MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023

Kode Indikator Nama Indikator Nasional Nama Indikator Provinsi Target (Perpres 59/2017) Target (Perpres 59/2017) Ringkasan Target 2023 Sumber Data Satuan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Status Capaian Keterangan
Baseline Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tujuan 1 Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrim.
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%). Menurun menjadi 7-8% 7,48 bappeda % 100 10.57 10.58 9.81 11.41 9 11,25 8.27 10.98 0 10.77 Tercapai
1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019 Meningkat menjadi 95% 95 bpjssehat % 81,14 95 86.34 95 82,43 95 83,86 95 87,72 95 93,5 Tidak Tercapai
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta). Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal PM bpjstenagakerja % 108,71 36% 26 36% 26,18 36 31,68 36 33,66 44 35,1 Tidak Tercapai
1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%). Meningkat menjadi 17,12% - dinsos % NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Tercapai Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang terlayani sebanyak 3.762 jiwa dan tercapai 100%
1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta). Menurun menjadi 2,8 juta 1.449.070 dinsos Jiwa 1.537.360 1.554.844 1.449.070 1.449.070 1.572.687 1.449.070 1.573.231 1.449.070 1.593.651 1.449.070 1.225.433 Tercapai
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70% Meningkat menjadi 70% PM bps % 95,85 PM 97,43 PM 97,04 PM 97,67 PM 97.69 0 98.32 Tercapai
1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%. Meningkat menjadi 63%. PM bps % 74,95 PM 74,48 PM NA PM 76,5 PM 69,80 0 74.83 Tercapai
1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%. Meningkat menjadi 65% PM bps % 66,86 NA NA
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%. Meningkat menjadi 100% PM bps % 44,41 PM 56,98 PM 55 PM 55,91 PM 54.34 0 93.76 Tercapai
1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%. Meningkat menjadi 100% PM bps % 74,04 PM 80,29 PM 82,34 PM 83,28 PM 84.37 0 85.2 Tercapai
1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah. Meningkat menjadi 18,6 juta PM bps % 3,21 PM 9,02 PM NA PM NA PM 93,28
1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%). Meningkat menjadi 94,78% PM bps % 97,75 PM 97,77 PM 97,9 PM 98,22 PM 98.39 0 98.46 Tercapai
1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%). Meningkat menjadi 82,2% PM bps % 79,31 PM 79,84 PM 80,53 PM 80,99 PM 81.02 0 81.56 Tercapai
1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%). Meningkat menjadi 91,63% PM bps % 59,31 PM 59,35 PM 59,74 PM 60,46 PM 61.17 0 61.46 Tercapai
1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%. Meningkat menjadi 77,4%. PM bps % 91,92 PM 93,21 PM 95,13 PM 95,16 PM 95.55 0 97.32 Tercapai
1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019. Meningkat menjadi 100% PM bps % 99,87 PM 99,87 PM 99,92 PM 99,90 PM 99,98 0 100 Tercapai
1.4.2 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM set_bpbd Jiwa 230 (2017) PM Meninggal: 39, hilang: 4 PM meninggal: 32, hilang: 3 PM meninggal: 34, hilang: 5 PM meninggal: 22, hilang: 2 PM MD : 8 Hilang : 1 Tercapai
1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah). Meningkat menjadi 39 daerah 159 set_bpbd Lokasi 106 186 153 159 159 143 147 145 145 145 145 Tercapai
1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu). Meningkat menjadi 151 ribu PM set_bpbd Jiwa NA NA NA Tercapai data tersebut kewenangan ada di pusat
1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu). Meningkat menjadi 81,5 ribu PM Jiwa NA
1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100). Meningkat menjadi 450 ...
1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4). Menurun menjadi 118,6 Indeks
1.5.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.
1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM set_bpbd Rupiah 51.274.870.000 PM 86.030.205.000 PM 73.852.747.000 PM 109.807.105.500 PM 234.296.846.000 PM 6.276.980.000 Tercapai
1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) ada 1 set_bpbd dokumen ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada Tercapai
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA bappeda Rupiah 401,289 Miliar
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA kemenkeu Rupiah Pendidikan: 10,631 triliun; Kesehatan: 1,917 triliun; Perlindungan Sosial: 49,83 milyar
Target 1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.
1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.
Tujuan 2 Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM bps % 11,27 PM 11,66 PM 11,8 PM 12,34 PM 12.34 0 10.44 Tercapai
2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %). Menurun menjadi 17% PM bps gr/kapita/hr/kkal/ka 16,75
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM bps % 0,04 PM 0,04 PM 2,08 PM NA PM 3 0 3.09 Tercapai
2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%). Menurun menjadi 8,5 % PM bps % 8,51 PM 10,05 PM 9,97 PM 9,34
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun 22 dinkes % 24,43 27 (SSGI) 18,18 (ePPBGM) 26 (SSGI) 14,51 (ePPBGM) 24 (SSGI) 11,56 (ePPBGM)
2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%). Menurun menjadi 28% 16 dinkes % 31,24 (Riskesdas) 17 27,68 (SSGBI) 16,7 14,74 (ePPBGM) 16,4 13,19 PM 9,8
2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun NA dinkes % 2,69 NA 3,25 NA 6,55 NA 6,7 PM 7,9 NA 7,1 Tercapai
2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. Prevalensi anemia pada ibu hamil. Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%). Menurun menjadi 28% 22 dinkes % 27,61 24,5 18 24 15,86 23,5 11,7 PM 11,57 22 10,5 Akan Tercapai/Membaik
2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%). Meningkat menjadi 50% 60 dinkes % 64,19 50 69,46 52 71,13 54 76,58 57 78.71 0 80.20 Tercapai
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun). Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun 88,8 dishanpan Skor 87,3 87,36 89,61 87,72 87,1 88,08 86,7 88,44 94,4 88 94.2 Tercapai Tidak ada masalah
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.
2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps Rupiah/tenaga kerja 43.558.768,40 PM 45.008.038,06 PM 41.796.718,69 PM 46.505.048,68
2.3.2 Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
2.4.1 Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.
2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.
2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.
Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.
2.a.1 Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian.
2.a.2 Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.
Target 2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.
2.b.1 Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.
2.b.2 Subsidi ekspor pertanian.
Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.
2.c.1 Indikator anomali harga pangan.
