| 16.10.1 |
Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir. |
|
|
|
| 16.10.1.(a) |
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). |
|
|
|
| 16.10.1.(b) |
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. |
|
|
|
| 16.10.2* |
Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. |
Jumlah PPID di OPD |
Indikator Proxy |
Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat-nya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik. |
| 16.10.2.(a) |
Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
Indikator Proxy |
Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat-nya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik. |
| 16.10.2.(b) |
Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi |
Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi |
Indikator Sesuai |
Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan. |
| 16.10.2.(c) |
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
Indikator Proxy |
Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID. |