Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis  kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan  jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu  yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan  dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan  dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi  pengeluaran). 

Dengan mengkombinasikan status kemiskinan  dengan status pekerja, konsep dari pekerja miskin  tergambarkan. Hal ini bertujuan untuk mengukur  berapa bekerja dan tidak bekerja yang hidup dalam  kemiskinan.

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial/BPJS) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40%  terbawah/ pendapatan terendah). Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang  tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem jaminan sosial nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Perlindungan sosial meliputi:

1) Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan  pemerintah untuk   kesehatan  melalui   jaminan   sosial   (PBI); dibagi dengan total APBN

2) Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan  pemerintah untuk  bantuan sosial  (PKH, Program Indonesia Pintar/PIP,  Rastra/Raskin/bantuan pangan non tunai, KPS) dibagi dengan total APBN Alokasi dan realisasi dana tersebut datanya diperoleh dari DJA Kementerian keuangan web:  anggaran. depkeu.go.id

Cara perhitungan:

Peserta jaminan  kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

P BPJS = (JBPJS/JP40%) * 100%

Keterangan:

P BPJS  :  Proporsi  peserta jaminan  kesehatan melalui  SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)

JBPJS   :  Jumlah peserta  jaminan   kesehatan melalui  SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) 

JP40% :  Jumlah  penduduk  miskin   dan   rentan  (penduduk 40%  terbawah/pendapatan terendah)

Penduduk miskin  sangat rentan terhadap terjadinya risiko gangguan kesehatan sehingga perlu dilindungi sistem pembiayaannya. Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan/tidak mampu (penduduk 40% terbawah/pendapatan  terendah), baik  pada  tingkat pelayanan primer, sekunder, maupun tersier.

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakanbagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)yang diselenggarakan dengan menggunakanmekanisme asuransi sosial yang bersifat wajibberdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004tentang SJSN. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaanbertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarhidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatankarena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja,memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 2. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 3. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untukmempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah merekamemasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 4. Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunaiyang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola olehBPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.2Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yangtelah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian

Cara perhitungan:

Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus: 

PSJSN-K =  JPSJSN-K/JP x 100%

PSJSN-K : Proporsi peserta Program SJSN Ketenagakerjaan

JPSJSN-K : Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu

JP : Jumlah seluruh pekerja pada periode yang sama

Menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yangdapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/ pensiun, atau meninggal dunia.

Penyandang Disabilitas (menurut UU N0.8/2016) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Cara perhitungan:

Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitas sosial di bagi dengan jumlah populasi penyandang disabilitas.

P DMMR =   JPRS / JPPD x 100%

Keterangan:

P DMMR :  Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan

JPRS : Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitas sosial

JPPD : Jumlah populasi penyandang disabilitas 

Penyandang disabilitas mendapatkan rehabilitasi sosial agar terpenuhi hak dasarnya.

Persentase  perempuan pernah kawin umur  15-49 tahun  yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara   banyaknya perempuan pernah kawin umur  15-49 tahun  yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti; Rumah  Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter, Puskesmas/Pustu/Polindes.  Perhitungan  indikator ini difokuskan pada  penduduk 40%  terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2). 

Cara perhitungan:  

Jumlah   melahirkan   terakhir    pada    perempuan pernah kawin  umur  15-49  yang  proses melahirkan terakhirnya di fasilitas  kesehatan dibagi jumlah perempuan pernah kawin  umur  15-49  tahun  pada periode waktu  sama dan  dinyatakan dalam  satuan persen (%).

Rumus:

P Salifaskes = (JPSalifaskes/JP15-49) x 100%

Keterangan:

P Salifaskes : Persentase perempuan pernah kawin  umur  15-49 tahun  yang  proses melahirkan terakhirnya di fasilitas  kesehatan

JPSalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin  umur  15-49 tahun   yang   proses  melahirkan terakhirnya di fasilitas   kesehatan (penduduk 40%   terbawah/berpendapatan rendah)

JP15-49       : Jumlah  perempuan  pernah  kawin   umur   15-49 tahun  yang pernah melakukan persalinan (penduduk  40% terbawah/berpendapatan rendah)

Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas  Pembantu, Rumah  Sakit) menunjukan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan menjadi rendah

Persentase anak  umur  12-23 bulan yang  menerima imunisasi    dasar     lengkap    adalah    perbandingan antara  banyaknya anak  umur  12-23 bulan yang  telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B  (4  kali) terhadap jumlah  anak  umur  12-23  bulan seluruhnya pada periode yang sama. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2). 

Cara perhitungan:

Jumlah anak  umur  12-23  bulan yang mendapatkan imunisasi dasar  lengkap  yaitu DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali) pada  waktu  tertentu dibagi jumlah  anak  umur 12-23  bulan  pada  periode yang  sama dinyatakan dalam satuan persen (%).  

Rumus:

PIDL = (JAIDL / JA12-23bln) x 100%

Keterangan:

PIDL:  Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap

JAIDL          :  Banyaknya anak  umur  12-23  bulan yang telah menerima imunisasi dasar  lengkap  pada periode waktu  tertentu (penduduk 40%  terbawah/ berpendapatan terendah)

JA12-23bln :  Jumlah  anak  umur   12-23  bulan  pada periode waktu yang  sama  (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Karena imunisasi campak diberikan  pada  umur  9-11 bulan sehingga dapat  menunjukkan kelengkapan imunisasi  anak.   Disamping  itu  imunisasi  campak yang   diberikan   kepada  anak   dapat   memberikan perlindungan terhadap penyakit  campak yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita.  

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Pertanyaan mengenai penggunaan alat/cara kontrasepsi baik modern maupun tradisional
ditanyakan pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Cara perhitungan:
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi) dibagi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun berstatus kawin, yang dinyatakan dalam satuan persen (%).

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Untuk menetapkan kebijakan
pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Cara perhitungan:
Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
P AML = (JRTML / JRTS) x 100%

Keterangan:
P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
JRTML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak).
JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya. (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Memantau rumah tangga terhadap sumber air minum layak berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak layak adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Untuk akses terhadap air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, kimia. Indonesia akan mengarah ke akses air minum yang aman secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030.

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri.

Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Cara perhitungan:
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak pada waktu tertentu dibagi dengan rumah tangga pada periode waktu yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
P LSL = (JRTML / JRTS) x 100%

Keterangan:
P LSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak
JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya (40% berpendapatan terendah)

Fasilitas sanitasi yang layak sangat penting untuk mengukur rumah tangga baik yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di daerah perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.

Persentase rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai   kategori > 35%. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2)

Jumlah rumah tangga  kumuh  di  perkotaan  dibagi dengan jumlah rumah tangga di perkotaan dinyatakan dalam satuan persen (%)

Memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan permasalahan kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan yang tidak merata

APM SD/MI/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Cara perhitungan:
Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan dibagi dengan jumlah rumah tangga di perkotaan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus APM:
APM SD = (JMSD / JP7-12) x 100%

Keterangan:
APM SD : Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/MI/ sederajat
JMSD : Jumlah murid tingkat SD/MI /sederajat umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)
JP7-12 : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Indikator ini untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

APM SMP/MTs/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13- 15 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Cara perhitungan:
APM: Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus APM:
APM SMP = (JMSMP / JP13-15) x 100%

Keterangan:
APM SMP : Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP/MTs/ sederajat
JMSMP : Jumlah murid tingkat SMP/MTs/sederajat umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)
JP13-15 : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)  

Indikator ini untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

APM SMA/MA/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Cara perhitungan:
APM: Jumlah murid umur 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/MA/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus APM:
APM SMA = (JMSMA / JP16-18) x 100%

Keterangan:
APM SMA : Angka Partisipasi Murni (APM) di SMA/MA/ sederajat
JMSMA : Jumlah murid tingkat SMA/MA/sederajat umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Indikator ini untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah Rumah tangga yang miskin dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Sumber listrik bukan PLN meliputi sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi
atau oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari AKI,
generator, PLT surya (solar cell).

Cara perhitungan:
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah total rumah tangga yang miskin dan rentan, dinyatakan dalam satuan persen (%)

Penyediaan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong
peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Indikator ini diperlukan untuk memantau kecenderungan rumah tangga miskin yang
memiliki akses terhadap listrik penerangan. Diharapkan dengan adanya akses terhadap listrik maka keluarga tersebut mempunyai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, pendididkan, kesehatan dan akses terhadap informasi.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.

Jumlah korban terdampak (luka dan pengungsi) adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti  kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/ sakit dan pengungsi.Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. 

Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/ jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Cara Perhitungan Korban Meninggal:

Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.

Cara Perhitungan Korban Hilang:

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.

Cara Perhitungan Korban Terluka:

Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.

Cara Perhitungan Korban Mengungsi:

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.

Memantaujumlahkorbanmeninggal,hilang,terluka danmengungsiakibatbencanadariwaktukewaktu serta mengevaluasi capaian pelaksanaan strategi dan implementasi pengurangan risikobencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,  dan  dampak  psikologis.  (UU  No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah adalah daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah.

Jumlahabsolutdaerahyangmendapatkanfasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencanadaerah.

Sebagai salah satu indikator yang bermanfaat  bagi penyusunan kebijakan umum, rencana dan pelaksanaansertapemantauan,evaluasidananalisis pelaporandibidangpenguranganrisikobencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Data ini dihasilkan oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Jumlah absolut pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Masyarakat korban bencana dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, korban bencana yang mengalami psikososial dapat didampingi aktifitasnya, wilayah bencana alam/sosial dapat diidentifikasi, sehingga dapat dilakukan mitigasi bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Masalah psikososial adalah masalah sosial yang mempunyai dampak negatif dan berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa atau masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari gangguan jiwa. (UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa)

Data ini dihasilkan oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Jumlah absolut pemberian asistensi sosial dalam bentuk pendampingan psikososial korban bencana, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Masyarakat korban bencana dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, korban bencana yang mengalami psikososial dapat didampingi aktifitasnya, wilayah bencana alam/sosial dapat diidentifikasi, sehingga dapat dilakukan mitigasi bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Data persentase daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui sekretariat nasional sekolah dan madrasah aman bencana dengan pelibatan multipihak, diantaranya yaitu dari kementerian/ lembaga dan mitra pembangunan nasional dan internasional. Kementerian dan lembaga terkait yaitu Kementerian Agama.

Sasaran dari pendidikan layanan khusus adalah daerah yang memiliki Indeks Risiko Bencana tinggi dan sedang dan daerah yang terpapar bencana yang mengakibatkan terganggunya layanan pendidikan terhadap anak (siswa/siswi).

Cara Perhitungan:
Jumlah absolut daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus yaitu mencakup daerah yang memiliki program pendidikan layanan khusus bencana berupa pendidikan pengurangan risiko bencana dalam bentuk Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), Tanggap Darurat Bidang Pendidikan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bidang Pendidikan pasca Bencana.

Jumlah absolut pendidikan layanan khusus bencana dihitung melalui penjumlahan: P PPRB (Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana dengan P PSD (Persentase pelaksanaan Sekolah Darurat dan P RR (Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan pasca Bencana), dibagi 3.

Cara perhitungan P PPRB;P PSD;dan P RR adalah sebagai berikut:

1. P PPRB (Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana), yang diperoleh dengan perhitungan jumlah daerah yang melaksanakan program SMAB dibagi jumlah daerah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi dan sedang dinyatakan dalam satuan persen (%).
   
2. P PSD (Persentase pelaksanaan Sekolah Darurat) yang diperoleh dengan perhitungan jumlah Daerah yang melaksanakan tanggap darurat bidang pendidikan dibagi jumlah daerah yang terpapar bencana yang berdampak pada gangguan layanan pendidikan dinyatakan dalam satuan persen (%).
3. P RR (Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan pasca Bencana) yang diperoleh dengan perhitungan jumlah daerah yang melaksanakan program RR bidang pendidikan dibagi jumlah daerah yang mengalami kerusakan fasilitas pendidikan karena bencana dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus jumlah absolut pendidikan layanan khusus bencana:
JAPLKB = ( P PPRB + P PSD+ P RR ) / 3

Keterangan:
JAPLKB : Jumlah absolut pendidikan layanan khusus bencana
P PPRB : Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana
P PSD : Persentase pelaksanaan Sekolah Darurat
P RR : Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan pasca Bencana

Rumus P PPRB:
P PPRB = ( JDSMAB / JDIRBTS) x 100%

Keterangan:
P PPRB : Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana
JDSMAB : Jumlah daerah yang melaksanakan program SMAB
JDIRBTS : jumlah daerah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi dan sedang

Catatan:

1. Data daerah yang memiliki indeks risiko tinggi dan sedang tersedia di BNPB
2. Data sekolah yang memiliki indeks risiko tinggi dan sedang terhadap bencana masih berupa kajian, belum ada data valid, sementara masih menggunakan data overlay sebaran sekolah di daerah rawan bencana.

Rumus P PSD:

P PSD: ( JDTDBP /  JDBDGLP) x 100%

Keterangan:
P PSD : Persentase pelaksanaan sekolah darurat
JDTDBP : Jumlah daerah yang melaksanakan tanggap darurat bidang pendidikan
JDBDGLP : Jumlah daerah yang terpapar bencana yang berdampak pada gangguan layanan pendidikan

Rumus P RR:
P RR = ( JDRRBP /  JDKFPB ) x 100%

Keterangan:
P RR : Persentase RR Bidang Pendidikan pasca Bencana
JDRRBP : Jumlah daerah yang melaksanakan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang pendidikan
JDKFPB : Jumlah daerah yang mengalami kerusakan fasilitas pendidikan karena bencana

Catatan: rumus yg sama dapat digunakan dengan mengganti cakupan daerah dengan satuan pendidikan.

Pembelajaran dapat tetap terselenggara walau dalam situasi darurat (Sekolah darurat) yaitu anak korban bencana tetap memperoleh hak atas pendidikan. Masyarakat korban bencana dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, korban bencana yang mengalami psikososial dapat didampingi aktifitasnya, wilayah bencana alam/sosial dapat diidentifikasi, sehingga dapat dilakukan mitigasi bencana.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian (indeks rawan bencana, BNPB, 2013). IRB terdiri dari 71 indikator yang dapat dilihat dari dokumen perangkat penilaian kapasitas daerah dari BNPB. Saat ini IRB tersebut masih dikembangkan, hingga tahun 2016 BNPB telah menerbitkan edisi 2.0.

Cara Perhitungan :

IRB adalah bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas yang dinyatakan dengan satuan indeks risiko.

Data kapasitas kemampuan diperoleh menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Unit terkecil yang dijadikan satuan penilaian fisik adalah kota seluruh Indonesia.

IRB ini dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengandaerahyanglain.Berdasarkantingkatrisiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulanganbencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI Tahun 2013, BNPB).

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan  kepada masyarakat  dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial  masyarakat  dapat berjalan dengan baik (Perpres No. 35 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur).

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan (Permendagri No. 6 tahun 2007 tentang pentunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal).

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman,  infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi.

Cara Perhitungan :

Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n pada tahun yang sama, yang dinyatakan dengan satuan rupiah

Memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah provinsi

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah(RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API). Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

1. Jakstra PB: 5 tahun

2. Renas PB dan RPBD: 5 tahun

3. RAN dan RAD PRB: 3 tahun

4. RAN dan RAD API: 5 tahun

Cara Perhitungan :

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.

Rumus : -

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta para pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Renas PB diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran, indikator capaian, dan kegiatan yang diperlukan.

2. Memberikan acuan kepada kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari berbagai K/L terkait yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Hampir semua K/L memiliki kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L tersebut. Untuk itu,
diperlukan perolehan data dan informasi tentang besaran dana untuk penanggulangan kemiskinan dari tiap K/L. Data proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan dipublikasikan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas
dan Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Cara Perhitungan :
Jumlah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan dari seluruh sektor dibagi dengan total APBN dinyatakan dalam satuan persen (%).

Makin tinggi alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan diharapkan akan
berpengaruh dalam penurunan angka kemiskinan. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas dalam agenda pembangunan di tingkat nasional maupun daerah

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). (Amandemen UUD 1945)

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009)

Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi:
1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN.
2. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN.

Catatan masukan: Untuk informasi pengeluaran rutin untuk layanan pokok pada tingkat daerah (APBD) maka perhitungan akan disesuaikan. Data pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total
belanja pemerintah dipublikasikan oleh Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan melalui website resmi (http://anggaran.depkeu.go.id).