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu (AKI). Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346). Menurun menjadi 306 81 dinkes 100.000/KH 78,6 87 76,93 85,5 98,6 84 199 120 84,60 81 76,15 Tercapai
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%). Meningkat menjadi 95% 100 bps % 99,3 100 99,64 100 99,74 100 99,93 0 99.5 Tercapai
3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%). Meningkat menjadi 85 % PM bps % 97,71 PM 98,08 PM 98,09 PM 97,9 PM 97.69 0 98.32 Tercapai
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun 10,43 dinkes 1.000/KH 9,48 10,47 9,63 10,45 8,99 10,45 8,95 10,45 8,2 10,43 9,28 Tercapai
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun NA dinkes 1.000/KH 6,27 NA 5,76 NA 5,64 NA 5,85 PM 4,8 PM 5,89 Tercapai
3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32). Menurun menjadi 24 7,8 dinkes 1.000/KH 8,36 8,3 8,24 8,1 7,79 8 7,87 7,9 7,02 7,8 8,02 Tercapai
3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%). Meningkat menjadi 95% NA dinkes % 100 NA 100 NA 100 NA 74,29 NA 98,99 Tercapai
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.
3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%). Menurun menjadi <0,5% NA dinkes % 0,03 0,5 0,78 0,5 NA 0,5 NA PM NA NA NA Tercapai Mulai 2020 indikator sudah tidak ada, berubah menjadi Menurunnya Insiden HIV
3.3.2 Kejadian TB per 1000 orang
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). Menurun menjadi 245 NA dinkes % 144,97 NA 210 NA 118 NA 115 PM NA NA NA Tercapai Indikator hanya bisa didapatkan dari survey secara nasional. Indikator daerah adalah angka penemuan kasus TBC Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 118% (penentuan target dari Kemenkes, dan Jawa Ten
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. Kejadian Malaria per 1000 orang (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun 0,05 dinkes per 1.000 penduduk 0,02 0.06 0.012 0,06 0,01 0,06 0,024 PM 0,028 0,05 0,02 Tercapai Indikator negatif
3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212). Meningkat menjadi 300 35 dinkes Kab/Kota 31 33 33 33 33 33 33 34 34 35 34 Akan Tercapai/Membaik
3.3.4 Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat 40 dinkes % 25,7 28.5 31.4 31,4 42,8 34,3 65,71 100 100 100 100 Tercapai
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun NA dinkes orang filariasis: 7,9 juta orang; kusta: 1.422 orang NA Filariasis: 27 , Kusta: 1.261 NA Filariasis: 26 juta, Kusta: 931 NA Filariasis: 371, Kusta: 909 PM Filariasis: 16, Kusta: 270 NA 287/1285 Tercapai Kasus Filariasis Kronis (ratusan orang saja, tdk mencapai jutaan) sebesar 287 kasus, sedangkan kasus kusta 1.285 kasus
3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) menurun NA dinkes provinsi 1 NA 1 NA 1 NA 1 NA NA Tercapai Kewenangan pusat
3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35. Meningkat menjadi 35. NA dinkes Kab/Kota 0 NA 0 NA 0 4 4 Tercapai
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.
3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ?18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%). Menurun menjadi 5,4% NA dinkes % 9,1 NA 9,1 NA 9,1 NA 15 NA NA Tercapai Terjadi perubahan Indikator pada SKI 2023 , 1) Prevalensi Merokok pada Penduduk Umur 10-18 Tahun dalam 1 Bulan Terakhir untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,6%. 2). Prevalensi Merokok pada Penduduk U
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. Prevalensi tekanan darah tinggi. Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%). Menurun menjadi 24,3% NA dinkes kasus 37,6 NA 37,6 NA 37,6 NA 37,6 PM NA NA 32,9 Tercapai
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur kurang dari 18 tahun. Prevalensi obesitas pada penduduk umur kurang dari 18 tahun. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%). Menurun PM dinkes % 20,4 NA 20,4 NA 20,4 NA 20,4 NA 14,8 Tercapai Sumber data SKI Tahun 2023
3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri) Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri) (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun NA dinkes Kematian per 100.000 0 NA 0 NA 0 NA 0,00059 NA 0,00104 NA NA Tercapai Data Insidens kewenangan Pusat. Untuk Jumlah kasus bunuh diri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 125 kasus
3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80). Meningkat menjadi 280 35 (100%) dinkes Kab/Kota 13 (37%) 14 (40%) 23 (65.71%) 24 (70%) 25 (71,4%) 28 (80%) 30 (85%) 35 35 35 35 Tercapai
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
3.5.1 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.
3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) meningkat NA bnn orang 195 60 333 NA 73 NA 55 60 70 45 47 Tercapai
3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) meningkat NA bnn orang 69 160 198 NA 239 NA 42 NA 27 45 28 Tidak Tercapai
3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464). Meningkat menjadi: Di dalam panti 210; di luar panti 4.319 NA bnn orang 40 15 36 NA 73 NA 551 NA 622 NA 187 Tidak Tercapai
3.5.1.(d) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu pada tahun 2019 menjadi 85 (2015: 75). Meningkat menjadi 85 NA bnn Lembaga 17 5 15 NA 9 NA 8 9 12 5 8 Tercapai
3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%). Menurun menjadi angka 0,02% NA bnn % 0 NA NA Tercapai
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur lebih dari 15 tahun dalam satu tahun terakhir. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur lebih dari 15 tahun dalam satu tahun terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun NA bps liter per kapita NA PM 0,05 PM 0,06 PM 0,04
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 0 PM polda orang 4.113 PM 3.974 PM 2.540 PM 3.750 NA 4439 PM 4309 Tercapai
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%). Meningkat menjadi 66% PM bkkbn % 62,6 NA 73,69 NA 73,42 NA 60,3 64,76 65,05 63,34 65 Tercapai
3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%. Meningkat menjadi 65% PM bps % 66,86 PM 73,42
3.7.1.(b) Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%). Meningkat menjadi 23,5% 30 dp3akb % 27,43 28 28,11 28,5 28,69 29 28,42 29,50 29,58 30 30,38 Tercapai
3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48). Menurun menjadi 38 NA bkkbn Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun) 31 30 32.07 NA 32,9 NA 15,1 22 19,1 21 19 Tercapai
3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). Total Fertility Rate (TFR). Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6). Menurun menjadi 2,28 2,18 bkkbn Jumlah anak per WUS (15-49 tahun) 2,4 2.26 2.23 2,24 2,27 2,22 2,09 2,20 2,15 2,19 2,04 Tercapai Merupakan indikator progress negatif
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).
3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. Unmet need pelayanan kesehatan. Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%). Menurun menjadi 9,91% PM bps % 4,84 PM 4,84 PM 5,83 PM 8,28 PM 6.61 0 5.43 Tercapai
3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 70,17 PM 76,9 PM 76,48 0 70.73 Tercapai
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%). Meningkat menjadi minimal 95% PM bpjssehat % 81,14 95 81,14 PM 82,43 PM 83,86 PM 89,08 PM 94,54 Tercapai
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
3.9.1 Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien.
3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.
3.9.3 Angka kematian akibat keracunan.
3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur lebih dari 15 tahun Persentase merokok pada penduduk umur lebih dari 15 tahun (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM bps % 35,78 PM 27,4 PM 27,70 PM 28,24 PM 28.72 0 24.08 Tercapai
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, d
3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan.
3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA dinkes % 0 NA 95 NA 91 NA 99,66 PM 83,30 NA 97,21 Tercapai
3.b.2 Total Official Development Assisteant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA bps Tenaga kesehatan/ 1000 penduduk Dokter: 0,39; Perawat: 1,28; Bidan: 0,68; Farmasi: 0,23; Gizi: 0,06 PM 0,17 Dokter PM 0,19 Dokter PM 0,20 Dokter 0 2.4 Tercapai
Target 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.
3.d.1 Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yg mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yg mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA disdikbud % NA 63,34 63.34
4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%). Meningkat menjadi 84,2% 100 disdikbud % 100 100 98,4 100 98 100 97,95 100 97,89 100 97,89 sementara (data tahun 2023 masih proses diolah oleh pusdatin) Tidak Tercapai
4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%). Meningkat menjadi 81% 100 disdikbud % 100 100 87,7 100 88,7 100 87,7 100 86,81 100 86,81 sementara (data tahun 2023 masih proses diolah oleh pusdatin) Tidak Tercapai
4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%). Meningkat menjadi 84,6% 100 disdikbud % 100 100 92,7 100 92,7 100 92,46 100 91,92 100 91,92 sementara (data tahun 2023 masih berproses diolah oleh pusdatin) Tidak Tercapai Capaian 2022
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%). Meningkat menjadi 114,09% PM bps % 108,18 PM 107,74 PM 106,32 PM 106,4 PM 106.19 0 105.01 Tercapai
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%). Meningkat menjadi 106,94% PM bps % 99,8 PM 91,7 PM 93,21 PM 94 PM 94.05 0 92.80 Tercapai
4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%). Meningkat menjadi 91,63% PM bps % 84,15 PM 86,76 PM 86,83 PM 86,65 PM 86.83
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 15 tahun Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 15 tahun Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun). Meningkat menjadi 8,8 tahun PM bps Tahun 7,35 PM 7,53 PM 7,69 PM 7,75 PM 8.38 PM 8,44 Tercapai
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
4.2.1 Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.
4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.
4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%). Meningkat menjadi 77,2% PM bps % 49,77 PM 48,72 PM 50,24 PM 46,48 PM 46.48 PM 47,98 Tercapai
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.
4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %). Meningkat menjadi 91,63 % SMA: 28,36; SMK: 49,46; SLB: 67,14 disdikbud % 85,15 PM 86,76 PM 86,83 PM 86,65 PM 86,83 PM 87,84 Tercapai
4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi 36,73 % (2015: 29,9%). Meningkat menjadi 36,73 % PM bps % 18,22 PM 21,8 PM 22,62 PM 23,86 PM 23.95 PM 24,78 Tercapai
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % remaja (15-24 thn) dan % dewasa (15-59 thn) 83,33 % remaja (15-24 thn) dan 48,63 % dewasa (15-59 thn) PM R: 90,93 D: 58,75 PM R: 94,02 D: 65,78 PM R: 96,56 D: 71,15 PM 76.95 PM R: 97,88 % dan D: 81% Tercapai
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan.
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019 Meningkat PM bps % [1] 97,75; [2] 79,31; [3] 59,31 PM (1) 99,60 (2) 105,45 PM (1) 100.71 (2) 98.90 PM (1)100,20 (2)100,89 PM 99.22 PM (1) SD/MI/Sederajat(1): 100,06 (2): SMP/MTS/Sederajat: 98,97 (3) SMA/MA/Sederajat:104,66 (4) PT: 122 Tercapai
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
4.6.1 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun. Persentase angka melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun. Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%). Meningkat menjadi 96,1% PM bps % 93,45 PM 93,54 PM 93,62 PM 93,79 PM 94.26 0 94.34 Tercapai
4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 dan umur 15-59 tahun. Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019. Meningkat PM bps % 99,88 (umur 15-24 thn) dan 97,73 (15-59 thn) PM (1)99,92 (2)97,82 PM (1)99,95 (2)97,97 PM (1)99,97 (2)98,19 PM 99.96 0 (1)99.95 (2)98.66 Tercapai
Target 4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.
4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat disdikbud %
Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.
4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.
4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM disdikbud % TK: 31,2; SD: 50,8; SMP: 64,9; SMA: 65,0; SMK: 41,0; SLB: 50,8
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19). bertambah sebanyak 16 PM dp3akb Jumlah Kebijakan 1 Pergub PM 2 PM 2 PM 2 0 2 0 5 Tercapai 1) Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; 2) Perda jateng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan; 3) Perda jateng Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %). Menurun menjadi kurang dari 20,48% NA dp3akb % NA 12,46 10,33
5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %). Menurun menjadi kurang dari 20,48% PM bps % 8,20 PM 8,20
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun NA bps % NA
5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%). Meningkat menjadi 70% PM bps % 100 PM 100
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM bps % 0,5 % (sebelum 15 thn) dan 11,04 % (sebelum 18 thn) PM 0,3 dan 10,19 PM 0,14 dan 10,5 PM 0,35 dan 9,75 PM 7.8 0 7.82 Tercapai
5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun). Meningkat menjadi 21 tahun PM bkkbn tahun 20,1 PM 22
5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun). Menurun menjadi 38 tahun PM bkkbn Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun) 31 30 32,07 26 32,9 25 15,1 NA 19,1 21 19 Tercapai
5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%). Meningkat menjadi 91,63% SMA: 28,36; SMK: 49,46; SLB: 67,14 bps % 84,15 PM 86,76 PM 86,83 PM 86,65 Pm 86.83 0 87.84 Tercapai
5.3.2 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.
Target 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%). meningkat 19,1 dprd % 17,5 19,1 19,1 19,1 19,65 19,1 19,65 19,1 19,65
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). Meningkat PM bps % 31,67 PM 33,10 PM 33,43 PM 30,91 PM 32.58 0 37.52 Tercapai
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.