Cara Perhitungan Pendidikan:
Pengeluaran/Belanja Pendidikan = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pendidikan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Cara Perhitungan Kesehatan:
Pengeluaran/Belanja Kesehatan = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk kesehatan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Cara Perhitungan Perlindungan Sosial:
Pengeluaran/Belanja Perlindungan Sosial = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk kesehatan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa. Dukungan sumber daya yang terus meningkat dan berkelanjutan merupakan dengan penggunaan yang lebih efektif dan efisien merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Prevalensiketidakcukupan konsumsipanganatau PrevalenceofUndernourishment (PoU)adalah estimasi proporsi  darisuatupopulasi  tertentu, dimana  konsumsi energi  biasanyasehari-hari  dari makanan  tidak   cukup   untuk   memenuhi   tingkat energi    yang    dibutuhkan   untuk    hidup    normal, aktifdansehat, yangdinyatakandalam  bentuk persentase.Atau,  probabilitasindividuyang  dipilih secara  acak   dari  suatu  populasi   referensi,  yang secara   regular    mengkonsumsi   makanan   yang kurangdarikebutuhanenerginya

Dalam  mengukur  PoU  memperhitungkan  4 parameteryaitu  (1)Dietary  Energy  Consumption/ DEC,(2)CoefficientofVariation/CV,dan(3)Skewness yang  ketiganyamenggambarkan  distribusi   tingkat konsumsienergi  biasanyadarisuatu populasi,  serta (4)MinimumDietary  Energy  Requirement/MDER yangmenentukan batasterendahdarikisaran kebutuhanenerginormalrata-rataindividu.Distribusi konsumsienergi  biasanyadarisuatu populasi  dapat dianalisasecarastatistikdaridatakonsumsimakanan, sedangkanMDERdapat dianalisa  berdasarkandata tinggi  badan   populasi   suatu  negara;indeks  masa tubuh  danweightgainmenurutkelompokumurdan jeniskelaminberdasarkanreferensiFAO/WHO/UNU jointexpertconsultation.

Dalam  mengukur  PoU  memperhitungkan  4 parameteryaitu  (1)Dietary  Energy  Consumption/ DEC,(2)CoefficientofVariation/CV,dan(3)Skewness yang  ketiganyamenggambarkan  distribusi   tingkat konsumsienergi  biasanyadarisuatu populasi,  serta (4)MinimumDietary  Energy  Requirement/MDER yangmenentukan batasterendahdarikisaran kebutuhanenerginormalrata-rataindividu.Distribusi konsumsienergi  biasanyadarisuatu populasi  dapat dianalisasecarastatistikdaridatakonsumsimakanan, sedangkanMDERdapat  dianalisa  berdasarkandata tinggi  badan   populasi   suatu  negara;indeks   masa tubuh  danweightgainmenurutkelompokumurdan jeniskelaminberdasarkanreferensiFAO/WHO/UNU jointexpertconsultation.

Kuranggizitingkatberatdisebabkanolehrendahnya konsumsienergi  dan  protein  darimakanansehari- hari  yang  terjadi  dalam  waktu   yang  cukup  lama. Gizi  buruk   diketahui    dengan  cara   pengukuran berat  badan  menuruttinggi  badan  dan/atauumur dibandingkanstandar  dengan  atau   tanpa   tanda- tanda  klinis.

Caraperhitunganunderweightadalahgiziburukdan gizikurang  dihitung  dariberat  badan  dibagidengan umur(BB/U).

Berikut  adalah  standartdariWHO  dan  Keputusan MenteriKesehatanRI Nomor:  1995/MENKES/SK/ XII/2010:

•   Batasgiziburukpadabalitaadalah<-3.0SD baku

WHO.

•   Batasgizikurangpadabalitayaituantara<-2.0SD

sampaidengan-3.0SD bakuWHO

Pengukuran     ini     dilakukan      untuk      mengukur besarnyapenduduk yangmempunyaikonsumsi energi   yang  sangatrendahsehinggamemerlukan prioritas  didalam  upaya  perbaikanpangandan  gizi. Pembangunanberkelanjutan memerlukanusaha konkrituntukmengurangi kemiskinansertamencari solusimenghilangkankelaparandankekurangangizi.

Indikator ini mengukur persentase individu di populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/FIES) berdasarkan  skala referensi global. 

Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Kondisi seperti ini menjadi dasar untuk membuat skala pengukuran kerawanan pangan berdasarkan pengalaman. Dengan metode statistik tertentu, skala ini memungkinkan untuk menganalisa prevalensi kerawanan pangan secara konsisten antar negara. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat langsung menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler. 

Cara perhitungan: 

Data pada tingkat individu atau rumah tangga  dapat dikumpulkan menggunakan kuesioner skala pengalaman kerawanan pangan melalui 8 pertanyaan modul FIES. Data dapat dianalisa menggunakan Rasch Model. Terdapat tiga kategori  FIES: (a) tidak rawan pangan atau rawan pangan ringan; (b) rawan pangan sedang atau parah; dan (c) rawan pangan parah.  

Penggabungan indikator FIES dalam survei nasional dapat mengidentifikasi faktor determinan yang menyebabkan ketidakrawanan pangan pada tingkatan individu atau rumah tangga dalam berbagai konteks.  

Skala ini dapat memperlihatkan perbedaan tingkat  kerawanan pangan berdasarkan pengalaman dalam  mengakses pangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat berguna untuk meningkatkan status akses pangan perempuan dalam rumah tangga. 

Pemerintah dapat menggunakan skala ini untuk mengidentifikasi secara spesifik tingkat kerawanan pangan antar kelompok populasi dan di tingkat sub-nasional, guna merencanakan dan merancang kebijakan dan program yang diperuntukkan bagi penduduk rawan pangan sehingga menjamin hak asasi penduduk dalam mengakses pangan yang cukup dan beragam. Skala ini memungkinkan pemerintah untuk memonitor tingkat kerawanan pangan secara simpel, mudah dan tepat waktu, dan dapat berfungsi  sebagai sistem peringatan dini terhadap keadaan  rawan pangan sehingga dapat mencegah terjadinya akibat jangka panjang kekurangan gizi di masyarakat. Skala ini juga berguna untuk mengukur dampak dari program dan kebijakan terkait akses terhadap pangan.

Tingkat  konsumsi  minimum  adalah   tingkat konsumsienergi   yang  besarnya70%   dari  angka yang    dianjurkan    (70%    dari   Angka   Kecukupan Gizi=2100  kkal). Standarkecukupandisesuaikan dengan distribusi  populasi  pendudukberdasarkan usia.

Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam satuan persen (%).

PTKEminimum =   JPTKE<1400kkalx100% JP

Pengukuran     ini     dilakukan      untuk      mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi   yang  sangat rendah sehingga memerlukan prioritas  di dalam  upaya  perbaikan pangan dan  gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah  kondisi kurang  gizi kronis  yang  diukur berdasarkan indeks tinggi  badan  menurut umur   (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun  2005.

Data tinggi badan  pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi  analisis  untuk  status gizi dan tinggi  badan   setiap anak  balita  dikonversikan  ke dalam  nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.  Klasifikasi berdasarkan    indikator     TB/U    adalah     sebagai berikut  standar dari WHO  dan  Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

1.   Sangat pendek: Zscore <-3,0

2.   Pendek             : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore < -2,0 

Cara perhitungan (1):

(1) Jumlah anak balita pendek pada  waktu  tertentu dibagi dengan jumlah  anak  balita pada  waktu  yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus  (1):

PAB(5)P stunting = (JAB(5)P stunting / JAB(5)) x 100%

Keterangan:

PAB(5)Pstunting   :   Prevalensi  anak   balita   yang   menderita pendek (stunting)

JAB(5)Pstunting    :   Jumlah  anak   balita   pendek  (stunting) pada waktu  tertentu

JAB(5)                  :   Jumlah  anak   balita   pada   waktu   yang sama

Cara perhitungan (2):

(2) Jumlah anak  balita  sangat pendek pada  waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang  sama dan  dinyatakan dalam  satuan persen (%).

Rumus  (2):

PAB(5)SPstunting = (JAB(5)SP stunting / JAB(5)) x 100%

Keterangan: 

PAB(5) SP stunting    :     Prevalensi anak baduta yang menderita sangat pendek (stunting)

JAB(5) SP stunting    :     Jumlah  anak  baduta sangat  pendek (stunting)   pada waktu  tertentu

JAB(5)                          :     Jumlah anak baduta pada  waktu  yang sama

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata  penduduk acuan.  Stunting pada   anak-anak   mencerminkan efek   yang  luas  dari  kekurangan  gizi yang  kronis dan  menderita penyakit  berulang yang  disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada  anak-anak   dapat   memiliki  dampak serius pada  perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda,  khususnya pada perkembangan  otak,  sulit  untuk   memperbaikinya pada   usia   lanjut  walaupun  jika  anak   menerima gizi yang  tepat. Selain  itu  anak  yang  mengalami stunting beresiko lebih  besar menderita penyakit menular  dan   tidak   menular  pada   usia   dewasa seperti jantung,  diabetes, dan  penyakit  pembuluh darah.  Oleh  karena  itu,  indikator  ini menunjukkan bahwa  betapa  pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah  kondisi kurang  gizi kronis  yang  diukur berdasarkan indeks tinggi  badan menurut umur   (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun  2005.

Data tinggi badan  pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi  analisis  untuk  status gizi dan tinggi  badan  setiap anak  baduta  dikonversikan ke dalam  nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.  Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut:

1.   Sangat pendek : Zscore <-3,0

2.   Pendek            : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore < -2,0

Cara perhitungan (1):

(1) Jumlah anak baduta pendek pada waktu tertentu dibagi  dengan jumlah  anak  baduta  pada  periode yang  sama dan  dinyatakan  dalam  satuan persen (%).

Rumus  (1):

PAB(2)Pstunting = (JAB(2)P stunting / JAB(2)) x 100%

Keterangan:

PAB(2)Pstunting:   Prevalensi anak  baduta yang  menderita pendek (stunting)

JAB(2)Pstunting:   Jumlah  anak   baduta  pendek  (stunting) pada waktu  tertentu

JAB(2):   Jumlah anak  baduta pada  periode waktu yang sama

Cara perhitungan (2):

(2) Jumlah anak baduta sangat pendek pada  waktu tertentu dibagi  dengan jumlah  anak  baduta pada periode yang  sama dan  dinyatakan dalam  satuan persen (%).

Rumus  (2):

PAB(2)Pstunting = (JAB(2)SP stunting / JAB(2)) * 100%

Keterangan: 

PAB(2)SP stunting :   Prevalensi anak  baduta yang  menderita sangat pendek (stunting)

JAB(2)SP stunting :   Jumlah   anak    baduta   sangat   pendek (stunting)  pada waktu  tertentu

JAB(2)                     :   Jumlah anak  baduta pada  periode waktu yang sama

Indikator ini mengukur persentase anak baduta yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata  penduduk acuan.  Stunting  pada anak-anak   mencerminkan efek   yang  luas  dari  kekurangan  gizi yang  kronis dan  menderita penyakit  berulang yang  disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada  anak-anak   dapat   memiliki  dampak serius pada  perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda,  khususnya pada perkembangan  otak,  sulit  untuk   memperbaikinya pada   usia   lanjut  walaupun  jika  anak menerima gizi yang  tepat. Selain  itu,  anak  yang  mengalami stunting beresiko lebih  besar menderita penyakit menular  dan tidak   menular  pada   usia   dewasa seperti jantung,  diabetes, dan  penyakit  pembuluh darah.  Oleh  karena  itu,  indikator  ini menunjukkan bahwa  betapa  pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Anemia   adalah   suatu  kondisi   di   mana    jumlah sel  darah  merah atau  kapasitas sel  darah  merah membawa  oksigen tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan fisiologis.

Ibu  hamil  anemia adalah  ibu  hamil  dengan  kadar Hb <11,0  g/dl yang  diperiksa  pada  saat  kunjungan pertama (K1).

Ibu  hamil   dengan  anemia  memiliki   risiko  lebih tinggi  melahirkan  bayi  dengan  anemia  defisiensi besi  yang  bisa  bertahan sepanjang usia  awal  anak dan  menghambat pertumbuhan sel-sel  otak  anak serta sel-sel   tubuh   lainnya,  yang  mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan (Pedoman  Program Pemberian  Dan  Pemantauan Mutu Tablet Tambah  Darah Untuk Ibu Hamil).

Prevalensi ibu hamil anemia adalah jumlah ibu hamil anemia di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi dengan jumlah  seluruh ibu hamil yang  diperiksa  di suatu  wilayah   pada   periode  tertentu  dinyatakan dalam satuan persen (%).

Kondisi  anemia  pada   ibu  hamil   harus   dideteksi sedini   mungkin    dan   diberikan    penatalaksanaan yang  tepat.  Perhitungan prevalensi anemia  pada ibu  hamil  bermanfaat  untuk   mengetahui  jumlah ibu hamil yang berisiko  dan memerlukan perhatian dan  penanganan yang  tepat untuk  mencegah  ibu melahirkan  bayi  dengan  anemia  defisiensi besi yang  akan  menghambat pertumbuhan sel-sel  otak dan  sel  tubuh   lainnya  yang  dapat   bermanifestasi dalam bentuk stunting maupun wasting.

Anemia   adalah   suatu  kondisi   di   mana    jumlah sel  darah  merah atau  kapasitas sel  darah  merah membawa  oksigen tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan fisiologis.

Ibu  hamil  anemia adalah  ibu  hamil  dengan  kadar Hb <11,0  g/dl yang  diperiksa  pada  saat  kunjungan pertama (K1). 

Ibu  hamil   dengan  anemia  memiliki   risiko  lebih tinggi  melahirkan  bayi  dengan  anemia  defisiensi besi  yang  bisa  bertahan sepanjang usia  awal  anak dan  menghambat pertumbuhan sel-sel  otak  anak serta sel-sel   tubuh   lainnya,  yang  mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan (Pedoman  Program Pemberian  Dan  Pemantauan Mutu Tablet Tambah  Darah Untuk Ibu Hamil).

Cara perhitungan:

Prevalensi ibu hamil anemia adalah jumlah ibu hamil anemia di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi dengan jumlah  seluruh ibu hamil yang  diperiksa  di suatu  wilayah   pada   periode  tertentu  dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

PIHA = (JIHA/JIHP) x 100%

Keterangan:

PIHA:  Prevalensi anemia pada ibu hamil

JIHA:  Ibu  hamil  dengan  anemia di  suatu  wilayah  pada periode waktu  tertentu

JIHP:  Ibu  hamil  yang   diperiksa   di  suatu  wilayah   pada periode waktu  tertentu 

Kondisi  anemia  pada   ibu  hamil   harus   dideteksi sedini   mungkin    dan   diberikan    penatalaksanaan yang  tepat.  Perhitungan prevalensi anemia  pada ibu  hamil  bermanfaat  untuk   mengetahui  jumlah ibu hamil yang berisiko  dan memerlukan perhatian dan  penanganan yang  tepat untuk  mencegah  ibu melahirkan  bayi  dengan  anemia  defisiensi besi yang  akan  menghambat pertumbuhan sel-sel  otak dan  sel  tubuh   lainnya  yang  dapat   bermanifestasi dalam bentuk stunting maupun wasting. 

Air Susu  Ibu  (ASI) eksklusif  merupakan makanan terbaik bagi bayi karena  mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang merupakan hak asasi  bagi bayi.

ASI Eksklusif  adalah  Air Susu  Ibu  yang  diberikan kepada Bayi sejak  dilahirkan selama 6 (enam)  bulan (0–5 bulan  29 hari), tanpa  menambahkan dan/atau mengganti  dengan  makanan atau   minuman  lain kecuali obat,  vitamin dan mineral. 

Cara perhitungan:

Jumlah bayi usia  0-5 bulan  29 hari yang  mendapat ASI eksklusif di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi  jumlah  seluruh bayi  usia  0-5  bulan  29  hari di suatu wilayah  pada  periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%).  