5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bkkbn % NA
5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %). Menurun menjadi 9,9% 10,75 dp3akb % 13,06 12,75 13,2 12,25 12,9 11,75 14,29 12,89 11,63 12,76 8,60 Tercapai
5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %). Meningkat menjadi 85% PM bkkbn % 99,1 NA NA Tercapai
5.6.2* Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
5.a.1 (1)Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.
5.a.2 Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 60,47 PM 61,66 PM 60,87 PM 62,76 PM 65.15 0 64.74 Tercapai
Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.
5.c.1 Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
6.1.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%). Meningkat menjadi 100% PM dpubmck % 78,16 PM 93,82 PM 94,07 PM 93,62 PM 93.32 0 93.76 Tercapai
6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau. Meningkat menjadi 118,6 m3/detik 69,95 dpusdataru m3/detik 60,89 NA 14,8 NA 14,8 NA 15,13 NA 15,36 Tercapai
6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%). Meningkat menjadi 100% - dpubmck % 78,16 PM 93,82 PM 94,07 PM 93,62 PM 93,32 0 93.76 Tercapai
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
6.2.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.
6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 83,09 PM 81,22 PM 84,42 PM 85,81 PM 86.65 0 86.15 Tercapai
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%). Meningkat menjadi 100% PM dpubmck % 65,01 PM 80,29 PM 83,24 PM 83,28 PM 84.37 0 85.2 Tercapai
6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000). Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) PM dinkes desa/kelurahan 7.467 PM 7,923 PM 8.523 PM 8.604 PM 8.562 PM 8562 Tercapai
6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat 7.668 dinkes desa/kelurahan 3.668 4416 5836 5.416 6.818 6.166 7.162 PM 7499 7668 8562 Tercapai
6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota. Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota. 35 dpubmck kab/kota 8 8 8 3 3 PM - 35 35 Tercapai
6.2.1.(f) Proporsi nrumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat - dpubmck % 0 (SPAL belum terpusat) PM 37,40 PM - PM - n/a n/a 2,52 2,52 Tercapai
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
6.3.1 Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.
6.3.1.(a) Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota. Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota - dpubmck Kab/Kota 17 PM 17 PM 17 PM 17 PM 29
6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat - dpubmck % NA NA NA NA NA NA NA n/a n/a 9,91 9,91 Tercapai
6.3.2 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.
6.3.2.(a) Kualitas air danau. Indeks Kualitas Air Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai. Meningkat dlhk % NA NA NA NA NA NA 50,60 50,63 50.65 51.23 Tercapai -
6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II. Meningkat - dlhk % NA NA NA NA NA NA NA
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
6.4.1 Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.
6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif. ada 635 esdm Lokasi 629 582 612 599 561 596 860 665 1064 1018 1211 Tercapai
6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture). ada - dpusdataru PM PM Tidak Ada PM Tidak Ada PM Tidak Ada - Tidak ada PM NA NA Tercapai
6.4.2 Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
6.5.1 Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).
6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). ada PM dlhk RPDAST 21 PM 6 PM 6 PM 6 20 20 20 20 Tercapai
6.5.1.(b) Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi Updating dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi di 8 Wilayah Sungai dan Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai. 8 WS - bmkg stasiun 850 833 833 813 813 813 813 816 816 816 816 Tercapai
6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai. 8 WS PM dpusdataru Wilayah Sungai 7 PM 7 PM 7 PM 7 7 7 PM 7 Tercapai
6.5.1.(d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.
6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakat (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha. Luas areal perhutanan sosial sesuai alokasi di masing-masing provinsi (lihat peta PIAPS KemenLHK) dlhk ha PM 6.872,76 PM 655,21 PM 43.981,45 0 80.839 15000 20024 Tercapai Kegiatan RHL bersumber dari APBD, APBN, CSR, dan lain-lain
6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai 10 WS (skala nasional) PM dpusdataru Wilayah Sungai 2 PM 2 PM 2 PM 2 PM 2 NA 2 Tercapai
6.5.1.(g) Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. ada - dpusdataru Wilayah Sungai 4 PM 4 PM 4 PM 4 4 4 NA 2 Tercapai
6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019. 15 DAS Prioritas - dlhk DAS 2 PM 2 PM 2 PM 2 2 2 2 2 Tercapai Das Serayu dan Das Bengawan Solo
6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019. 15 DAS Prioritas - dlhk DAS 2 PM 2 PM 2 PM 2 2 2 2 2 Tercapai Das Serayu dan Das Bengawan Solo
6.5.2 Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional.
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
6.6.1 Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.
6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya. Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2019. 15 danau prioritas - dlhk Danau 1 PM 1 PM 1 PM 1 1 1 1 1 Tercapai Danau Rawa Pening
6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1% Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1% Meningkatnya 15 danau yang pendangkalannya kurang dari 1% pada tahun 2019. 15 danau prioritas - dlhk Danau 1 PM 1 PM 1 PM 1 1 1 1 1 Tercapai Danau Rawa Pening
6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya Meningkatnya danau yang menurun tingkat erosinya menjadi 15 danau pada tahun 2019. 15 danau prioritas 1 dlhk Danau 1 PM 1 PM 1 PM 1 1 1 1 1 Tercapai Danau Rawa Pening
6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi. Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi. Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019. 5,5 juta ha (skala nasional) PM dlhk ha 1 11.000 11.000 PM - PM 20.700 NA 1.806,80 0 530 Tercapai
6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019. 15 DAS Prioritas 2 dlhk DAS Prioritas 2 PM 2 PM 2 PM 2 2 2 2 2 Tercapai Das Serayu dan Das Bengawan Solo
Target 6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.
6.a.1 Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.
Target 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.
6.b.1 Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.
Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
7.1.1* Rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019 (2014: 81,5%). Meningkat menjadi 96,6% 100 esdm % 98,52 100 99,91 100 99,91 100 99,99 PM 99,99 PM 99,99 Tercapai
7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019 (2014: 843 KWh). Meningkat menjadi 1.200 KWh 921,69 esdm KWh 708,04 744,65 799,37 780,36 788,22 825,37 828,34 872,24 878,90 921.69 1103,75 Tercapai
7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.
7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga Tercapainya jaringan gas 1,1 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2019 (2014: 200 ribu). 1,1 juta sambungan rumah tangga NA esdm kWh NA
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga. Rasio penggunaan gas rumah tangga. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM esdm % 80,13 PM 82,53 PM 85,63 PM 85,82 PM 90.01 0 88.89 Tercapai
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
7.2.1* Bauran energi terbarukan. Bauran energi terbarukan. Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019. 10-16% 15,96 esdm % 10,8 11,10 11,69 11,60 11,89 12,94 13,38 14,85 15,76 15,96 15,98 Tercapai
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.
7.3.1* Intensitas energi primer Intensitas energi primer Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019. Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional) NA esdm SBM (Setara Barrel Minyak ) NA
Target 7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.
7.a.1 Termobilisasikan dana per tahun (US $) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US $100 Miliar.
Target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara -negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.
7.b.1 Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.
Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 7,42 PM 7,16 PM -6,14 PM 2,49 PM 4.49 0 3.97 Tercapai
8.1.1.(a) PDB per kapita. PDRB per kapita. Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta). Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta 45,35 bps Juta Rupiah 36,78 37,44 39,22 39,25 38,60 41,15 27,143 PM 42.15 0 45.20 Tercapai
8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. Menurun (mendekat) NA bi Km NA
8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. meningkat NA bi % 40,19 PM 41,53 PM 41,32 PM 46,03 PM 48,23 PM 49.09 Tercapai
8.10.2* Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.
8.10.1* Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA bi Unit 16 kantor; 55 ATM PM 23 kantor 52 ATM PM 23 kantor, 52 ATM Tercapai
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019. Meningkat PM bps % 4,96 PM 4,23 PM -0,61 PM 1,59 PM 2.14 0 -3.42 Tercapai
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 50,82 PM 47,41 PM 52,14 PM 50,57 PM 49.99 0 49.61 Tercapai
8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal. Persentase tenaga kerja formal. Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%). 0.51 PM bps % 39,33 PM 42,01 PM 37,25 PM 39,62 PM 39.84 0 39.61 Tercapai
8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 91,64 PM 92,93 PM 92,52 PM 91,89 PM 91.04
8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
Target 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
8.4.1 Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.
8.4.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. Upah rata-rata per jam pekerja. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps Rp 11.428 PM 11.818 PM 12.707 PM 13.072 PM 12604 0 13381 Tercapai
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun 4 bps % 4,47 4,43 4,44 4,33 6,48 4,23 5,95 PM 5.57 0 5.13 Tercapai
8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran Tingkat setengah pengangguran (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM bps % 5,19 PM 5,36 PM 8,60 PM 7,23 PM 5.39 0 6.07 Tercapai
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja. Meningkat PM bps % 21,23 PM 21,80 PM 24,01 PM 20,32 PM 20.44 0 19.39 Tercapai
Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
8.7.1 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). Jumlah penarikan pekerja anak - 0 0
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. Perusahaan
8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.
8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait. Peningkatan kepatuhan atas hak pekerja 0 0 0
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%). Meningkat menjadi 8% 3,25 disporapar % 3,19 3,17 3,21 3,19 2,99 3,21 3,06 PM 3.39 3,25 3,4 Tercapai update data 13 Feb 2024
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan mancanegara Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta). Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional) 1.118.957 disporapar orang 677.168 857.710 691.699 910.030 78.290 969.182 1793 675 144.691 743 464.719 Tercapai
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat 62.748.973 disporapar orang 48.943.607 46.645.745 57.900.863 49.631.037 22.629.085 53.204.510 21.332.409 11.529.754 46.465.437 17.294.632 56.485.087 Tercapai
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata. Jumlah devisa sektor pariwisata. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA bps Triliun Rupiah (Kurs Rp12.000) NA
8.9.2* Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) meningkat NA disporapar % NA 59,72 102,49 Tercapai
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 7,42 PM 7,16 PM -6,14 PM 2,49 PM 4.49 0 3.97 Tercapai
8.1.1.(a) PDB per kapita. PDRB per kapita. Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta). Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta 45,35 bps Juta Rupiah 36,78 37,44 39,22 39,25 38,60 41,15 27,143 PM 42.15 0 45.20 Tercapai
8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. Menurun (mendekat) NA bi Km NA
8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. meningkat NA bi % 40,19 PM 41,53 PM 41,32 PM 46,03 PM 48,23 PM 49.09 Tercapai
8.10.2* Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.
8.10.1* Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA bi Unit 16 kantor; 55 ATM PM 23 kantor 52 ATM PM 23 kantor, 52 ATM Tercapai
Target 8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.
8.a.1 Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.
Target 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.
8.b.1 Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
9.1.1 Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional. Kondisi mantap jalan nasional. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) meningkat NA dpubmck % 89,6 98 91,5 97,92 97,92 90,86 92,04 91,00 92,10 92,35 90,32 Tidak Tercapai
9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol. Panjang pembangunan jalan tol di Jawa Tengah Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km). 1000 Km (skala nasional) PM dpubmck km 302,21 PM 0 PM 0 PM 11 PM 5,31 0 8,184 Tercapai
9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api. Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237). Bertambah 3.258 km 1.363,65 dishub km 878,155 1034,03 1018,65 1093,73 1053,76 1093,73 1053,76 1093,73 1053,76 1093,73 1053,76 Tidak Tercapai
9.1.2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.
9.1.2.(a) Jumlah bandara. Jumlah bandara Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 pada tahun 2019 (2014: 210). Meningkat - dishub Unit 4 PM 4 PM 4 PM 6 PM 6 PM 6 Akan Tercapai/Membaik
9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan. Jumlah dermaga penyeberangan Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km). meningkat NA dishub Unit 46 PM 46 PM 46 PM 51 PM 51 PM 51 Akan Tercapai/Membaik
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Tengah Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019. 24 pelabuhan (skala nasional) PM dishub lokasi 14 PM 14 PM 14 PM 14 PM 14 PM 14 Akan Tercapai/Membaik
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 34,41 PM 34,44 PM 34,52 PM 33,41 PM 33,93 0 34.03 Tercapai
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%). Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB 3 bps % 5,57 3 5.19 2,41 -3,74 2,58 2,62 PM 3.88 0 4.31 Tercapai
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % NA 0 20.94 Tercapai
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Jumlah tenaga kerja pada sektor industri disperindag 0 20.94 Tercapai
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM % NA na na
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat bps % na na
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM % NA NA NA
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat bps % NA NA
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.
9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun NA dlhk % 10,38 NA 13,72 NA 8,47 NA 14.0
9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019. Menurun menjadi mendekati 26% NA dlhk % 0,16 NA -0,17 NA 0,11 NA 0,58 0 0,4
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA bappeda rupiah NA
9.5.2 Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.
Target 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.
9.a.1 Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.
Target 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.
9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.