Rumus:

P B<6 bulan ASI ekslusif = (JB(0 -5 bulan 29 hari) ASI ekslusif  / JB(0 -5 bulan 29 hari) ASI) x 100%

Keterangan:

P B<6 bulan ASI ekslusif: Persentase bayi usia kurang 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 

JB(0 -5 bulan 29 hari) ASI ekslusif : Jumlah bayi usia usia 0-5 bulan 29 hari yang mendapatkan ASI eksklusif di suatu wilayah pada periode tertentu 

JB(0 -5 bulan 29 hari) ASI : Jumlah bayi usia 0-5 bulan 29 hari  yang mendapatkan ASI di suatu wilayah pada periode tertentu

Pemberian ASI eksklusif kepada bayi usia kurang dari 6 bulan merupakan pemenuhan hak bayi yang sangat terkait dengan komitmen ibu dan dukungan keluarga dan   lingkungan   sekitar.   Pemberian  ASI  eksklusif dapat  mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit (diare dan radang paru), meningkatkan  kondisi   kesehatan  jangka   pendek dan  panjang,   selain  itu  bermanfaat mempercepat pemulihan bila sakit.  Dengan pemberian ASI, maka negara  dapat   menghemat  16.9   triliun  rupiah  per tahun  karena  peningkatan IQ dan  pendapatan per tahun,  serta menghemat lebih  dari 3 triliun rupiah dengan mengurangi pengeluaran untuk  perawatan diare dan pneumonia.

Susunan  beragam  pangan yang  didasarkan pada sumbangan energi   dari  kelompok pangan  utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersedaiaan dan atau konsumsi pangan. Menurut FAO  -RA-PA,  PPH   adalah   komposisi  kelompok pangan utama yang  apabila  dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi  dan zat gizi lainnya. 

Cara perhitungan:

1.   Mengelompokkan    jenis   pangan    ke   dalam   8 (delapan) kelompok pangan (1. Padi-padian; 2. Umbi-umbian;   3.   Pangan   Hewani;   4.   Minyak dan  Lemak;  5.  Buah/Biji Berminyak; 6.  Kacang- kacangan; 7. Gula; 8. Sayur dan Buah)

2. Menghitung  jumlah  energi  masing-masing kelompok  pangan  dengan  DKBM  (Daftar Komposisi Bahan Makanan)

3.   Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap  total energi per hari

4.   Skor  PPH  dihitung  dengan   mengalikan  persen energi dari kelompok pangan dengan bobot.

PPH  dapat  menilai  mutu  pangan penduduk berdasarkan skor  pangan (dietery  score).    Dengan pendekatan PPH, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya  kecukupan gizi (adequacy), tetapi  juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (balance), yang didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptibility), kuantitas dan kemampuan daya beli

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran  tentang  produktivitas tenaga  kerja  di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan  tenaga   kerja/petani  maka   semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk  mengakses pangan dengan pola gizi seimbang

Cara perhitungan:

Nilai tambah pertanian dibagi  dengan total  tenaga kerja di sektor pertanian dinyatakan dalam rupiah per tenaga kerja dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

NTP PTK =    JNTP JTKP x 100% 

Keterangan:

NTP PTK  : Nilai Tambah  Pertanian Per Tenaga  Kerja

JNTP         : Jumlah Nilai Tambah  Pertanian

JTKP         : Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian

Yang disebut pertanian yang  diukur  adalah  secara luas  yaitu termasuk pertanian pangan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, peternakan

Varietas  unggul  adalah  varietas yang dikembangkan oleh   peneliti   dan   sudah  dilepas   ke  masyarakat melalui penetepan SK Menteri Pertanian.Varietas unggul  baru  yang  dilepas  harus  memiliki  kelebihan dari varietas unggul  sebelumnya, paling tidak dalam hal hasil per hektar, ketahananan terhadap organisme pengganggu tanaman, dan cekaman iklim.

Varietas unggul yang sudah dikembangkan dari tanaman yaitu tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan. Hasil  varietas unggul  disimpan pada Bank Gen Balai Besar Bioteknologi dan Sumberdaya  Genetik dan Balai-Balai Penelitian Komoditas Lingkup Balitbang  Kementan

Bibit unggul adalah bibit unggul ternak  yang mempunyai keunggulan dalam kriteria bobot, kecepatan  dalam   hal   berkembang  biak.   Untuk hewan bibit  unggul  yaitu  diperoleh  melalui pemuliaan ataupun pemurnian galur

Cara perhitungan:

Jumlah  varietas  unggul   dan   bibit   unggul   yang dilepas  ke masyarakat melalui SK Menteri Pertanian pertahun

Dengan varietas unggul  produksi  pangan dapat ditingkatkan  melalui peningkatan produktivitas, ketahanan terhadap serangan hama  dan  penyakit dan cekaman iklim

Karena varietas unggul dan benih induknya tersimpan dengan  baik  dalam Bank Gen, sehingga proses penciptaan varietas unggul dapat  dilaksanakan secara terus menerus untuk  merespon perubahan lingkungan dan iklim. Dengan adanya Bank Gen Indonesia mampu melakukan pertukaran sumber daya genetik pangan dengan lembaga penelitian international (IRRI untuk padi dan CYMMIT untuk jagung)

Menurut Definisi  Operasional SDGs  (2016)  (FAO,2009):

Suatu   rumpun  dinyatakan berisiko   apabila  dalam status kritis  (critical), kritis  dipertahankan (critical- maintained), terancam  punah   (endangered)  atau hampir punah yang dipelihara (endangered- maintened).

Berisiko: jika populasi  suatu rumpun dengan jumlah betina  produktif  (breeding females) ≤ 100 ekor dan jantan  produktif  (breeding  males)  ≤  5  ekor,  atau jumlah total populasi  ≤ 120 ekor. Jika diluar itu maka dikatakan  tidak berisiko.

Menurut Keputusan Mentan RI No. 117/Permentan SR.120/10/2014 status aman  atau tidak berisiko jika jantan dan betina  produktif 20:40 (sapi dan kerbau), 20:50  (kambing,  domba dan  babi),  20:200  (ayam, itik, angsa).

Cara perhitungan:

Mengklasifikasikan jumlah absolut berdasarkan kategori berikut:

1. Berisiko:  1.  jumlah  betina  produktif  ≤ 100  ekor dan jantan produktif ≤ 5 ekor, atau 2. jumlah total populasi ≤ 120 ekor dan % penurunan  betina yang dikawinkan dengan jantan dari rumpun yang sama 80%.

2.   Tidak berisiko: diluar diatas

3.   Yang tidak / sulit diketahui: data  jantan produktif (breeding males) dan  betina produktif (breeding females) dari suatu rumpun ternak

Berisiko    berada   pada    kondisi    yang    mengarah pada  kehilangan sumber  daya  genetik ternak tersebut.  Status ini menyebabkan  kita  sulit/tidak dapat     memanfaatkan   secara   optimal    sebagai sumber  protein, perbaikan pendapatan  peternak dan  pembangunan peternakan. Perlu  upaya  untuk meningkatkan  jumlah   rumpun  tersebut   sampai tidak berisiko atau terjamin  keberadaannya.

Angka  Kematian   Ibu  (AKI) adalah   banyaknya perempuan yang  meninggal dari  suatu penyebab kematian   terkait    dengan   gangguan kehamilan atau  penanganannya (tidak  termasuk kecelakaan, bunuh  diri atau  kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan  dalam  masa nifas  (42 hari setelah melahirkan)   tanpa   memperhitungkan   lama kehamilan per 100.000 kelahiran  hidup.

Cara Perhitungan:

Jumlah kematian ibu yang  berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau   hasil   estimasi  pada   tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.  

Rumus: 

AKI = (JKI / JLH) x 100%

Keterangan:

AKI:  Angka Kematian  Ibu (AKI)

JKI:  Jumlah   kematian   ibu    yang    berkaitan  dengan kehamilan,  persalinan,  dan  masa nifas  atau   hasil estimasi pada waktu  tertentu

JLH:  Jumlah kelahiran  hidup  pada  periode waktu   yang sama

Indikator  ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor  termasuk status  kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial  budaya  dan  pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Cara Perhitungan:

Jumlah melahirkan terakhir pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam dua tahun terakhir dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

P Salinakes = (JPMoTK / JPM15-49) x 100%

Keterangan: 

P Salinakes:   Proporsi  perempuan pernah kawin  umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya   ditolong   oleh   tenaga kesehatan terlatih

JPMoTK:   Jumlah perempuan pernah kawin  umur 15-49  tahun  yang pernah melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam dua tahun  terakhir 

JPM15-49:   Jumlah perempuan pernah kawin  umur15-49   tahun    yang   pernah   melahirkan dalam dua tahun  terakhir

Pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatanmedis lainnya) di fasilitas kesehatan  (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan oleh selain tenaga kesehatan terlatih menjadi rendah.

Mengukur kematian ibu secara akurat tergolong sulit kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu, sebagai proksi indikator digunakan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam  menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional. 

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang,pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah,sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/praktek,dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.

Cara Perhitungan:

Jumlah melahirkan terakhir pada perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dalam dua tahun terakhir dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

P Salifaskes = (JPSalifaskes / JP15-49) x 100%

Keterangan:

P Salifaskes:   Persentase   perempuan  pernah  kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas  kesehatan

JPSalifaskes:   Jumlah perempuan pernah kawin  umur 15-49    tahun    yang    proses   melahirkan terakhirnya di fasilitas  kesehatan

JP15-49:   Jumlah perempuan pernah kawin  umur 15-49   tahun   pada   periode  waktu   yang sama 

Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit) menunjukan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan menjadi rendah

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Cara Perhitungan:

Jumlah anak yang meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan pada waktu tertentu dibagi jumlah seluruh kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 1.000.  

Rumus:

AKN = (JK<28hr / JLH ) x 1000

Keterangan: 

AKN:     Angka  Kematian  Neonatal (AKN) per  1.000 kelahiran  hidup

JK<28hr:     Jumlah anak  yang meninggal dalam  periode 28   hari   pertama   kehidupan  pada   waktu tertentu

JLH:     Jumlah kelahiran  hidup  pada  periode waktu yang sama

Indikator ini terkait  langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKN di  Indonesia  masih tinggi  merupakan  salah   satu faktor  tingginya  angka  kematian bayi.  Oleh  sebab itu, upaya  kesehatan untuk  menurunkan AKN perlu mendapat perhatian.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:

• 70 sangat tinggi,

• 40 – 70 tinggi,

• 20-39 sedang,

• dan <20 rendah. 

Cara Perhitungan:

Jumlah  penduduk yang  meninggal pada  umur 

Rumus:

AKB = (JK<1th / JLH ) X 1.000

Keterangan:

AKB : Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

JK<1th : Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu

JLH : Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak, termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi dari pada AKBa. Meskipun target program terkait khusus dengan kematian balita, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi  pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin  dan perawatan bayi baru lahir.

Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan  kebutuhannya  dalam   rangka   melindungi yang  bersangkutan dan  masyarakat  sekitarnya dari penyakit  menular tertentu.

Imunisasi wajib terdiri atas:

a.    Imunisasi rutin;

b.    Imunisasi tambahan;  dan

c.    Imunisasi khusus.

Imunisasi rutin terdiri atas  imunisasi dasar  dan imunisasi lanjutan.  Imunisasi dasar  diberikan  pada bayi sebelum umur  1 (satu)  tahun.  Jenis imunisasi dasar  terdiri atas:

a.    Bacillus Calmette Guerin (BCG); 

b.Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-

c.Hemophilus Influenza typeB (DPT-HB-Hib) Hepatitis B pada bayi baru lahir;

d.     Polio; dan

e.     Campak.

Cara Perhitungan:

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi dasar  lengkap  minimal  80%  dari sasaran bayinya dalam kurun waktu  satu  tahun  dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota selama kurun  waktu  yang sama dan dikali 100%.

Rumus:

PK80%IDL = (JK80%IDL / JKK) x 100%

Keterangan:

PK80%IDL:   Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80%  imunisasi dasar  lengkap  pada bayi

JK80%IDL:   Jumlah    kabupaten/kota    yang     memiliki cakupan  imunisasi  dasar   lengkap  minimal 80%  dari sasaran bayinya dalam kurun waktu satu tahun

JKK:   Jumlah  seluruh  kabupaten/kota  selama kurun waktu  yang sama

Imunisasi yaitu menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang  secara aktif  terhadap suatu penyakit,  sehingga bila suatu saat  terpajan dengan penyakit  tersebut tidak akan sakit atau  hanya mengalami sakit ringan.

Tujuan  pemberian imunisasi secara  khusus  yaitu tercapainya target Universal Child Immunization (UCI) yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada  bayi di seluruh desa/kelurahan pada tahun  2014.

Human   Immunodeficiency Virus yang  selanjutnya disingkat  HIV adalah  Virus yang  menyebabkan Acquired  Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Acquired  Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat  AIDS adalah  suatu kumpulan gejala  berkurangnya kemampuan  pertahanan  diri yang  disebabkan oleh  masuknya virus  HIV dalam tubuh  seseorang.

Prevalensi HIV pada  populasi  dewasa  adalah perbandingan jumlah  penduduk laki–laki dan perempuan umur15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah  penduduk laki–laki dan  perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun).

Cara Perhitungan:

Jumlah  penduduk  laki–laki dan  perempuan yang umur  15-49  tahun  yang  positif  HIV dibagi  dengan jumlah   penduduk  laki–laki dan   perempuan  pada umur  yang sama (yaitu 15-49 tahun)  kemudian dikalikan dengan 100.

Rumus:

PHIV = (JOHIV / JP15-49) x 100%

Keterangan:

PHIV:     Prevalensi HIV pada populasi  dewasa

JOHIV:     Jumlah penduduk laki–laki dan  perempuan yang umur 15 - 49 tahun  yang positif HIV

JP15-49:     Jumlah penduduk laki–laki dan  perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun)

Untuk  mendapatkan angka  ini, idealnya  dilakukan dengan survei, namun mengingat untuk pelaksanaan survei  ini memerlukan penyiapan yang cukup  rumit dan   adanya   keterbatasan  sumber  daya   dukung. Saat  ini angka  prevalensi HIV didapatkan dengan menggunakan pemodelan matematika. Pemodelan matematika  dilaksanakan  pada   Desember  2008 yang  lalu, dan  pada  tahun  2011  ini dengan adanya data  input  baru  dari berbagai sumber maka pemodelan matematika akan dilakukan kembali. Pemodelan matematikan dilakukan dengan memasukan variabel-variabel   input  yaitu  meliputi data  terkait  dengan aspek demografi, perilaku berisiko,   prevalensi  HIV pada   kelompok  rawan, data  capaian  program pengendalian HIV, dan upaya–upaya   pencegahan  yang  terjadi  di  masyarakat yang  didapat  dari hasil–hasil  survei  sebelumnya, data–data  yang  berasal dari laporan  rutin capaian program,  studi   yang  dilakukan   didalam   ataupun diluar negeri.

Tuberkulosis    (TB)    adalah     penyakit      menular yang disebabkan oleh kuman  Mycobacterium Tuberculosis.   Kasus    TB   didefinisikan     sebagai pasien yang  telah  dibuktikan  secara  bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB.

Insidens  Tuberkulosis (ITB)  adalah   jumlah   kasus TB baru dan kambuh yang muncul  selama periode waktu  tertentu per 100.000 penduduk.

Cara Perhitungan:

Jumlah semua  kasus TB baru  dan  kambuh pada waktu    tertentu  dibagi   jumlah    penduduk   pada periode waktu  yang sama kemudian dikali 100.000.

Rumus:

ITB   = (JKTB / JP) X 100.000

Keterangan:

ITB:  Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk

JKTB:  Jumlah kasus TB  ba  dan  kambuh  pada   waktu tertentu

JP:  Jumlah penduduk pada periode waktu  yang sama 

Pemantauan insidenTB diperlukan untuk mengetahui penyebaran kasus baru TB dan  kambuh TB di masyarakat. Angka ini menggambarkan jumlah kasus TB di populasi,  tidak hanya kasus TB yang datang ke pelayanan kesehatan  dan  dilaporkan   ke  program. Angka ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat termasuk kemiskinan, ketimpangan pendapatan, akses terhadap layanan  kesehatan, gaya hidup,  dan buruknya   sanitasi lingkungan yang  berakibat pada tingginya risiko masyarakat terjangkit TB.