9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat NA diskominfo % NA NA NA Tercapai
9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 60,47 PM 61,66 PM 60,87 PM 62,76 PM 65.15 PM 64,74 Tercapai
9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet. Proporsi individu yang menggunakan internet (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 38,51 PM 47,74 PM 54,72 PM 62,2 PM 67,73 0 70 Tercapai
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
10.1.1* Koefisien Gini. Koefisien Gini Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41). Menurun menjadi 0,36 0,3 bappeda indeks 0,357 0.35 0.358 0,34 0,359 0,33 0,368 PM 0.366 0 0.369 Tercapai
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%). Menurun menjadi 7-8% 7,48 bappeda % 11,19 10,57-9,57 10,58 9,81-8,81 11,84 9,05 11,25 8.27 10.98 0 10.77 Tercapai
10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. kabupaten
10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal. Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa. Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional) NA dukcapil desa 1.444 PM 603 PM 266 PM 146 PM 66 - 25 Tidak Tercapai Tidak ada target tahunan yang pasti untu Desa Tertinggal. tetapi Jawa Tengah masih ada 25 desa tertinggal
10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa Mandiri Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa. Meningkat paling sedikit 2.000 desa 100 dukcapil desa (pendampingan) 72 100 117 100 140 100 199 210 406 406 Desa 825 Desa Tercapai
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. %
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal %
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun NA bps % 19,35 PM 18,08 PM 18,5 PM 18,41 PM 16.14 0 15.29 Tercapai
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.
10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil. Indeks Kebebasan Sipil. Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3). Meningkat menjadi 87 PM bps skor 76,21 PM 78,43 PM 73,68 0 85,84 Tercapai
10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) ada NA birohukum Kebijakan/ Dokumen Tidak Ada PM Tidak ada PM Tidak Ada PM Tidak Ada PM Tidak ada PM Tidak ada Tercapai
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
10.4.1 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.
10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. 0 0 0
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta). Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta PM bpjstenagakerja % 108,71 36 26 36 26,18 36 31,68 36 33,66 44 35,1 Tidak Tercapai
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta). Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta % 36 26 36 26,18 36 31,68 36 33,66 44 35,1 Tidak Tercapai
Target 10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
10.5.1 Financial Soundness Indicator.
Target 10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
10.6.1 Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.
Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.
10.7.1 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.
10.7.2 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.
10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.
10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi. 0 0 0
Target 10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization.
Target 10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara- negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.
10.b.1 Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara- negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).
Target 10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.
Tujuan 11 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.
11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.
11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019 3,7 juta rumah tangga PM disperakim % 83,1 83,65 84,34 84,24 85,49 85,91 90,82 87,6 94,31 89,28 102,83 Tercapai
11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Perkotaan Metropolitan Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019. 12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional) - Kawasan Perkotaan Metropolitan NA NA NA NA NA NA NA
11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019. Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional) - Kota Sedang & Kota Baru NA
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
11.2.1 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.
11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%). Meningkat menjadi 32% - dishub % 11,4 PM 12,3 PM 7,3 PM 4,7 PM 13,7 PM 16,55 Akan Tercapai/Membaik sudah dilakukan revisi perhitungan realisasi
11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019. ada NA dishub Kota Besar 2 PM 2 PM 2 PM 2 PM 2 PM 2 Akan Tercapai/Membaik
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
11.3.1 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.
11.3.1.(a) Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.
11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
11.3.2 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.
11.3.2.(a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan. Meningkat 100 bappeda % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai
11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur. Ada NA Jumlah Lembaga NA NA NA NA NA NA NA
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).
11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019. ada NA disperakim Kota Pusaka NA 0 N.A Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM set_bpbd jiwa PM Meninggal: 39, hilang: 4 PM meninggal: 32, hilang: 3 PM meninggal: 34, hilang: 5 PM meninggal: 22, hilang: 2 PM MD : 8 Hilang : 1 Tercapai
11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019. Menurun menjadi 30% NA set_bpbd Indeks 146,47 PM 146,47 PM 132,99 PM 125,73 PM 115.38 PM 109,01 Tercapai
11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah). Meningkat menjadi 39 daerah NA set_bpbd Kota Tangguh 1 PM 1 PM 2 PM 4 PM 5 PM 5 Tercapai
11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. ada 7 set_bpbd Sistem peringatan dini 2 3 15 3 1 5 10 3 3 44 44 Tercapai
11.5.2 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.
11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM set_bpbd ribu Rp 51.274.870.000 PM 86.030.205.000 PM 73.852.747.000 PM 109.807.105.500 PM 234.296.846.000 PM 6.276.980.000 Tercapai
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.
11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%). Meningkat menjadi 80% 93 dlhk %(sampah terangkut) 70 80 75 80 11 80 61,14 61,14 61,47 60 61.73 Tercapai
11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019. Meningkat/ada 35 dlhk Kota hijau PM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tercapai Kota Semarang dan Kota Surakarta
11.6.2 Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk).
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019. Meningkat/ada PM dlhk Kota hijau PM PM 2 PM 2 13 2 1 2 2 2 Tercapai
11.7.2 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).
11.7.2.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) meningkat NA bps % NA NA NA NA NA NA NA
Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
11.a.1 Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
Target 11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.
Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan?
Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.
12.1.1* Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.
Target 12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
12.2.1 Jejak material (material footprint).
12.2.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.
12.3.1 Indeks kehilangan makanan global.
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
12.4.1 Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing- masing.
12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM dlhk peserta Proper (perusahaan) 87 PM 101 PM 83 PM 121 147 147 147 150 Tercapai
12.4.2 Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Jumlah limbah B3 yang terkelola Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton). Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) PM dlhk ton/th (Limbah B3 yang terkelola) 327.057,77 PM 2.573.347,03 PM 3.969.098,47 PM 2.049.903,57 0 1.589.621 0 1.462.975,75 Tercapai
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
12.5.1 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit). 20 ton per hari (skala nasional) PM dlhk Ton (sampah yang diangkut) 10 PM 26 PM 31 PM 53 0 7600 0 879595 Tercapai
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
12.6.1 Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.
12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019. Meningkat 25 disperindag perusahaan 35 25 NA 25 NA 25 NA NA NA NA NA Perusahaan Tercapai
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
12.7.1 Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.
12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019. Meningkat - Produk Ramah Lingkungan NA NA NA NA NA NA NA
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
12.8.1 Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.
12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat - Fasilitas Publik NA PM 2 PM NA PM NA
Target 12.a Mendukungan negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.
12.a.1 Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.
Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
Target 12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miski
12.c.1 Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.
Tujuan 13 Membuat langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Provinsi (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) ada - set_bpbd dokumen NA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dokumen ada ada Tercapai
13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM set_bpbd jiwa PM PM Meninggal: 39, hilang: 4 PM meninggal: 32, hilang: 3 PM meninggal: 34, hilang: 5 PM meninggal: 22, hilang: 2 PM MD : 8 Hilang : 1 Tercapai
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia. Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1). ada dlhk dokumen 1 1 Tercapai Dokumen Inventarisasi GRK
13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1). ada PM dlhk dokumen ada PM Ada PM Ada PM Ada 0 Ada 1 1 Tercapai
Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan ikim.
13.3.1 Jumlah negara yang telah mengitegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.
13.3.2 Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.
Target 13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.
Target 13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.
13.b.1 Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.
Tujuan 14 Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
14.1.1 Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
14.2.1 Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.
14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.
14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
Target 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
14.3.1 Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.
14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan Jumlah luas kawasan konservasi perairan 0 0 - dkp hektar Tidak melakukan perhitungan PM 113.637,59 PM 113.637,59 PM 113.637,59 PM 3.520,28 PM 4.286,34 Akan Tercapai/Membaik Pada tahun 2023 Kawasan Konservasi (KK) yang telah ditetapkan sejumlah 4 KK, meliputi: KK Karang Jahe (Kab. Rembang), KK Karang Jeruk (Kab. Tegal), KK Pulau Panjang (Kab. Jepara), KK Ujungnegoro Roba
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade
14.6.1 Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha. Persentase kepatuhan pelaku usaha. Terkendalinya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019 (2015: 66 %). Meningkat menjadi 87% - dkp % 34,90 PM 65 70 70 75 75 75 75 72 72 Tercapai
Target 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.
14.7.1 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.
Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari ?The future we want?.
Tujuan 15 Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggurunan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.
15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019 Meningkat 31,02 dlhk % 30,99 31,02 31,02 31,02 31,16 30 31,17 30 31 30 31 Tercapai
15.1.2 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.
15.2.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha). Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional) - bksda Hektar 57 80 80,42 33,56 33,56 18 18,23 18,23 18,23 32,47 32,47 Tercapai
15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015: 100.000 ha). Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional) - Ha NA NA NA NA NA NA NA
15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.
15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat 35,38 perhutani KPH 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tercapai
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
15.3.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Provinsi Jawa Tengah Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar). 5,5 juta ha (skala nasional) 25 dlhk % 5 0.61 5.32 Tercapai
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
15.4.1 Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.
15.4.2 Indeks tutupan hijau pegunungan.
Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
15.5.1* Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.
15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.
15.7.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.
15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.
15.7.1.(b) Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.
Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.
15.8.1 Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).
15.8.1.(a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
15.9.1 Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.
15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.
Target 15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.
15.b.1 Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
Target 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.
Tujuan 16 Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
16.1.1 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM polda % 36 PM 30 PM 33 PM 36 PM 52 PM 47 Tercapai
16.1.2 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun - polda Kematian/ 100.000 Penduduk 0 PM 0 PM 0 PM 0 PM 0 PM 0 Tercapai
16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM bps % 0,05 PM 0,04 PM 0,04 PM 0,03 PM 0,37
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas. Meningkat PM bps % NA PM NA PM 74,56 PM NA PM NA (rilis 3 tahun sekali)
16.10.1 Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
16.10.1.(a) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. Jumlah PPID di OPD Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat-nya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik. ada - diskominfo kab/kota 46,34 0 50 (data tersebut tidak hanya dimilki kab/kota tetapi lembaga lain yg berada di kabkota) Tercapai data tersebut tidak hanya dimilki kab/kota tetapi lembaga lain yg berada di kabkota
16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat-nya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik. ada kip % PM 63,41 PM 70,1 PM 73,1 PM 85 PM 100 Tercapai
16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan. 85 PM kip % 65,9 0 80 PM 75,4 PM 69 NA 84 80 persen 80 persen Tercapai
16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID. Meningkat NA kip PPID NA PM 14 PM 100 PM 100 PM 100 Tercapai
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
16.2.1 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun - dp3akb % NA NA NA NA NA NA NA 12,46 10,33
16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Prevalensi kekerasan terhadap anak Menurunnya prevalensi kekerasanterhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan). Menurun 12,36 dp3akb % 12,76 12,76 12,44 8,29 8,99 8,22 8,97 12,46 10,33 12,36 9,86 Tercapai
16.2.2 Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun - bps % NA NA NA NA NA NA NA NA NA Tercapai data tersebut kewenangan ada di pusat
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
16.3.1 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM polda % 3,86 PM NA PM 9,19
16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019. Litigasi 3.021 orang, non-litigasi 3.654 orang - birohukum orang 1.180 190 190 48 48 200 200 200 200 200 95 Tercapai
16.3.1.(c) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.
16.3.2 Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
Target 16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
16.4.1 Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US$).
16.4.2 Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
16.5.1 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6). Meningkat menjadi 4,0 3,6 bps Angka 3,66 (Nas) PM 3,70 PM 3,84 PM 3,88 PM 3,93 0 3,92 Tercapai
16.5.2 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas- petugas, selama 12 bulan terakhir.
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Proporsi belanja pemerintah terhadap APBD. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat %
16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%). Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% 100 bpkad % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%). Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% 85 biroorganisasi % 80,18 80 81.56 82 80,25 81,00 80,72 84 81,13 85 81,92 Akan Tercapai/Membaik Realisasi meningkat dari tahun sebelumnya dari 81,13 menadi 81,92
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%). Menjadi menjadi 80% 100 biropbj % 100 100 96,93 30 32 65 67,25 85 92,15 90 92.53 Tercapai
16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi) Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA). Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% 80 biroorganisasi % 74,75 75.5 76.99 77 84,93 78 78,97 79 80,31 80 83,13 Tercapai Target tercapai
16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.
16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019. Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% - ombudsman % 71 0 N.A 0 NA 100 100 PM 100 100 100 Tercapai
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
16.7.1 Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%). Meningkat 19,1 dprd % 17,5 19,1 19,1 19,1 19,65 19,1 19,65 19,1 19,65 19,1 19,65 Tercapai
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II) Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). Meningkat PM bkd % PM 0 12,50 PM 14,28 PM 14,28 PM 14,28 PM 14 Tercapai
16.7.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.