Malaria adalah penyakit  yang disebabkan oleh plasmodium yang  ditularkan  oleh  nyamuk Anopheles. Kesakitan  malaria digambarkan dengan insidens malaria,  dalam  hal ini Annual Parasite Incidence   (API).  API   adalah    angka    kesakitan per   1.000   penduduk  berisiko   dalam   satu   tahun. 

Angka  API digunakan  untuk   menentukan  tingkat endemisitas malaria  di suatu daerah. Endemisitas malaria  sangat dipengaruhi oleh  sistem kesehatan yang  buruk,  meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya  hidup,  upaya  penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk.

Cara Perhitungan:

Jumlah kasus malaria positif dibagi jumlah penduduk berisiko pada periode waktu  yang sama dikali 1.000  penduduk.

Rumus:

KM = (JKMP / JPB) X 1.000 

Keterangan:

KM: Kejadian Malaria per 1.000  orang

JKMP: Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu

JPB: Jumlah penduduk berisiko  pada  periode waktu  yang sama

API merupakan indikator dalam  menentukan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah.

Endemisitas   malaria    sangat    dipengaruhi   oleh sistem kesehatan, penemuan dini dan pengobatan tepat, adanya  resistensi terhadap obat  dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi  dan  pemindahan penduduk.

API digunakan untuk memonitor daerah berdasarkan tingkat  endemisitasnya. Pemantauan ini bertujuan untuk   memetakan  endemisitas/tingkat  penularan malaria di suatu daerah sehingga intervensi pencegahan  dan   pengendalian  kejadian   malaria dapat  ditentukan secara efektif  dan efisien  menuju eliminasi malaria.

Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria  setempat  dalam satu  wilayah  geografis tertentu, dan  bukan  berarti tidak  ada  kasus malaria  impor  serta  sudah  tidak ada  vector   malaria  di  wilayah  tersebut,  sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah  penularan  kembali. Eliminasi   malaria di Indonesia dilakukan  secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Cara Perhitungan:

Jumlah  absolut  kumulatif   kabupaten/kota   yang mencapai eliminasi malaria dalam satu  tahun. 

Rumus:

-

Jika  seluruh  kabupaten/kota  telah  mencapai eliminasi malaria, maka eliminasi malaria secara nasional  dapat  terwujud. Suatu  daerah yang sudah mencapai eliminasi  malaria,  maka  daerah tersebut bebas  dari  penularan  malaria   sehingga  manfaat yang  didapat  antara  lain: menurunkan beban biaya kesehatan, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya  manusia, serta  pendapatan daerah dari sisi pariwisata dan investasi.

Hepatitis B dan  C adalah  adalah  penyakit   infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis B dan C yang dapat  menimbulkan peradangan hati akut atau menahun, dan dapat  berlanjut  menjadi  sirosis  atau kanker  hati. VHB 100  kali lebih infeksius dibanding dengan virus  HIV. Penularan dapat  secara vertikal dari  ibu  kepada bayi,  dan  horizontal  dari  individu berisiko  kepada individu lain. Risiko tertinggi  yang dapat  menimbulkan kronisitas seperti  sirosis  dan kanker hati jika terjadi penularan pada perinatal.

Pengendalian penyakit Hepatitis B dan C akan sangat efektif  bila dilakukan  pemutusan dan  pencegahan penularan serta  pengobatan pada  kelompok berisiko.  Kelompok  berisiko  yang  dimaksud adalah ibu  hamil,  petugas kesehatan, mahasiswa/pelajar kesehatan,  perempuan  penjaja   seks,  penasun, waria, LSL/Gay, warga  binaan  penjara,  pasien klinik IMS,  orang  dengan terinveksi HIV, penderita  cuci darah,  keluarga  yang tinggal serumah dengan penderita  hepatitis  B  dan  C,  dan  orang   dengan riwayat keluarga  terinfeksi hepatitis B dan C.

Penyakit    Hepatitis  B   dan   C   pada   tahap    awal seringkali tidak memiliki gejala yang khas  sehingga perlu dilakukan deteksi dini pada kelompok berisiko.

Cara Perhitungan:

Jumlah  kabupaten/kota  yang   melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada  kelompok berisiko dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia dikali 100%.

Rumus:

P KDTHepB = (JKDTHepB / JKK) X 100% 

Keterangan:

P KDTHepB:     Persentase     kabupaten/kota    yang melakukan deteksi dini untuk  infeksi hepatitis B

JKDTHepB:     Jumlah        kabupaten/kota        yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko 

JKK:     Jumlah   seluruh   kabupaten/kota   di Indonesia

Hepatitis B disebabkan oleh virus Hepatitis B yang sebenarnya dapat  dicegah dengan imunisasi. Pada tahap  awal infeksi sebagian besar hepatitis B tidak bergejala, sehingga seseorang  yang  terinfeksi hepatitis B  tidak  mengetahui dirinya  sudah terinfeksi. Untuk itu kegiatan Deteksi Dini Hepatitis menjadi  sangat penting untuk  mengetahui  sedini mungkin  seseorang  terinfeksi hepatitis dan  tindak lanjut terapinya. Deteksi dini hepatitis B bermanfaat agar  penderita berlanjut  ke  dalam  keadaan  kronik seperti sirosis  dan kanker hati.

Menurut situasi  di Indonesia, untuk indikator global mengenai  penyakit   tropis   yang   terabaikan  yang dipilih adalah  orang  yang  memerlukan intervensi terhadap penyakit  filariasis  dan  kusta.  Pada dokumen metadata ini, data  yang  dapat  disajikan untuk perhitungan adalah: 

1.   Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis

2.   Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati

Untuk Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis didefinisikan  sebagai jumlah orang di kabupaten/kota endemis yang  telah  melaksanakan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis  sekali  setahun selama 5  tahun  berturut- turut   dengan  cakupan  POPM   Filariasis   minimal 85%  dari jumlah  penduduk di kabupaten/kota atau 65%   dari  jumlah  sasaran POPM  kabupaten/kota, kemudian dilakukan  survei  darah  jari dan  hasilnya angka mikrofilarianya < 1%.

Untuk  proporsi   kasus kusta   yang  ditemukan dan diobati   didefinisikan   sebagai  jumlah   kasus  baru kusta  tanpa  cacat  yang ditemukan dan diobati.

Cara Perhitungan Filariasis:

Jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan Mikrofilaria rate (Mf-rate) >1% yang  mendapat POPM  Filariasis  dibagi  jumlah  seluruh penduduk di kabupaten/kota dengan Mf-rate>1% dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Jika angkanya Mf-rate>1% maka yang butuh diobati adalah jumlah penduduk dalam satu  kabupaten tersebut.

Rumus:

PF = (JPPOPMF / JP) X 100% 

Keterangan:

PF:     Angka  Pencapaian Pengobatan  Penyakit Filariasis dalam % (persen)

JPPOPMF:     Jumlah penduduk yang mendapat POPM Filariasis di kabupaten/kota

JP:     Jumlah   penduduk   di    kabupaten/kota dengan   Mikrofilaria   rate    (Mfrate)>1% yang melaksanakan POPM Filariasis 

Cara Perhitungan Kusta:

Jumlah kasus baru tanpa  cacat  yang ditemukan dan diobati dibagi semua kasus baru kusta  yang diobati dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

PKusta = (JKBKTCTO / JKBKO) X 100% 

Keterangan:

PKusta:     Proporsi   kasus kusta   yang  ditemukan dan diobati

JKBKTCTO:     Jumlah kasus  baru  kusta   tanpa   cacat yang ditemukan dan diobati

JKBKO:     Jumlah kasus baru  kusta  yang  diobati/teregistrasi

Filariasis:

Di  Indonesia  telah   ditemukan  236   Kabupaten/ Kota  endemis Filariasis  dengan jumlah  penduduk 99  juta  jiwa.  Penyakit  kaki gajah  (filariasis) adalah penyakit   menular  disebabkan  oleh   cacing   filaria yang menyerang   saluran    dan    kelenjar    getah bening.   Penyakit  ini dapat   merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan  pada   tangan,  kaki, glandula   mammae,  dan   scrotum,  menimbulkan cacat  seumur hidup serta stigma sosial  bagi penderita dan keluarganya. Upaya untuk mengatasi penyakit   ini  sesuai  dengan metode  pengobatan WHO  yaitu  dengan Pemberian Obat  Pencegahan Massal (POPM) Filariasis sekali  setahun selama 5 Tahun.

Pada    tahun    2016    terdapat  51   kabupaten/kota yang  telah  selesai  melaksanakan kegiatan POPM Filariasis  selama 5  tahun   berturut-turut dan  pada tahun  2016 akan dilaksanakan POPM Filariasis pada 189 kabupaten/kota. 

Kusta:

Kusta merupakan penyakit  menular menahun yang disebabkan  oleh   kuman   Mycobacterium   leprae, yang menyerang saraf  tepi,  kulit dan organ  lainnya (kecuali  Susunan Saraf  Pusat).  Sumber penularan adalah manusia, yaitu  orang   yang  terkena  kusta yang  belum  mendapatkan pengobatan. Penularan terjadi melalui pernafasan setelah kontak yang lama dan erat,  karenanya maka pada kasus, yang tertular adalah anggota  keluarga   yang   tinggal   serumah dengan   penderita.   Jika    ditemukan   terlambat/ tidak  diobati,  orang  yang  mengalami kusta   akan mengalami kecacatan tubuh  permanen pada  organ tubuh  mata/tangan/kaki. Kecacatan tubuh  akan berlanjut  kepada stigmatisasi dan  diskriminasi kepada orang  yang mengalami kusta,  dalam  aspek sosial, ekonomi dan budaya.  Strategi program kusta nasional   adalah menemukan  kasus  kusta   baru sedini mungkin tanpa  cacat,  dan mengobati sampai sembuh sesuai obat  yang terstandar secara global dengan prinsip Multidrug  therapy.  Pengobatan tersedia di Puskesmas.

Penanggulangan Filariasis adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi (microfilaria rate) serendah mungkin sehingga dapat menurunkan risiko penularan Filariasis di suatu wilayah. 

Wilayah endemis Filariasis meliputi satuan kabupaten/kota yang ditentukan berdasarkan hasil survei data dasar prevalensi mikrofilaria menunjukkan angka mikrofilaria (microfilaria rate) lebih dari dan/atau sama dengan 1% (satu persen). 

Di Indonesia telah ditemukan 236 Kabupaten/ Kota endemis Filariasis dengan jumlah penduduk 99 juta jiwa. Upaya untuk mengatasi penyakit ini sesuai dengan metode pengobatan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis sekali setahun selama 5 Tahun.

Cara Perhitungan:

Akumulasi jumlah kabupaten/kota yang berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi paska POPM Filariasis

Rumus:

-

Penyelenggaraan Penanggulangan Filariasis dilaksanakan melalui pokok kegiatan: 

a. Surveilans Kesehatan; 

b. Penanganan Penderita; 

c. Pengendalian faktor risiko; dan 

d. Komunikasi, informasi, dan edukasi. 

Apabila berdasarkan hasil survei evaluasi penularan pada daerah kabupaten/kota menunjukkan angka mikrofilaria (microfilaria rate) <1% (satu persen), pemberian obat Filariasis hanya dilakukan terhadap penderita. 

Persentase   merokok pada   penduduk  umur   ≤18 tahun  adalah  perbandingan jumlah penduduk umur 10 sampai 18 tahun  yang  merokok dengan jumlah penduduk   umur 10-18 tahun.  Yang dimaksud dengan  merokok adalah   termasuk  merokok  tiap hari dan kadang-kadang

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk umur 10-18 tahun  yang merokok dibagi jumlah  semua penduduk umur  10-18  tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

Rumus:

PM≤18 = JP10-18yM / JP10-18 X 100% 

Keterangan:

PM≤18                   :    Persentase   merokok  pada   penduduk umur ≤18 tahun

JP10-18yM           :    Jumlah  penduduk  umur   10-18   tahun yang merokok pada waktu  tertentu 

JP10-18                :    Jumlah  penduduk  umur   10-18   tahun pada waktu  yang sam

Merokok  merupakan faktor risiko bersama terhadap Penyakit  Jantung, Diabetes, Kanker  dan penyakit  pernapasan kronis.  Perokok  usia  pemula (di bawah 18  tahun)  mempunyai  probabilitas lebih tinggi untuk  terkena penyakit  PTM utama tersebut diatas,  dengan demikian  akan meningkatkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian prematur (umur 30-70 tahun)

Prevalensi tekanan darah tinggi adalah perbandingan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg.  

Cara Perhitungan: 

Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%) 

Rumus: 

PTDT = (JP≥18yTDT /JP≥18) X 100%

Keterangan: 

PTDT : Prevalensi tekanan darah tinggi JP≥18y

TDT : Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg pada waktu tertentu 

JP≥18 : Jumlah penduduk umur ≥18 tahun pada waktu yang sama 

Prevalensi Hipertensi di Indonesia sesuai dengan Riskesdas sangat tinggi yaitu 25,8% (1 diantara 4 penduduk umur +> 18 tahun menyandang hipertensi), apabila hipertensi tidak dikelola sesuai standar dan terkontrol akan menimbulkan berbagai komplikasi antara lain stroke, jantung, gagal ginjal dan lain-lain yang akan meningkatkan kecacatan, kematian prematur dan pembiayaan kesehatan serta meningkatkan beban ekonomi negara.  

Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun adalah persentase jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥25. 

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥25, dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

PObes = (JP≥18yObes / JP≥18) X 100%

Keterangan:

PObes : Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun

JP≥18yObes : Jumlah penduduk umur≥18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥25 pada waktu tertentu

JP≥18 : Jumlah penduduk umur ≥18 tahun pada periode waktu yang sama

Prevalensi Obesitas di Indonesia sesuai dengan Riskesdas terus meningkat baik pada dewasa maupun anak-anak. Dampak Obesitas adalah meningkatnya probabilitas terkena penyakit Diabetes, jantung, stroke, Kanker, Osteoartritis, gangguan pernapasan, depresi maupun kematian mendadak (Obstructive Sleeping Apneu). Apabila tidak dikendalikan meningkatkan kejadian PTM, meningkatkan kecacatan, kematian prematur dan pembiayaan kesehatan serta meningkatkan beban ekonomi negara. 

Bunuh diri adalah tindakan merusak diri sendiri dengan menggunakan alat, cara tertentu atau zat (obat atau racun) yang mengakibatkan kematian. 

Percobaan bunuh diri adalah tindakan dengan sengaja merusak diri sendiri dengan menggunakan alat, cara tertentu, atau zat (obat atau racun) dengan tujuan mengakhiri kehidupan yang tidak mengakibatkan kematian, namun membutuhkan intervensi medik psikiatrik.

Cara Perhitungan:

Jumlah kematian akibat bunuh diri (data dari kepolisian maupun dari pelayanan kesehatan) dibagi jumlah seluruh kematian dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

KBD = (JKBD / JKS) X 100%

Keterangan:

KBD : Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri

JKBD : Jumlah kematian akibat bunuh diri pada waktu tertentu

JKS : Jumlah seluruh kasus kematian pada periode waktu yang sama 

1.Memperoleh angka kejadian (insidens rate) bunuh diri 

2.Penyusunan program pencegahan dan pengendalian, deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan jiwa yang dapat mengakibatkan bunuh diri 

3.Peningkatan kualitas hidup dan kesehatan jiwa masyarakat.

Masalah kesehatan jiwa juga merupakan masalah kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan berbagai upaya kesehatan untuk menanganinya mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Penanganan masalah kesehatan jiwa sejak dini akan membantu meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari gangguan jiwa. Hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI tahun 2013 menunjukkan angka prevalensi gangguan jiwa berat sebesar 1,7 per mil dan angka prevalensi ganguan mental emosional sebesar 6 persen yang merupakan ganguan cemas dan depresi. Gangguan depresi jika menjadi berat dan tidak ditangani akan memicu tindakan bunuh diri yang merupakan salah satu penyebab kematian dini. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan yang perlu perhatian sejak dini. 