16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi. Indeks Lembaga Demokrasi. Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019 (2015: 66,87). Meningkat menjadi 71 PM bps Indeks 75,42 PM 90,50 PM 77,60 PM 78,63 PM 83,25
16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil. Indeks Kebebasan Sipil. Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,30). Meningkat menjadi 87 PM bps Indeks 76,21 PM 78,43 PM 73,68 PM 87,90 PM 88,83 0 85,84 Tercapai
16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik. Indeks Hak-hak Politik. Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019 (2015: 70,63). Meningkat menjadi 68 PM bps Indeks 66,92 PM 67,91 PM 75,46 PM 82,75
Target 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
16.8.1 Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%). Meningkat menjadi 85% - dukcapil % 90 PM 89,47 PM 90,97 PM 89,92 PM 91.7 0 93,13 Tercapai
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019. Meningkat menjadi 77,4% PM bps % 92,08 PM 93,21 PM 95,13 PM 95,16 PM 95.55 PM 96,54 Tercapai
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%). Meningkat menjadi 85% PM dukcapil % 100 PM 95,12 PM 96,26 PM 96,03 PM 96.63 100 98,92 Tidak Tercapai Jumlah penduduk yang bersifat dinamis sehingga realisasi tidak akan bisa mencapai 100%. Upaya Mengatasi/Keterangan : Target pada Renstra 2024-2026 diturunkan, tidak sampai 100%.
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
16.1.1 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM polda % 36 PM 30 PM 33 PM 36 PM 52 PM 47 Tercapai
16.1.2 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun - polda Kematian/ 100.000 Penduduk 0 PM 0 PM 0 PM 0 PM 0 PM 0 Tercapai
16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Menurun PM bps % 0,05 PM 0,04 PM 0,04 PM 0,03 PM 0,37
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas. Meningkat PM bps % NA PM NA PM 74,56 PM NA PM NA (rilis 3 tahun sekali)
16.10.1 Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
16.10.1.(a) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. Jumlah PPID di OPD Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat-nya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik. ada - diskominfo kab/kota 46,34 0 50 (data tersebut tidak hanya dimilki kab/kota tetapi lembaga lain yg berada di kabkota) Tercapai data tersebut tidak hanya dimilki kab/kota tetapi lembaga lain yg berada di kabkota
16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat-nya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik. ada kip % PM 63,41 PM 70,1 PM 73,1 PM 85 PM 100 Tercapai
16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan. 85 PM kip % 65,9 0 80 PM 75,4 PM 69 NA 84 80 persen 80 persen Tercapai
16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID. Meningkat NA kip PPID NA PM 14 PM 100 PM 100 PM 100 Tercapai
Target 16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.
16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) ada PM birohukum Kebijakan/ Dokumen NA NA NA NA NA NA NA PM Tidak ada PM Tidak ada Tercapai
Tujuan 17 Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Total pendapatan pemerintah sebagai proprosi terhadap PDRB menurut sumbernya (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat 31.505.807.166.000 bppd Rp 24.701.017.599.994 25.965.581.322.000 25.872.676.240.133 27.243.838.043.000 25.411.767.481.899 26.798.308.421.000 26.633.000.085.963. 24129013356000 24167935634127 26222145305000 25369733556675 Tidak Tercapai
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%). Di atas 12% PM bppd % 18,76 PM 8,77 PM 7,21 8,8 8,63 0 0,824 Tercapai
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat 100 bppd % 93 PM 42,81 PM 44,11 PM 46,15 PM 54,69 PM 54,17 Tidak Tercapai
17.10.1 Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).
17.10.1.(a) Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).
Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/ GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkemb
17.2.1 Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
17.3.1 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.
17.3.2 Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.
17.3.2.(a) Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.
Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan- kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
17.4.1* Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.
Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
17.5.1 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara -Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
17.6.1 Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/ atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.
17.6.1.(a) Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.
17.6.2 Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.
17.6.2.(a) Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).
17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%). Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi NA diskominfo % NA NA NA NA NA Tercapai data tersebut diperkirakan tersebar di provider (telkomsel, XL, Indosat dll)
17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi. Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi. NA diskominfo % NA NA NA NA NA Tercapai
Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
17.7.1 Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet. Proporsi individu yang menggunakan internet. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat PM bps % 38,51 PM 47,74 PM 54,72 PM 62,2 0 70,00 Tercapai
17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. 100% NA diskominfo % NA NA NA NA NA Tercapai
Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan- Selatan dan Triangular.
17.9.1 Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.
17.9.1.(a) Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.
Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Total pendapatan pemerintah sebagai proprosi terhadap PDRB menurut sumbernya (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat 31.505.807.166.000 bppd Rp 24.701.017.599.994 25.965.581.322.000 25.872.676.240.133 27.243.838.043.000 25.411.767.481.899 26.798.308.421.000 26.633.000.085.963. 24129013356000 24167935634127 26222145305000 25369733556675 Tidak Tercapai
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%). Di atas 12% PM bppd % 18,76 PM 8,77 PM 7,21 8,8 8,63 0 0,824 Tercapai
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Meningkat 100 bppd % 93 PM 42,81 PM 44,11 PM 46,15 PM 54,69 PM 54,17 Tidak Tercapai
17.10.1 Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).
17.10.1.(a) Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
17.11.1 Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.
17.11.1.(a) Pertumbuhan eksporproduk non migas Pertumbuhan eksporproduk non migas Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas 5% pada tahun 2019 (2015: -9,8%). meningkat 5% 7.205 disperindag Juta US $ 8.091,6 6.300 8.212,84 6.062,00 7.704,15 6.739 10.257,3 6.968 10.347,75 7.430 9.868,62 Tercapai
Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
17.12.1 Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.
Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.
17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi.
Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
17.14.1 Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Target 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
17.15.1 Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.
Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
17.16.1 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
17.17.1 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).
17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). ada NA bappeda Dokumen berisi daftar proyek KPBU NA
17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU. ada NA bappeda Alokasi NA
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
17.18.1 Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.
17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) meningkat PM bps % 99,67 PM 97,19 PM 98,61 PM 92,03 0 100 Tercapai
17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) meningkat PM bps % 90,64
17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) meningkat PM bps Metadata 32 PM 246 PM 282 PM 1093 PM 1131
17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. Persentase indikator SDGs Jateng terpilah yang relevan dengan target. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) meningkat PM bps % (sektoral dan khusus) PM 68,34 PM 71
17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.
17.18.2.(a) Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
17.18.3 Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.
17.18.3.(a) Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.
17.19.1 Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.
17.19.1.(a) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.
17.19.1.(b) Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.
17.19.1.(c) Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.
17.19.2 Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.
17.19.2 (a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.
17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) ada NA dukcapil Data Registrasi ada PM ada PM ada PM ada 2 2 2 2 Tercapai
17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).
17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.