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pada aspek promotif dan preventif disamping aspek kuratif dan rehabilitatif. Untuk itulah upaya kesehatan jiwa sudah harus dimulai dari tingkat puskesmas dan diharapkan minimal 20% puskesmas di setiap kabupaten/kota di seluruh wilayah RI dapat menyelegarakan upaya kesehatan jiwa dengan target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Kriteria puskesmas yang menyelengarakan upaya kesehatan jiwa adalah: 

1. Memiliki tenaga kesehatan yang sudah terlatih kesehatan jiwa 

2. Melakukan kegiatan promotif kesehatan jiwa 

3. Melakukan deteksi dini 

4. Layanan pengobatan dasar dan rujukan kesehatan jiwa 

Cara Perhitungan:

Jumlah kabupaten/kota yang sudah memiliki minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas di kabupaten/kota tersebut yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

Rumus:

-

Adanya upaya kesehatan jiwa utamanya promotif dan preventif disamping kuratif dan rehabilitatif di puskesmas akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut dalam rangka meningkatkan kesehatan jiwa dan kesejahteraan masyarakatnya.  

Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang merugikan adalah salah satu upaya mengurangi angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (Noncommunicable disease/NCD). 

Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penyalahgunaan NAPZA, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap, serta dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. 

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 

Layanan rehabilitasi medis adalah fasilitas layanan kesehatan baik Puskesmas, Klinik Pratama, RSU atau RS khusus, yang telah ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) oleh Menteri Kesehatan. 

Mengakses layanan rehabilitasi medis berarti penyalah guna zat, termasuk narkotika dan alkohol yang telah mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. 

Fasilitas layanan kesehatan adalah Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

Cara Perhitungan menurut BNN: 

Jumlah absolut pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan NAPZA yang datang dan tercatat menjalani terapi dan rehabilitasi NAPZA di layanan rehabilitasi medis yang telah ditetapkan menjadi IPWL, baik milik sektor kesehatan, BNN, masyarakat maupun swasta.

Rumus: 

-  

1. Memperoleh jumlah kasus penyalah guna NAPZA yang mengakses layanan rehabilitasi medis yang telah ditetapkan menjadi IPWL, baik milik sektor kesehatan, BNN, masyarakat maupun swasta. 

2. Peningkatan kualitas hidup dan kesehatan jiwa masyarakat  

Pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang mengikuti layanan pascarehabilitasi, setelah selesai menjalani program rehabilitasi.  

Cara Perhitungan: 

Jumlah absolut pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol yang mengakses layanan pascarehabilitasi 

Rumus:

- 

1. Mengetahui jumlah pecandu yang dapat bertahan bebas zat sekurangnya dalam waktu 6 bulan sejak menjalani program pasca rehabilitasi 

2. Peningkatan kualitas hidup diantaranya melalui produktivitas yang lebih baik  

Adalah pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial dalam panti (atau balai/loka/lembaga rehabilitasi sosial) milik pemerintah dan masyarakat.  

Cara Perhitungan: 

Jumlah absolut pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat yang datang dan tercatat menjalani rehabilitasi sosial di panti (atau balai/loka/ lembaga rehabilitasi sosial) milik pemerintah dan masyarakat. 

Rumus:

- 

1. Memperoleh gambaran cakupan penerima layanan pemulihan berbasis sosial

2. Peningkatan kualitas hidup diantaranya melalui fungsi sosial yang lebih baik

Lembaga rehabilitasi sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat yang telah menerima bantuan dan/atau pengembangan kelembagaan, baik dari sisi manajerial, SDM dan teknis pelayanan.  

Cara Perhitungan: 

Jumlah absolut lembaga rehabilitasi sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat yang telah menerima bantuan dan/atau pengembangan kelembagaan, baik dari sisi manajerial, SDM dan teknis pelayanan. 

Rumus: 

- 

Menjamin penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang beroperasional sesuai dengan standar layanan minimal yang terdapat di Indonesia.

Jumlah sampel orang berusia 10–59 tahun yang pernah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah populasi nasional berusia 10– 59 tahun yang dinyatakan dalam satuan persen (%).  

Cara Perhitungan:

Prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah jumlah sampel orang berusia 10–59 tahun yang pernah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah populasi nasional berusia 10–59 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

PrevPN = (JSOYPP 10-59 / JP 10-59) X 100%

Keterangan:

PrevPN : Prevalensi penyalahgunaan narkoba

JSOYPP 10-59 : Jumlah seluruh sampel orang usia 10-59 tahun yang pernah pakai dalam 12 bulan terakhir

JP 10-59 : Total populasi usia 10-59 tahun

1. Memperoleh gambaran besaran masalah.

2. Memperoleh bahan rujukan dalam pengembangan kebijakan terkait pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).

Jumlah minuman keras/beralkohol (liter per kapita 15  tahun keatas) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ≥15 tahun adalah perbandingan antara  jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang  dikonsumsi penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥15 tahun,  dinyatakan dalam  liter per  kapita.  Minuman mengandung  alkohol  meliputi   bir  dan minuman keras lainnya seperti anggur, vodka, dan sebagainya

Cara Perhitungan:

Jumlah minuman mengandung  alkohol  (liter) yang dikonsumsi oleh  penduduk umur  ≥15  tahun  dalam setahun terakhir   dibagi  jumlah  seluruh  penduduk umur  ≥15  tahun   dinyatakan  dalam  satuan persen (%).

KA = JAyKP>15 / JP>15 X 100% 

Keterangan:

KA                : Konsumsi alkohol (liter  per  kapita) oleh penduduk  umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir

JAyKP>15         : Jumlah minuman mengandung alkohol (liter) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir

JP>15              : Jumlah seluruh penduduk umur ≥15 tahun

Indikator  ini digunakan sebagai pendekatan untuk melihat penggunaan berbahaya dari alkohol yang dapat memicu tindak kriminalitas atau perilaku negatif

Proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern adalah perbandingan perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan PUS yang memerlukan alat kontrasepsi.

Alat kontrasepsi metode modern terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil, spiral/IUD, suntik KB, susuk KB, kondom, metode amenore laktasi (MAL).

Cara Perhitungan:
Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran.
Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Pertanyaan mengenai penggunaan alat/cara kontrasepsi baik modern maupun tradisional
ditanyakan pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi) dibagi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun berstatus kawin, yang dinyatakan dalam satuan persen (%).

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Untuk menetapkan kebijakan
pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

Banyaknya kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu diantara jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1.000 perempuan umur 15-19 tahun.

Cara Perhitungan:
Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1.000.

Angka ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tinggi angka kelahiran remaja maka akan semakin tinggi risiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak ratarata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

Cara Perhitungan:
Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada periode yang sama.

Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan dalam satuan persen (%). 

Yang termasuk dalam jaminan kesehatan melalui BPJS adalah pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja, dan penerima bantuan iuran. 

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dibagi jumlah penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

Cakupan Jamkes = (JPJamkes/ JP) X 100%

Keterangan:

Cakupan Jamkes : Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk

JPJamkes : Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada waktu tertentu

JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama 

Setiap orang mempunyai risiko finansial akibat menderita penyakit, untuk itu diperlukan sistem perlindungan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat indikator ini digunakan untuk memantau kecenderungan penduduk yang sudah terlindung oleh sistem asuransi kesehatan. Secara bertahap, idealnya semua penduduk tercakup oleh sistem asuransi kesehatan.  

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. 

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah perbandingan banyaknya penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan dengan jumlah seluruh penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang mendapat perlindungan kesejahteraan (JKN) dibagi jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

Cakupan JKN = (JPJKN/JP) X 100%

Keterangan:

Cakupan JKN : Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

JPJKN : Jumlah penduduk yang mendapat Jaminan Perlindungan kesehatan (JKN)

JP : Jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama

Setiap warga negara tanpa terkecuali masyarakat miskin dan rentan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar tahun 1945. 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis, bermanfaat secara komprehensif; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care). 

JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan persentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran. Penduduk miskin sangat rentan terhadap terjadinya risiko gangguan kesehatan, oleh sebab itu perlu dilindungi sistempembiayaannya. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan esensial dapat terpelihara. Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, baik pada tingkat pelayanan primer, sekunder, maupun tersier. Harapannya semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019. 

Proporsi Kematian Akibat Keracunan adalah jumlah kematian akibat keracunan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Menurut WHO sesuai dengan kode  ICD 10 (International Statistical  Classification  of  Diseases and  Related Health  Problems 10th  Revision) yaitu X40-X49, definisi keracunan adalah  keracunan yang disebabkan oleh  semua zat  kimia  termasuk  obat- obatan dan  makanan atau  keracunan paparan dan zat  berbahaya. Yang  termasuk  keracunan  adalah: over  dosis   obat,   obat  yang  salah  diberikan,  obat 

yang   diminum   secara  tidak  sengaja,  kecelakaan dalam   penggunaan  obat-obatan, keracunan  obat- obatan dan  bahan   biologi  dalam  prosedur medis dan bedah.

Sedangkan yang  tidak termasuk adalah  bunuh  diri dengan menggunakan obat  dalam  dosis   berlebih sehingga menyebabkan efek samping

Cara Perhitungan:

Jumlah kematian akibat keracunan dibagi dengan jumlah kematian seluruhnya dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

PAR =JKAR/JKS X 100%

Keterangan:

PAR   : Proporsi Kematian Akibat Keracunan

JKAR : Jumlah kasus kematian akibat keracunan pada waktu tertentu

JKS   : Jumlah kasus seluruh kematian pada periode waktu yang sama

Indikator ini digunakan untuk melihat kecenderungan proporsi kematian akibat keracunan dan penyebabnya. Dengan demikian  dapat  disusun kebijakan,  program dan kegiatan pencegahan yang lebih baik.

Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dinyatakan dalam satuan persen (%). 

Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. 

Batasan atau standar kecukupan mengacu pada daftar obat esensial nasional puskesmas tahun 2013 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 312/MENKES/SK/IX/2013.  

Cara Perhitungan:

Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dibagi jumlah seluruh

puskesmas dikalikan 100%.

Rumus:

KOVE = (JPkmCOVE/ JPkm) X 100% 

Keterangan:

KOVE : Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

JPkmCOVE : Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin

JPkm : Jumlah seluruh puskesmas

Obat sebagai salah satu indikator yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Untuk itu obat yang digunakan dalam program yang telah memenuhi kriteria obat esensial dicantumkan dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Jumlah item obat dan vaksin yang dipantau adalah 144 item yang terdiri dari 135 item obat dan 9 item vaksin untuk imunisasi dasar. 

Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan disuatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk.

Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No.36 Tahun 2014). 

Cara Perhitungan: 

Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis dibagi jumlah seluruh populasi kemudian di kali 1.000.

Rumus: 

KNakes= (Jnakes / JP) X 1.000 

Keterangan: 

KNakes : Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan 

JNakes : Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis pada waktu tertentu 

JP : Jumlah seluruh penduduk pada periode waktu yang sama 

Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh sistem dan tenaga pelayanan. Ketenagaan pelayanan seringkali menghadapi kendala dalam hal jumlah, sebaran, mutu dan kualifikasi, sistem pengembangan karir, dan kesejahteraan tenaga pelaksana pelayanan.

Ketenagaan di daerah tertinggal dan terpencil ditandai dengan rasio tenaga kesehatan per puskesmas yang lebih kecil, jangkauan desa terpencil yang lebih luas, dan proporsi pegawai PNS yang lebih sedikit, dukungan pustu dan polindes yang lebih sedikit, harapan terhadap insentif yang sangat tinggi, serta rencana kepindahan yang lebih tinggi.

Indikator ini dapat digunakan sebagai landasan perencanaan untuk pengembangan dan pemetaan tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil.  

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013).

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan  pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B adalah perbandingan antara jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMA/MA. Periode waktu akreditasi berlaku 5 tahunan, namun data akreditasi dapat dikumpulkan tahunan.

Cara perhitungan:
Jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SMA/MA dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
P SMA/MA -AB = ( J SMA/MA-AB / J SMA/MA) x 100%

Keterangan:
P SMA/MA -AB : Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
J SMA/MA -AB : Jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu
J SMA/MA : Jumlah SMA/MA pada periode yang sama

Catatan:
Pada pelaporan perlu mencantumkan informasi :

1. Berapa banyak total sekolah keseluruhan pada waktu tertentu,
2. Berapa banyak sekolah yang diakreditasi pada waktu yang sama (akreditasi A dan B)
3. Berapa banyak sekolah yang belum diakreditasi pada waktu yang sama. (termasuk sekolah yang masa akreditasinya telah kadaluarsa).

Dengan demikian, dapat dipantau upaya peningkatan target cakupan sekolah yang diakreditasi Badan Akreditasi Nasional dari tahun ke tahun.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui akreditasi sekolah. Melalui indikator ini dapat diketahui banyaknya sekolah yang berakreditasi C dan yang belum terakreditasi agar dapat direncanakan pembinaan sekolah tersebut.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: I) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dliakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (7-12 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A) turut diperhitungkan.

Cara perhitungan:
Jumlah murid pada SD/MI/sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 

Rumus:
APK SD = ( JMSD / JP7-12 ) x 100%

Keterangan:
APK SD : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat
JMSD : Jumlah murid pada SD/MI/sederajat pada periode tertentu
JP7-12 : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (13-15 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket B) turut diperhitungkan.

Cara perhitungan:
Jumlah murid pada SMP/MTs/sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
APK SMP = ( JMSMP / JP13-15) x 100%

Keterangan:
APK SMP : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat
JM SMP : Jumlah murid pada SMP/MTs/sederajat pada periode tertentu
JP13-15 : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA /sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi  penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.

Cara perhitungan:
Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

Rumus:
APK SMA = ( JMSMA / JP16-18 )x 100%

Keterangan:
APK SMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat
JM SMA : Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat pada periode tertentu
JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun).

Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, PAUD Inklusi, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak (Day Care).

Cara perhitungan:
Jumlah murid yang mengikuti PAUD dibagi dengan jumlah anak umur 3-6 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
APK PAUD = ( JMPAUD / JP3-6 ) x 100%

Keterangan:
APK PAUD : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
JMPAUD : Jumlah murid pada PAUD pada periode tertentu
JP3-6 : Jumlah penduduk umur 3-6 tahun pada periode yang sama

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (umur 16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.

Cara Perhitungan:
Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
APK SMA = ( JMSMA / JP16-18 ) x 100%  

Keterangan:
APK SMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat
JMSMA : Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat pada periode tertentu
JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).

Cara perhitungan :

1. Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
2. Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
3. Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/ MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus 1:
PSDAF* = ( JSDAF* / JSD ) x 100%

Keterangan:
PSDAF* : Proporsi SD/MI/sederajat dengan akses ke fasilitas tertentu
JSDAF* : Jumlah SD/MI/sederajat yang memiliki fasilitas tertentu
JSD : Jumlah seluruh SD/MI/sederajat

Rumus 2:
PSMPAF* = ( JSMPAF* / JSMP ) x 100%

Keterangan:
PSMPAF* : Proporsi SMP/MTs/sederajat dengan akses ke fasilitas tertentu
JSMPAF* : Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas tertentu
JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

Rumus 3:
PSMAAF* = ( JSMAAF* / JSMA ) x 100% 

Keterangan:
PSMAAF* : Proporsi SMA/SMK/MA/sederajat dengan akses ke fasilitas tertentu
JSMAAF* : Jumlah SMA/SMK/MA/sederajat yang memiliki fasilitas tertentu
JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/sederajat

Catatan untuk (*) dapat disesuaikan untuk menghitung data dari tiap tipe fasilitas di tiap jenjang.

*Tipe Fasilitas:(a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa difabel, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua/WASH)

Indikator ini mengukur akses di sekolah-sekolah untuk memasukkan layanan dasar yang diperlukan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan efektif untuk semua siswa.

1. Persentase guru (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik (S1/D4).
2. Persentase guru (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.

Cara perhitungan:

1. Jumlah guru pada tingkatan tertentu* yang berkualifikasi S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru pada tingkatan tertentu* (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
2. Jumlah guru pada tingkatan tertentu* yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada tingkatan tertentu* dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus 1:
PGS1S* = ( JGS1S* / JGS* ) x 100%

Keterangan:
PGS1S* : Persentase Guru Kualifikasi S1/D4 pada Tingkat Pendidikan Tertentu.
JGS1S* : Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 pada tingkat pendidikan tertentu
JGS* : Jumlah seluruh guru yang ada pada tingkatan pendidikan tertentu

Rumus 2:
PGSPS* = ( JGSPS* / JGS* ) x 100%

Keterangan:

PGSPS* : Persentase Guru Bersertifikat Pendidik pada Tingkat Pendidikan Tertentu
JGSPS* : Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik pada tingkat pendidikan tertentu
JGS* : Jumlah seluruh guru yang ada pada tingkatan pendidikan tertentu

Catatan untuk (*) dapat disesuaikan untuk menghitung data Guru Bersertifikat Pendidik Menurut tingkat pendidikan tertentu.
*Tingkat pendidikan tertentu: (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB .

Peningkatan Sertifikasi Profesi Pendidik diharapkan berdampak signifikan baik pada peningkatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran maupun pada hasil belajar siswa. Indikator ini bertujuan untuk memantau upaya peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten,  yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai ratarata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei.

Cara Perhitungan:
Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun pada periode tertentu.

Pada umumnya, hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan perkawinan
pertama, karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam
ikatan perkawinan. Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Dengan demikian usia kawin pertama merupakan indikator sosial dan demografi yang penting. Suatu masyarakat yang kebanyakan perempuannya
melakukan perkawinan pertama pada usia muda, angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan
perkawinan. Dengan demikian, mengetahui tren usia kawin pertama adalah sangat penting dalam mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia.

Banyaknya kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu, dibagi jumlah
penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1000 perempuan 15-19 tahun.

Cara Perhitungan:
Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1.000.

Angka ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tingi angka kelahiran remaja maka akan semakin tinggi risiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (umur 16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.

Cara Perhitungan:
Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
APK SMA = ( JMSMA / JP16-18 ) x 100%

Keterangan:
APKSMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat
JMSMA : Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat pada periode tertentu
JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan
seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi adalah perbandingan
perempuan umur reproduktif (15-49 tahun) yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun.

Cara Perhitungan:
Pembilang:
Dikomputasi dari 3 (tiga) pertanyaan di bawah ini.
1. Pertanyaan 1: Keputusan perempuan untuk mengatakan tidak kepada suami atau pasangan untuk melakukan hubungan seksual.
2. Pertanyaan 2: Keputusan perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi.
3. Pertanyaan3: Keputusan perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk dirinya sendiri. Jika semua pertanyaan dijawab “ya” maka dihitung
sebagai perempuan yang membuat keputusan sendiri.

Penyebut:
Jumlah perempuan umur reproduksi 15-49 tahun.

Kewenangan dan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan dalam mengontrol kelahiran, keinginan untuk melahirkan dan pelayanan kesehatan yang digunakan berpengaruh pada status perempuan dalam rumah tangga, gambaran terhadap dirinya sendiri (self image) dan kemampuan perempuan dalam memberdayakan diri sendiri.

Pengetahuan responden mengenai metode kontrasepsi diperoleh dengan cara menanyakan
semua jenis alat atau cara kontrasepsi yang pernah didengar untuk menunda atau menghindari terjadinya kehamilan dan kelahiran. Bila responden tidak dapat menjawab secara spontan pewawancara membacakan penjelasan dari tiap alat/cara KB dan
menanyakan apakah responden mengetahui alat/cara KB tersebut.

Metode atau cara kontrasepsi dibagi dalam dua kategori, yaitu metode kontrasepsi modern dan cara tradisional. Metode kontrasepsi modern meliputi sterilisasi perempuan, sterilisai pria, pil KB, IUD, suntik KB, susuk, kondom pria, intravag, diafragma, kontrasepsi darurat, dan metode amenorrhea laktasi (MAL).

Cara Perhitungan:
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB modern pada periode tertentu dibagi jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Pengetahuan mengenai pembatasan kelahiran dan keluarga berencana (KB) merupakan salah satu aspek penting ke arah pemahaman tentang berbagai alat/cara kontrasepsi yang tersedia. Selanjutnya, pengetahuan tersebut akan berpengaruh kepada pemakaian alat/cara kontrasepsi yang tepat dan efektif.

Informasi mengenai pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan program KB. Informasi ini diperoleh dengan cara menanyakan apakah pada saat wawancara dilakukan responden atau pasangannya menggunakan suatu jenis alat
atau cara kontrasepsi.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Cara perhitungan:
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
P AML = (JRTAML / JRT) x 100%

Keterangan:
P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
JRTAML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak.
JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya.

Memantau akses penduduk terhadap sumber air layak (improved drinking water) berdasarkan asumsi bahwa sumber air menyediakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pokok air minum seharihari adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). Indikator ini merupakan indikator yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian tujuan 7.1 MDGs.

Indonesia akan mengarah ke akses air minum yang aman dan berkelanjutan (safe and affordable drinking water) secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030. Hal ini disebabkan karena air yang tidak aman (tidak berkualitas) merupakan penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, dan  kimia, yang menjadi dasar perhitungan terhadap akses air minum aman. Aspek keamanan air yang diukur dari kualitas air yang bebas dari kontaminasi feses dan kimia belum tercakup pada indikator ini.

Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). 

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. 

Kapasitas prasarana air baku adalah kapasitas debit rata-rata prasarana air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, serta pulau-pulau. 

Cara perhitungan:

Jumlah kapasitas prasarana air baku rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau kecil dibagi dengan banyaknya sektor yang terlayani (4 sektor) dinyatakan dengan satuan meter kubik per detik (m3/dtk).

Rumus:

KAB = (KABR + KABK + KABI+ KABP)/4

Keterangan:

KAB : Kapasitas prasarana air baku

KABR : Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

KABK : Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan baku perkotaan

KABI : Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan industri

KABP : Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan pulau-pulau 

Memantau kapasitas pelayanan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau, sehingga terwujud pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas.  

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum aman dan berkelanjutan adalah air minum (termasuk air untuk memasak, mandi, cuci, dll) yang berasal dari sumber air minum layak (sesuai definisi diatas) yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan), yaitu (i) lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; (ii) jarak ke sumber air minum kurang dari 1 km atau memerlukan waktu kurang dari 30 menit (pulang pergi termasuk antri) untuk mendapatkan air; (iii) memenuhi kondisi fisik air minum (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau); dan (iv) memenuhi kondisi biologi dan kimiawi air minum.

Cara perhitungan:
Perbandingan antara penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk secara keseluruhan, dinyatakan dalam persen (%).

Rumus:
PPAMB = (PAMB / JP) x 100% PAMB

Keterangan:
PPAMB : Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
PAMB : Banyaknya penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
JP : Jumlah penduduk secara keseluruhan

Memantau akses penduduk terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan berdasarkan asumsi bahwa sumber air layak, mudah dijangkau, memenuhi syarat kualitas air minum, dan tersedia secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Indikator ini adalah indikator nasional sebagai proksi indikator global untuk mengukur pencapaian akses air minum yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah  rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Cara perhitungan:
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
PLSL = (JRTSL / JRTS) x 100%

Keterangan:
PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak.
JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Fasilitas sanitasi yang layak sangat penting untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di daerah perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Stop buang air besar sembarangan (BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

Pengamanan sampah rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

Pengamanan limbah cair rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS. 

Cara perhitungan:

Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi ke-1, ditambah dengan banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan desa/kelurahan.

Rumus:

JDKST = DKSTP1 + DKSTP2+...+DKSTPn

Keterangan:

JDKST : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 

DKSTP1 : Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi 1

DKSTP2 : Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi 2

DKSTPn : Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi n

Memantau pelaksanaan STBM di desa/kelurahan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Pilar pertama yang terdapat pada lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau yang dikenal juga dengan Open Defecation Free (ODF). Kondisi SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan.

Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS adalah banyaknya desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai desa/kelurahan ODF /SBS. 

Cara perhitungan:

Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-1, ditambah dengan banyaknya desa/ kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-2 hingga desa/kelurahan pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan desa/kelurahan.

Rumus:

JDKS = DKSP1 + DKSP2+...+DKSPn

Keterangan:

JDKS : Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS

DKSP1 : Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-1

DKSP2 : Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-2

DKSPn : Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-n

Memantau pelaksanaan STBM khususnya dalam mewujudkan perilaku masyarakat desa/kelurahan yang higienis dan saniter secara mandiri khususnya dalam praktek buang air besar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani wilayah luas dalam kota, memiliki jaringan pipa lengkap (pipa primer, sekunder dan tersier) dan unit pengolahan air limbah.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kawasan adalah sistem pengelolaan air limbah yang melayani komplek perumahan dan komplek perkantoran, memiliki jaringan pipa sekunder dan tersier, dan unit pengolahan air limbah.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala komunal adalah sistem pengelolaan air limbah dengan jangkauan pelayanan minimal 10 rumah tangga.

Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah adalah banyaknya kota/kabupaten yang telah membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

Cara perhitungan:
Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota.

Rumus:
JKIL = KILP1 + KILP2+...+KILPn

Keterangan:
JKIL : Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
KILP1 : Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi 1
KILP2 : Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi 2
KILPn : Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi n

Memantau pengelolaan air limbah skala kota, kawasan dan komunal sehingga meningkatkan pelayanan sanitasi kota secara menyeluruh.

Rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah banyaknya rumah tangga yang tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

Jumlah RT ini juga sama dengan sambungan rumah (SR) yang terbangun dalam sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

Cara perhitungan:
Proporsi rumah tangga (RT) yang tersambung kepada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal (atau jumlah SR pada sistem terpusat pengolahan air limbah domestik skala kota, kawasan dan komunal) dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani (total).

Rumus:
P RTST = (JRTST / JRT) x 100%

Keterangan:
PRTST : Proporsi rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
JRTST : Jumlah rumah tangga terlayani sistem pengolahan air limbah domestik terpusat
JRT : Jumlah rumah tangga total

Memantau pertumbuhan jumlah penduduk yang terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota, kawasan dan komunal.

Lumpur tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja), sementara instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi pengelolaan lumpur tinja rumah tangga.

Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT adalah banyaknya kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT.

Cara perhitungan:
Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota.

Rumus:
JKI = KIP1 + KIP2+...+KIPn

Keterangan:
JKI : Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT
KIP1 : Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi 1
KIP2 : Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi 2
KIPn : Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi n

Memantau peningkatan kabupaten/kota yang telah terlayani IPLT sehingga tidak mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat terpelihara.

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualias air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalaian Pencemaran Air). Air permukaan termasuk air sungai dan danau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Danau adalah adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan total coli. Kualitas air danau adalah meningkatnya 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.

Cara perhitungan:
Perubahan setiap parameter kualitas air 15 danau prioritas dari waktu ke waktu dibandingkan dengan baku mutu setiap parameter kualitas air sesuai peraturan yang berlaku 

Rumus: -

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualias air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalaian Pencemaran Air). Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; fecal coli dan total coli.

Kualitas air sungai sebagai air baku adalah meningkatnya indeks kualitas air (IKA) sungai sehingga memenuhi baku mutu rata-rata air sungai kelas II.

Cara perhitungan:
Perubahan setiap parameter kualitas air pada sungai dari waktu ke waktu dibandingkan dengan baku mutu setiap parameter kualitas air sesuai peraturan yang berlaku

Cara perhitungan:
Sungai yang dijadikan sampel dalam perhitungan indeks kualitas air adalah hanya sungai lintas provinsi.

Rumus: -

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air sungai dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya, sekaligus menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Permen ESDM No. 15/2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah).

Penghematan penggunaan Air Tanah merupakan bagian dari upaya konservasi Air Tanah yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah.

Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan agar Air Tanah tersedia secara terus menerus dan berkesinambungan.

Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan efisien dan rasional.

Cara perhitungan:
Penghematan penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
b. mengurangi penggunaan Air Tanah;
c. menggunakan kembali Air Tanah;
d. mendaur ulang Air Tanah;
e. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;
f. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;

g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah; dan/atau
i. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah

Mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif melalui upaya mengurangi penggunaan sumber daya air secara berlebihan dan tidak terkendali.

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pemberian insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).

Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, serta pengembangan konsep pemanfatan air limbah yang aman untuk pertanian adalah upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).  

Cara perhitungan:

Indikator insentif penghematan air telah tercapai melalui tersedianya regulasi di tingkat pusat atau daerah yang mengatur upaya penghematan air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.

Rumus: 

- 

Mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional melalui upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.  

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU no. 37/2014) tentang Konservasi Tanah dan Air).

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS serta segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan (UU No. 37/2014).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah (PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah banyaknya rencana pengelolaan DAS yang masuk dalam kebijakan dan srategi pemanfaatan ruang wilayah baik berdasarkan wilayah administratif, fungsi, kegiatan dan nilai strategis kawasan.

Cara perhitungan:
Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan RPDAST.

Rumus:
JRPDI = RPDIP1 + RPDIP2+...+RPDIPn

Keterangan:
JRPDI : Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW
RPDIP1 : Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 1
RPDIP2 : Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 2
RPDIPn : Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi n

Memantau adanya RTRW yang selaras dengan rencana pengelolaan DAS secara terpadu dalam mendukung pelindungan fungsi DAS terhadap dampak negatif akibat pemanfaatan ruang wilayah yang tidak terkendali.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat (Permen PUPR No. 04/ PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai)

Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/ atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk adalah banyaknya jaringan informasi terpadu yang dibentuk untuk menggabungkan informasi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebjakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, hingga kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.  

Cara perhitungan:

Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi ke-1 ditambah banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan jaringan informasi.

Rumus:

JJIS = JISP1 + JISP2+...+JISPn

Keterangan:

JJIS : Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk

JISP1 : Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi 1

JISP2 : Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi 2

JISPn : Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi n

Memantau jumlah jaringan sumber daya air guna mendukung pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.  

Hutan tanaman rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial).

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Hutan desa (HD) adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. (Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Hutan adat (HA) adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat (Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Hutan Rakyat (HR) adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. (PP No. 91/2014 tentang Penataaan Usahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara).

Jumlah DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan hutan serta peningkatan HHBK adalah banyaknya DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan HTR, HKm, HD, HA dan HR serta peningkatan HHBK.

Cara perhitungan:
Luas pengembangan hutan serta peningkatan
HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi
ke-1 ditambah Luas pengembangan hutan serta
peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan
DAS di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang
dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).
Rumus:
LPH = LPHP
1 + LPHP2+...+LPHPn
Keterangan:
LPH : Luas pengembangan hutan serta
peningkatan HHBK untuk memulihkan
kesehatan DAS
LPHP
1 : Luas pengembangan hutan serta
peningkatan HHBK untuk memulihkan
kesehatan DAS di Provinsi 1
LPHP
2 : Luas pengembangan hutan serta
peningkatan HHBK untuk memulihkan
kesehatan DAS di Provinsi 2
LPHP
n : Luas pengembangan hutan serta
peningkatan HHBK untuk memulihkan
kesehatan DAS di Provinsi n

Mendorong pemulihan kesehatan DAS melalui
pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan
Kemasyarakat (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat
dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK) dengan tetap mempertahankan
kelestarian dan fungsi sumber daya air DAS.

Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilo meter persegi) (Permen PUPR No.04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai).

Daerah tangkapan air danau adalah luasan lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air (Permen PU & PR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau).

Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau adalah banyaknya WS yang pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya.

Cara perhitungan:
Wilayah Sungai ke-1 yang memiliki partisipasi masyarakat ditambah dengan Wilayah Sungai ke-2 yang memiliki partisipasi masyarakat hingga Wilayah  Sungai ke-n yang dinyatakan dengan satuan Wilayah Sungai (WS)

Rumus:
JWSP = WSP1 + WSP2+...+WSPn  

Keterangan:
JWSP : Jumlah WS yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
WSP1 : WS 1 yang memiliki partisipasi masyarakat
WSP2 : WS 2 yang memiliki partisipasi masyarakat
WSPn : WS n yang memiliki partisipasi masyarakat

Mendukung pola pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui penataan kelembagaan sumber daya air. 

Penataan kelembagaan sumber daya air dilakukan melalui upaya: (1) Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (2) Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. 

Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air adalah upaya menjamin ketahanan air melalui upaya harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab; peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. 

Cara perhitungan: 

Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan melalui upaya: 

1. Harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab; 

2. Peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan 

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Rumus: 

-

Mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui penataan kelembagaan sumber daya air.

DAS prioritas yang memiliki lahan kritis perlu dilakukan upaya rehabilitasi antara lain melalui upaya konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan (pendekatan vegetatif) dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (pendekatan sipil teknik).

Bangunan konservasi tanah dan air antara lain adalah sumur resapan yang merupakan salah satu rekayasa teknik konservasi tanah dan air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi tanah dan air di daerah hulu DAS serta sumur resapan adalah banyaknya DAS yang diupayakan meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi tanah dan air serta pembangunan sumur resapan.

Cara perhitungan:
Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS Prioritas

Rumus:
JDMS = DMSP1 + DMSP2+...+DMSPn

Keterangan:
JDMS : Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan
DMSP1 : Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi 1
DMSP2 : Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi 2
DMSPn : Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi n

Memantau DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

DAS prioritas yang memiliki lahan kritis perlu dipulihkan kesehatannya antara lain melalui penerapan teknologi konservasi tanah dan air. Penerapan kebijakan konservasi tanah dan air antara lain melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

Bangunan embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.

Dam pengendali adalah bendungan kecil semi permanen yang dapat menampung air dengan konstruksi urugan tanah homogen, bronjong kawat atau lapisan kedap air dari beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi tanah, sedimentasi dan aliran permukaan yang dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi bendungan maksimal 8 (delapan) meter.

Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau pasangan batu spesi yang dibuat pada alur sungai / jurang dengan tinggi maksimal 4 meter yang berfungsi untuk mengendalikan/mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (run-off).

Bangunan pengendali jurang (gully plug) adalah bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada paritparit, melintang alur parit dengan konstruksi batu, kayu atau bambu yang berfungsi untuk mengendalikan/ mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (run-off).

Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah adalah banyaknya DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui penerapan teknologi konservasi tanah, dengan pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

Cara perhitungan:
Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS Prioritas.

Rumus:
JDPE = DPEP1 + DPEP2+...+DPEPn

Keterangan:
JDPE : Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah
DPEP1 : Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi 1
DPEP2 : Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi 2
DPEPn : Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi n

Memantau DAS prioritas dipulihkan kesehatannya melalui penerapan teknologi konservasi tanah dan air yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut No. P.9/menhut-II/2013 tentang Tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Permenhut No.P.6/MenhutII/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan). Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.

Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi adalah jumlah luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi untuk mendukung daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

Cara perhitungan:
Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi ke-1 ditambah dengan luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

Rumus:
LLKR = LLKRP1 + LLKRP2+...+LLKRPn

Keterangan:
LLKR : Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi
LKKRP1 : Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi 1
LKKRP2 : Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi 2
LKKRPn : Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi n

Memantau pemulihan lahan kritis yang berada dalam KPH untuk mendukung pemulihan kesehatan DAS dalam rangka mempertahankan fungsinya sebagai regulator air. pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (UU no. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air).

Menurut RPJMN 2015-2019, DAS prioritas Indonesia terdiri atas 15 DAS yaitu Citarum, Ciliwung, Serayu, Solo, Brantas dan 10 DAS prioritas lainnya.

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah (Permen PUPR No.04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai).

Cara perhitungan:
Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi ke-2 ditambah hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS prioritas.

Rumus:
JDMK = DMKP1 + DMKP2+...+DMKPn

Keterangan:
JDMK : Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya
DMKP1 : Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi 1
DMKP2 : Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi 2
DMKPn : Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi n

Memantau dan mendorong perlindungan mata air dan pemulihan kesehatan DAS sehingga mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem DAS.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.

Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Cara perhitungan:
Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen.

Mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik.

Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah perbandingan jumlah penjualan tenaga listrik dengan jumlah penduduk.

Cara perhitungan:
Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) diperoleh dengan cara membagi total penggunaan energi listrik dengan jumlah populasi penduduk.

Mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk.

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (Sambungan Rumah (SR)) merupakan banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi

Cara perhitungan:
Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga diukur dalam sambungan rumah pipa gas yang terpasang.

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih
serta program komplementer konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih dan aman.

Rasio penggunaan gas rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang
menggunakan gas melalui jaringan gas rumah tangga terhadap total rumah tangga.

Cara perhitungan:
Rasio penggunaan gas rumah tangga diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah tangga yang menggunakan gas dengan total rumah tangga.

Melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan
bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman.

Energi final adalah energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. (PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional)

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Bauran energi terbarukan (%) adalah Persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final.

Cara perhitungan:
Bauran energi terbarukan diperoleh dengan cara membagi total konsumsi final energi terbarukan dengan total konsumsi energi final.

Mengetahui seberapa besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total.

Pekerja informal di sektor pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

Cara perhitungan:

Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dapat diperoleh dengan membagi jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian dengan penduduk yang bekerja dikali 100 persen

Melihat proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal di sektor pertanian sebagai proksi proporsi pekerja yang tidak memiliki kondisi kerja yang terlindungi (secure).

Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai :
a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku);
b. Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku).

Cara perhitungan:
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dari pembagian penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terdiri dari dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) dengan PDB pada
harga berlaku dikalikan dengan 100 persen.

Mengetahui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan negara

Jumlah wisatawan mancanegara adalah banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia.

Cara perhitungan:
Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

Mengukur penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah jumlah perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria:
a. Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial;
b. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi;
c. Penduduk yang melakukan perjalan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun
tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulangpergi).

Indikator ini digunakan untuk mengetahui preferensi wisatawan domestik terhadap objek
wisata domestik sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata Indonesia.

Jumlah devisa sektor pariwisata adalah penerimaan negara dari sektor pariwisata yang
berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara.

Cara perhitungan:
Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah devisa sektor pariwisata dalam Juta USD

Mengukur penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi daerah.

Kondisi mantap jalan nasional (%) merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka International Roughness Index (IRI), di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan International Roughness Index (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Cara Perhitungan:
Kondisi mantap jalan nasional diperoleh dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional dan dikalikan 100 persen.

Rumus:
KMJN = (PJNbs / TPJN) x 100%

Keterangan:
KMJN : Kondisi mantap jalan nasional
PJNbs : Panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang
TPJN : Total panjang jalan nasional

Untuk mengetahui proporsi kondisi jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional.

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). 

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan.

Cara perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur = ((NTSIMt- NTSIMt-1 )/ NTSIMt-1)x100%

Keterangan:

PDB : Produk Domestik Bruto

NTSIM : Nilai tambah sektor industri manufaktur

t : Tahun berjalan

t-1 : Tahun sebelumnya 

Untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan/ penurunan dari nilai tambah industri manufaktur pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.  

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun
antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia
menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Cara perhitungan:
Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri diperoleh dengan cara membagi tingkat Emisi CO2 dengan nilai tambah sektor industri.

Untuk mengukur tingkat emisi CO2 yang dihasilkan terhadap nilai tambah sektor industri.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun
antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.

Tingkat Emisi (Juta Ton) diperoleh dengan cara mengalikan Data aktifitas dengan Faktor Emisi. Data aktifitas (AD) adalah besaran kuantitatif kegiatan manusia yang melepas Emisi Gas Rumah Kaca, sedangkan Faktor Emisi adalah faktor yang menunjukkan intensitas emisi per unit aktivitas yang bergantung kepada berbagai parameter terkait proses kimia yang terjadi.

Cara perhitungan:
Presentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca diperoleh dengan cara mengurangi tingkat emisi pada tahun ke t terhadap tingkat emisi pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan tingkat emisi pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

Untuk mengetahui hasil kinerja dari program pengurangan emisi CO2.

Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu:

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor
produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku.

Cara perhitungan:
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB diperoleh dengan cara membagi jumlah
anggaran pemerintah untuk riset dengan PDB dikalikan dengan 100 persen.

Untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pengembangan riset dan
memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara di tingkat internasional.

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.

Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apaapa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Cara perhitungan:
Koefisien Gini diperoleh dengan 1 dikurangi frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i dikalikan dengan penjumlahan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i dan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh.

Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Cara perhitungan:
Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk
seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran) sehingga dapat didesain kebijakan dan anggaran yang memadai.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (durabel housing), kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space), akses air minum (access to improved water), akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) dan keamanan bermukim (security of tenure).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat

a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, seng, dan bambu.

b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu.

c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, dan bambu.

2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2

3. Memiliki akses air minum (access to improved water) yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindung mencakup pompa/sumur bor, sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang berjarak ≥ 10 m dari penampungan kotoran/ limbah. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum selain 3 jenis di atas (contoh: air kemasan – yang tidak dihitung sebagai akses), maka rumah tangga dapat dikategorikan memiliki akses air minum jika:

a. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur bor/pompa yang berjarak < 10 m dari penampungan limbah/kotoran/ tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan

b. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur terlindungi yang berjarak < 10 m atau tidak tahu dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, mata air terlindungi dan air hujan

c. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari mata air terlindungi yang berjarak < 10 m dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/ pompa, sumur terlindungi, dan air hujan

d. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding eceran, air sungai dan air lainnya, sumber air untuk mandi/ cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, sumur terlndungi, mata air terlindungi, dan air hujan

4. Memiliki Akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan harga yang terjangkau baik unk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Cara perhitungan:

Banyaknya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota bisa diwujudkan melalui
keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui forum dialog perencanaan pembangunan kota guna memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota bisa diwujudkan melalui
keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota (FDPPKB) guna memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Saat ini, pengukuran partisipasi masyarakat hanya dilakukan pada 34 kota per tahun sebagai wakil dari 34 provinsi di Indonesia.

Rata-rata institusi adalah banyaknya institusi swasta, ormas, dan/atau organisasi profesi yang berperan secara aktif dalam FDPPKB guna memberikan masukan dalam penyusunan RKPD pada setiap kota yang dilakukan pengukuran.

Cara perhitungan:
Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-2 hingga Kota ke-n dibagi dengan jumlah kota secara keseluruhan, dinyatakan dengan satuan institusi perkota.

Memantau partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota.

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (Perpres No. 35/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur).

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Perpres No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan).

Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur adalah banyaknya badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Cara perhitungan:
Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kota ke-2 hingga Kota ke-n yang dinyatakan dengan satuan lembaga pembiayaan.

Memantau peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan infrastruktur perkotaan.

Kota pusaka adalah kota atau kabupaten dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh, sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif (P3KP, KemenPUPR).

Kawasan perkotaan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhannya sekurangkurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa (UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang).

Kawasan perkotaan besar adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan).

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010).

Kawasan perkotaan kecil adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling banyak 100.000 (seratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010).

Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota
kecil adalah banyaknya kota dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh di perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.

Cara perhitungan:
Banyaknya kota pusaka pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota pusaka pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota pusaka.

Penetapan Kota Pusaka akan mendorong daerah untuk terus melakukan preservasi, perlindungan dan konservasi terhadap pusaka alam, budaya dan pusaka lainnya. Diharapkan nantinya kota pusaka ini dapat diakui UNESCO sebagai World Heritage City.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan).

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/ sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. 

Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa ataudipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No.8/2011).

Cara perhitungan Korban Meninggal:

Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk yang dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Cara perhitungan Korban Hilang:

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Cara perhitungan Korban Terluka:

Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Cara perhitungan Korban Mengungsi:

Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Memantau jumlah korban meninggal, hilang, terluka dan mengungsi akibat bencana dari waktu ke waktu serta mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan indeks yang menunjukkan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya(multi hazard) tersebut (Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, BNPB). IRB terdiri dari 71 indikator yang dapat dilihat dari dokumen Perangkat Penilaian Kapasitas Daerah dari BNPB. Saat ini IRB terus dikembangkan, hingga tahun 2016 BNPB telah mengeluarkan IRBI edisi 2.0.

Cara perhitungan:

Bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas yang dinyatakan dengan satuan indeks risiko.

Catatan:

Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Data kapasitas kemampuan diperoleh menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Unit terkecil yang dijadikan satuan penilaian fisik adalah kota seluruh Indonesia.

IRBI dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

Kota Tangguh Bencana adalah Kota yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampak bencana yang merugikan (Pedoman Kelurahan Tangguh Bencana, 2014).

Cara perhitungan:

Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.

Memantau pengurangan ancaman bencana dan kerentanan masyarakat di perkotaan, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.

Indonesia sebagai negara yang secara geologis dan klimatologis termasuk daerah rawan bencana alam yang meliputi gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, banjir, kebakaran hutan, gunung meletus dan lain-lain, sehingga membutuhkan sistem peringatan dini bencana yang cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami bagi masyarakat.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (Perka BNPB No. 4/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana).

Peringatan dini cuaca adalah serangkaian kegiatan pemberian informasi sesegera mungkin kepada masyarakat yang berisikan tentang prediksi peluang terjadinya cuaca ekstrim. (Perka BMKG No. KEP.009/2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim).

Jumlah sistem peringatan dini adalah sistem pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu kota oleh lembaga yang berwenang.

Cara perhitungan:

Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n yang dinyatakan dengan satuan sistem peringatan dini (EWS).

Memantau dan mendorong ketersediaan sistem peringatan dini bencana di kota/daerah rawan bencana sehingga dapat mengantisipasi kerugian materi maupun jiwa.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI Tahun 2013, BNPB).

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.

Cara perhitungan:

Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n pada tahun yang sama, yang dinyatakan dengan satuan rupiah.

Memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah kota.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (UU No. 18/2018). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18/2018).

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (UU No. 18/2008).

Persentase sampah perkotaan yang tertangani adalah banyaknya sampah perkotaan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan.

Cara perhitungan:
Banyaknya sampah perkotaan yang tertangani dibagi dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:
PSKT = (SKT / JSK ) x 100%

Keterangan:
PSKT : Persentase sampah perkotaan yang tertangani
SKT : Banyaknya sampah perkotaan yang tertangani
JSK : Jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan

Memonitor peningkatan jumlah penanganan sampah perkotaan dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan kota.

Kota hijau adalah adalah kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air. Green waste adalah upaya pengelolaan limbah/sampah untuk menciptakan zero waste dengan menerapkan konsep 3R yaitu reduce (mengurangi sampah), reuse (memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang), recycle (mendaur ulang sampah).

Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan adalah banyaknya kota hijau yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah untuk menciptakan zero waste dengan menerapkan konsep 3R (reduce, reuse, recycle).

Cara perhitungan:
Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota hijau.

Rumus:
JKHG = KHG1 + KHG2+...+KHG n

Keterangan:
JKHG : Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste
KHG1 : Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste pada Provinsi 1
KHG2 : Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste pada Provinsi 2
KHGn : Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste pada Provinsi n

Memantau peningkatan jumlah kota hijau, sehingga terwujud kawasan kota yang ramah lingkungan, khususnya dalam penanganan sampah dan limbah perkotaan.

Kota hijau adalah adalah kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.

Kawasan perkotaan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhannya sekurangkurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa (UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang).

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa (Permendagri No. 57 tahun 2010).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26/2007). Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Jumlah kota hijau yang menyediakan RTH di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang adalah banyaknya kota hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang yang menyediakan area khusus sebagai RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Cara perhitungan:
Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota hijau.

Rumus:
JKHR = KHR1 + KHR2+...+KHRn

Keterangan:
JKHR : Jumlah kota hijau yang menyediakan RTH
KHR1 : Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi 1
KHR2 : Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi 2
KHRn : Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi n

Memantau peningkatan kota hijau yang menyediakan RTH, sehingga terwujud kawasan kota yang ramah lingkungan.

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API). Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

1. Jakstra PB: 5 tahun

2. Renas PB dan RPBD: 5 tahun

3. RAN dan RAD PRB: 3 tahun

4. RAN dan RAD API: 5 tahun

Cara perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Dokumen rencana penanggulangan bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana PB yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.

2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan PB di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Permen LH No. 6 tahun 2006 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). Proper diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri atas hitam, merah, biru, hijau dan emas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peringkat Hitam diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi;
2. Peringkat Merah diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
3. Peringkat Biru diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
4. Peringkat Hijau diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik;
   
5. Peringkat Emas diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Jumlah peserta Proper minimal rangking Biru adalah banyaknya peserta Proper rangking Biru ditambah dengan banyaknya peserta Proper rangking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper rangking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.

Cara perhitungan:
Banyaknya peserta Proper rangking Biru ditambah dengan banyaknya peserta Proper rangking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper rangking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.

Rumus:
JPMB = PPB + PPH + PPE 

Keterangan:
JPMB : Jumlah peserta Proper minimal rangking Biru
PPB : Banyaknya peserta Proper rangking Biru
PPH : Banyaknya peserta Proper rangking Hijau
PPE : Banyaknya peserta Proper rangking Emas

Memantau dan mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi (insentif dan disinsentif reputasi serta produksi bersih).

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain (PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (PP No. 101/2014).

Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola sesuai peraturan perundangan adalah jumlah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan.

Jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan adalah jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

Cara Perhitungan Jumlah Timbulan Limbah B3:
Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola adalah banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola ditambah dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola ditambah dengan timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola ditambah dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola yang dinyatakan dengan satuan ton.

Rumus:
JLB3 = LB3M + LB3A + LB3T + LB3P

Keterangan:
JLB3 : Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola
LB3M : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola
LB3A : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola
LB3T : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola
LB3P : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola

Cara Perhitungan Proporsi Limbah B3:
Proporsi limbah B3 yang diolah adalah banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i dibagi dengan jumlah limbah B3 keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:
PLB3 = (∑n iLB3oi / JLB3 ) x 100% 

Keterangan:
PLB3 : Proporsi limbah B3 yang diolah
LB3oi : Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i
JLB3 : Jumlah limbah B3

Catatan:
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, proses pengolahan limbah B3 bisa dilakukan dengan cara: (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologi.

Memantau pengelolaan limbah B3 serta upaya pengurangan sifat bahaya dan/atau sifat racun dari limbah B3 dari hasil kegiatan industri.

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.

Cara perhitungan:
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan ton.

Rumus:
JSR = SR1 + SR2+... +SRn

Keterangan:
JSR : Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
SR1 : Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 1
SR2 : Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 2
SRn : Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi n

Memantau pengelolaan sampah yang didaur ulang guna mengurangi, membatasi dan memanfaatkan kembali timbulan sampah, sebagai upaya penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML).

ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang mengendalikan seluruh aspek dampak lingkungan dengan mengacu pada batas baku mutu yang telah ditetapkan. Pencapaian ISO 14001 dilaksanakan dengan memonitor dan mengukur terus menerus perubahan lingkungan dan dampaknya dalam area kerja perusahaan dengan melibatkan seluruh pelaku internal maupun eksternal perusahaan.

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 adalah jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.

Cara perhitungan:
Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 adalah banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.

Rumus:
JPS = PS1 + PS2+... +PSn

Keterangan:
JPS : Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001
PS1 : Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 1
PS2 : Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 2
PSn : Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi n

Memantau dan mendorong perusahaan guna mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan pengelolaan aspek lingkungan berdasarkan SNI ISO 14001 yang dapat mendukung pengelolaan perusahaan secara ramah lingkungan.

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (green public procurement, GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

Cara perhitungan:
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A ditambah dengan banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B ditambah dengan produk ramah lingkungan teregister Kategori n yang dinyatakan dengan satuan produk ramah lingkungan. 

Rumus:
JPRT = PRTA + PRTB+... +PRTn

Keterangan:
JPRT : Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
PRTA : Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A
PRTB : Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B
PRTn : Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori n

Memantau dan mendorong lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (green public procurement, GPP) yang dapat menghasilkan produk produk barang/
jasa ramah lingkungan yang bermanfaat secara ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) adalah standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaianya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka  peningkatan kualitas lingkungan (Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada PosPos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan).

Fasilitas publik adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016). Registrasi adalah rangkaian proses pendaftaran dan penilaian pemenuhan persyaratan (Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016).

Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister adalah jumlah fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Cara perhitungan:
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister adalah banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik A ditambah dengan banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik B ditambah dengan fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik n yang dinyatakan dengan satuan fasilitas publik.

Rumus:
JFST = FSTA + FSTB+... +FSTn

Keterangan:
JFST : Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister
FSTA : Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik A
FSTB : Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik B
FSTn : Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik n

Memantau dan mendorong peningkatan jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister sehingga memberikan manfaat peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat tapak bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan sarana dan perubahan perilaku baik bagi pengelola fasilitas publik maupun pengguna fasilitas publik.

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan

Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana

Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN

PRB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional

Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

1. Jakstra PB: 5 tahun

2. Renas PB dan RPBD: 5 tahun

3. RAN dan RAD PRB: 3 tahun

4. RAN dan RAD API: 5 tahun

Cara perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota)

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana PB yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.

2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan PB di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan).

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/ sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. 

Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No.8/2011).

Cara perhitungan Korban Meninggal:

Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk yang dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Cara perhitungan Korban Hilang:

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Cara perhitungan Korban Terluka:

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Cara perhitungan Korban Mengungsi:

Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Memantau jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak akibat bencana dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana

Dokumen Biennial Update Report (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya.

Cara perhitungan:
Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan pengumpulan  data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat nasional.

Rumus: -

Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat internasional.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.

Laporan penurunan emisi GRK tahunan adalah dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAN GRK dan RAD GRK untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

Cara perhitungan:
Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen laporan penurunan emisi GRK untuk lima sektor prioritas saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi penurunan emisi GRK pada lima sektor prioritas tingkat nasional.

Rumus: -

Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, terutama untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (Permen-KP no.14/Permen-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan).

Jumlah kawasan konservasi perairan adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu, dinyatakan dalam ha.

Cara perhitungan:
Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu ditambah dengan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

Rumus:
JLKKP = LKPN + LKPD

Keterangan:
JLKKP : Jumlah luas kawasan konservasi perairan
LKPN : Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu
LKPD : Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu

Memantau kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan ekosistem perairan serta tersedianya pengelolaan kawasan konservasi secara optimal dan berkelanjutan.

Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing) dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.

-

-

Menurut International Plan of Action to prevent, Deter and Elimination IUU Fisihing (IPOA-IUU Fishing), kegiatan yang dianggap melakukan Illegal Fishing adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut.
3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasioanal, termasuk kewajiban negara-negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan  pemasaran hasil Perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. (UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. (UU No. 7/2016).

Persentase kepatuhan pelaku usaha adalah banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan.

Cara perhitungan:
Banyaknya pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:
PKPU = (KPU / JKPU) x 100% KPU

Keterangan:
PKPU : Persentase kepatuhan pelaku usaha
KPU : Banyaknya pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan
JKPU : Jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan

Memantau jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan kelautan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga kegiatan IUU Fishing dapat dicegah.

Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Tradisional. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Tradisional sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal (UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). (UU No. 7/2016).

Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil adalah kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang memiliki muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.

Cara perhitungan:
Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional pada tahun berjalan.

Rumus: -

Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar sebagai lahan  mata pencaharianya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. (UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan merupakan bagian dari pemberdayaan nelayan adalah peningkatan bantuan pembiayaan dan pemodalan nelayan, khususnya nelayan kecil guna mewujudkan: (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan adalah banyaknya provinsi yang telah melakukan upaya pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil terkait peningkatan akses pendanaan usaha.

Cara perhitungan:
Jumlah Provinsi ke-1 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan ditambah dengan dengan Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan provinsi.

Rumus:
JPPUN = PPUN1 + PPUN2+...+PPUNn

Keterangan:
JPPUN : Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
PPUN1 : Provinsi ke-1 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
PPUN2 : Provinsi ke-2 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
PPUNn : Provinsi ke-n yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

Memantau dan mengukur peningkatan akses pendanaan bagi usaha nelayan kecil guna mewujudkan (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman (UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Jumlah nelayan yang terlindungi adalah jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.

Cara perhitungan:
Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:
JNIG = NIGP1 + NIGP2+...+NIGPn 

Keterangan:
JNIG : Jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan;
NIGP1 : Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi Ke-1
NIGP2 : Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi Ke-2
NIGPn : Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi Ke-n

Memantau dan mengukur peningkatan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan dan bantuan (1) sarana dan prasarana untuk mengembangkan usaha, (2) kepastian usaha, (3) penguatan kelembagaan, (4) sistem pembiayaan kelembagaan, (5) perlindungan dari risiko alam, perubahan iklim dan pencemaran, serta (6) jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan adalah perbandingan antara luas kawasan hutan dan lahan yang tertutup vegetasi terhadap total luas daratan yang dinyatakan dalam persentase, tidak termasuk perairan umum seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah.

Cara perhitungan:
Luas tutupan kawasan hutan ditambah luas tutupan lahan (kawasan non-hutan) dibagi dengan total luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%)

Rumus:
PTHL = [ (LTH + LTL) / TLD ] x 100%

[ TLD [

Keterangan:
PTHL : Proporsi tutupan hutan dan lahan
LTH : Luas tutupan kawasan hutan
LTL : Luas tutupan lahan (kawasan non hutan)
TLD : Total luas daratan

Memantau perkembangan tutupan kawasan hutan dan lahan. Perubahan kawasan hutan dan lahan yang tertutup pepohonan khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan).

Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan taman buru (TB).

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (PP No. 108 /2015 tentang Perubahan Atas PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA).

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (PP No. 108/2015).

Taman Buru (TB) adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (UU No. 41/1999).

Degradasi hutan adalah perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan sehingga kemampuan lahan hutan untuk memproduksi hasil hutan menjadi menurun.

Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya adalah luas kawasan hutan konservasi yang dipulihkan ekosistemnya sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

Cara perhitungan:
Luas kawasan suaka alam yang dipulihkan ekosistemnya ditambah dengan luas kawasan pelestarian alam yang dipulihkan ekosistemnya ditambah dengan luas kawasan taman buru yang dipulihkan ekosistemnya yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

Rumus:
LKKP = LKSAP + LKPAP+ LKTBP

Keterangan:
LKKP : Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya
LKSAP : Luas kawasan suaka alam yang dipulihkan ekosistemnya
LKPAP : Luas kawasan pelestarian alam yang dipulihkan ekosistemnya
LKTBP : Luas kawasan taman buru yang dipulihkan ekosistemnya

Memantau peningkatan kawasan konservasi terdegradasi yang telah dipulihkan kondisi ekosistemnya, sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

Restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (Permenhut No. P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan).

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi (IUPHHK-RE) adalah ijin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan fauna untuk mengembalikan  unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaann Hutan serta Pemanfaatan Hutan).

Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem adalah luas usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi dan keterwakilan ekosistem serta berupaya mengembalikan keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Cara perhitungan:
Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada Kawasan ke-1 ditambah dengan Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada Kawasan ke-2 hingga Kawasan ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

Rumus:
JLRE = LKRE1 + LKRE2+...+LKREn

Keterangan:
JLRE : Jumlah luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem
LKRE1 : Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan 1
LKRE2 : Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan 2
LKREn : Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan n

Memantau luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Permenhut No.P.6/MenhutII/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.

KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.

KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Jumlah kesatuan pengelolaan hutan adalah banyaknya KPHK, KPHL dan KPHP yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Cara perhitungan:
Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan konservasi ditambah dengan banyaknya kesatuan pengelolaan hutan lindung ditambah dengan banyaknya kesatuan pengelolaan hutan produksi yang dinyatakan dengan satuan kesatuan pengelolaan hutan.

Rumus:
JKPH = KPHK + KPHL + KPHP

Keterangan:
JKPH : Jumlah kesatuan pengelolaan hutan
KPHK : Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan konservasi
KPHL : Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan lindung
KPHP : Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan produksi

Memantau jumlah KPH yang mengelola hutan secara efisien dan lestari sesuai fungsi pokok dan peruntukannya.

Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut No. P.9/menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan).

Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Kekritisan lahan diklasifikasikan ke dalam kategori sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan tidak kritis.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan adalah perbandingan antara luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

Cara perhitungan:
Luas lahan kritis yang direhabilitasi dibagi dengan luas lahan keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:
PLK = [ LKD / LL ] x 100%

Keterangan:
PLK : Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi
LKD : Luas lahan kritis yang direhabilitasi
LL : Luas lahan keseluruhan

Memantau peningkatan luas lahan kritis yang direhabilitasi guna memulihkan fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.

Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua – Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.

Cara perhitungan:

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

Untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.Di tingkat nasional dan internasional, indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejahatan kekerasan yang paling ekstrem dan mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif, sehingga dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman. Data ini menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

Kematian yang disebabkan konflik adalah kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial. Konflik merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik dapat bersumber dari:

a) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;

b) Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;

c) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;

d) Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha;atau

e) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Cara perhitungan:

Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.

Untuk mengukur dampak secara langsung dari konflik yang terjadi terhadap penduduk dalam kaitannya dengan kehilangan nyawa dan kehilangan sumber daya manusia di wilayah konflik.

Merupakan perbandingan antara anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD dibanding dengan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah.

Yang dimaksud dengan pengeluaran utama pemerintah adalah realisasi belanja negara berdasarkan pada Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016, yang dimaksud dengan Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas
umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada bagian
anggaran kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.

Cara perhitungan:
Jumlah pengeluaran utama pemerintah dibagi dengan anggaran yang disetujui dikalikan 100%.

Untuk menunjukkan efektifitas dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan programprogram pemerintahan yang telah direncanakan, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:

• Rencana strategis;

• Perjanjian kinerja;

• Pengukuran kinerja;

• Pelaporan kinerja;

• Reviu dan evaluasi kinerja.

Cara perhitungan:

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun tertentu dengan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun sebelumnya di setiap tingkat pemerintahan.

Rumus:-

Untuk mendorong terciptanya akuntabilias kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasaran SAKIP adalah:

• Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

• Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

• Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

• Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana penerapan e-procurement dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.Dilihat dari berapa persentase belanja pengadaan yang dilakukan melalui proses pengadaan secara elektronik terhadap total anggaran belanja pengadaan yang ada.

Hal ini antara lain didorong oleh adanya mandat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106, yang menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-procurement) dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

a. Persentase Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan (APBN)

Cara perhitungan:

Total belanja melalui e-procurement dibagi dengan total pagu belanja pengadaan dalam APBN dikalikan 100%.

b. Persentase Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan (APBD)

Cara perhitungan:

Total belanja melalui e-procurement daerah dibagi dengan total pagu belanja pengadaan dalam APBD dikalikan 100%.

Untuk mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai, di antaranya:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Arah perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah organisasi, tatakelola, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan culture set.

Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah:

• tidak ada korupsi;

• tidak ada pelanggaran/sanksi;

• APBN dan APBD baik;

• semua program selesai dengan baik;

• semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;

• komunikasi dengan publik baik;

• penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;

• penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;

• hasil pembangunan nyata (pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Indeks Reformasi Birokrasi dibangun tahun 2012, dan mulai diterapkan pada tahun 2013.

• Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen Pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen Hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan;

• Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:

Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut:

Metode pengukuran/penilaian adalah dengan self assessment (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survei internal dan eksternal.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah.

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Ombudsman RI sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 dan Bab V, memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajiban menyusun dan menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu.

Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll.

Cara perhitungan:

Metode pencarian data yang digunakan dalam penelitian kepatuhan adalah melalui metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik (tangibles) dari kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik yang menjadi obyek penelitian. Selain itu menggunakan pula wawancara dan menganalisa hasil kuesioner yang diisi observer. Terdiri dari 1 variabel, yaitu kepatuhan. Selanjutnya variabel kepatuhan ini digunakan untuk lembaga dengan cara membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, yang meliputi ketentuan mengenai sistem pelayanan terpadu, standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, dan pelayanan khusus tentang pelayanan publik dengan kenyataan yang ada. Hasil penilaian berdasarkan indikator yang ditentukan dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

•       Zona merah (kepatuhan rendah);

•       Zona kuning (kepatuhan sedang);

•       Zona hijau (kepatuhan tinggi).

Rumus: -

Dengan terpenuhinya seluruh kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik, maka hak-hak masyarakat memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, keamanan pelayanan, pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan akses layanan, profesionalitas, dan kenyamanan pelayanan sehingga prinsip-prinsip pelayanan publik dapat terpenuhi.

Bagi lembaga, dapat dijadikan bahan evaluasi kepatuhan lembaga dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lembaga bersangkutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi Ombudsman RI, dapat dijadikan acuan informasi tentang kepatuhan lembaga dalam penerapan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar pelaksanaan koordinasi antara Ombudsman RI dengan lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Ombudsman RI selain bertugas menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat, juga melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi dalam bentuk penilaian kepatuhan, supervisi, penegakan integritas, investigasi sistemik, dan lain-lain. Pengukuran ini penting karena tingkat kepatuhan merupakan salah satu tahapan penilaian kualitas pelayanan publik menuju penilaian berikutnya: efektivitas dan kualitas pelayanan; kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II. 

Cara perhitungan: 

Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dibagi dengan jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dikalikan 100%. 

Rumus: 

P KPLE = (JPLE /JSPLE) x 100% 

Keterangan : 

P KPLE : Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) 

JPLE : Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) 

JSPLE : Jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) 

Untuk mengetahui perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.