Pemirsa
Pelayanan Metadata Indikator SDGs Provinsi Jawa Tengah
BPS Pemprov
Home Goals Target Indikator Metadata Login

MATRIK 1 CAPAIAN INDIKATOR SDGs JAWA TENGAH 2019-2023

Kode Indikator Nama Indikator Nasional Nama Indikator Provinsi Target (Perpres 59/2017) Target Ringkasan Target 2023 Sumber Data Satuan Baseline 2019 2020 2021 2022 2023 Status Capaian Keterangan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1.1.1
Tingkat kemiskinan ekstrim.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
1.2.1*
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).
Menurun menjadi 7-8%
7,48
bappeda
% 100 10.57 10.58 9.81 11.41 9 11,25 8.27 10.98 0 10.77
Tercapai
1.2.2
Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
1.3.1
Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
1.3.1.(a)
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019
Meningkat menjadi 95%
95
bpjssehat
% 81,14 95 86.34 95 82,43 95 83,86 95 87,72 95 93,5
Tidak Tercapai
1.3.1.(b)
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).
Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal
PM
bpjstenagakerja
% 108,71 36% 26 36% 26,18 36 31,68 36 33,66 44 35,1
Tidak Tercapai
1.3.1.(c)
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).
Meningkat menjadi 17,12%
-
dinsos
% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Tercapai
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang terlayani sebanyak 3.762 jiwa dan tercapai 100%
1.3.1.(d)
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).
Menurun menjadi 2,8 juta
1.449.070
dinsos
Jiwa 1.537.360 1.554.844 1.449.070 1.449.070 1.572.687 1.449.070 1.573.231 1.449.070 1.593.651 1.449.070 1.225.433
Tercapai
1.4.1
Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
1.4.1.(a)
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%
Meningkat menjadi 70%
PM
bps
% 95,85 PM 97,43 PM 97,04 PM 97,67 PM 97.69 0 98.32
Tercapai
1.4.1.(b)
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.
Meningkat menjadi 63%.
PM
bps
% 74,95 PM 74,48 PM NA PM 76,5 PM 69,80 0 74.83
Tercapai
1.4.1.(c)
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.
Meningkat menjadi 65%
PM
bps
% 66,86 - - - - NA NA - - - -
-
-
1.4.1.(d)
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.
Meningkat menjadi 100%
PM
bps
% 44,41 PM 56,98 PM 55 PM 55,91 PM 54.34 0 93.76
Tercapai
1.4.1.(e)
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.
Meningkat menjadi 100%
PM
bps
% 74,04 PM 80,29 PM 82,34 PM 83,28 PM 84.37 0 85.2
Tercapai
1.4.1.(f)
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.
Meningkat menjadi 18,6 juta
PM
bps
% 3,21 PM 9,02 PM NA PM NA PM 93,28 - -
-
-
1.4.1.(g)
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).
Meningkat menjadi 94,78%
PM
bps
% 97,75 PM 97,77 PM 97,9 PM 98,22 PM 98.39 0 98.46
Tercapai
1.4.1.(h)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).
Meningkat menjadi 82,2%
PM
bps
% 79,31 PM 79,84 PM 80,53 PM 80,99 PM 81.02 0 81.56
Tercapai
1.4.1.(i)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%).
Meningkat menjadi 91,63%
PM
bps
% 59,31 PM 59,35 PM 59,74 PM 60,46 PM 61.17 0 61.46
Tercapai
1.4.1.(j)
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.
Meningkat menjadi 77,4%.
PM
bps
% 91,92 PM 93,21 PM 95,13 PM 95,16 PM 95.55 0 97.32
Tercapai
1.4.1.(k)
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.
Meningkat menjadi 100%
PM
bps
% 99,87 PM 99,87 PM 99,92 PM 99,90 PM 99,98 0 100
Tercapai
1.4.2
Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
1.5.1*
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
set_bpbd
Jiwa 230 (2017) PM Meninggal: 39, hilang: 4 PM meninggal: 32, hilang: 3 PM meninggal: 34, hilang: 5 PM meninggal: 22, hilang: 2 PM MD : 8 Hilang : 1
Tercapai
1.5.1.(a)
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).
Meningkat menjadi 39 daerah
159
set_bpbd
Lokasi 106 186 153 159 159 143 147 145 145 145 145
Tercapai
1.5.1.(b)
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).
Meningkat menjadi 151 ribu
PM
set_bpbd
Jiwa NA - - - - - - - - NA NA
Tercapai
data tersebut kewenangan ada di pusat
1.5.1.(c)
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
-
Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).
Meningkat menjadi 81,5 ribu
PM
-
Jiwa NA - - - - - - - - - -
-
-
1.5.1.(d)
Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.
-
Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).
Meningkat menjadi 450
-
... - - - - - - - - - - -
-
-
1.5.1.(e)
Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
-
Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).
Menurun menjadi 118,6
-
Indeks - - - - - - - - - - -
-
-
1.5.2
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
1.5.2.(a)
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
set_bpbd
Rupiah 51.274.870.000 PM 86.030.205.000 PM 73.852.747.000 PM 109.807.105.500 PM 234.296.846.000 PM 6.276.980.000
Tercapai
1.5.3*
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
ada
1
set_bpbd
dokumen ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada
Tercapai
2.1.1*
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
bps
% 11,27 PM 11,66 PM 11,8 PM 12,34 PM 12.34 0 10.44
Tercapai
2.1.1.(a)
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).
Menurun menjadi 17%
PM
bps
gr/kapita/hr/kkal/ka 16,75 - - - - - - - - - -
-
-
2.1.2*
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
bps
% 0,04 PM 0,04 PM 2,08 PM NA PM 3 0 3.09
Tercapai
2.1.2.(a)
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).
Menurun menjadi 8,5 %
PM
bps
% 8,51 PM 10,05 PM 9,97 PM 9,34 - - - -
-
-
2.2.1*
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
22
dinkes
% 24,43 27 (SSGI) 18,18 (ePPBGM) 26 (SSGI) 14,51 (ePPBGM) 24 (SSGI) 11,56 (ePPBGM) - - - -
-
-
2.2.1.(a)
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).
Menurun menjadi 28%
16
dinkes
% 31,24 (Riskesdas) 17 27,68 (SSGBI) 16,7 14,74 (ePPBGM) 16,4 13,19 PM 9,8 - -
-
-
2.2.2*
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
NA
dinkes
% 2,69 NA 3,25 NA 6,55 NA 6,7 PM 7,9 NA 7,1
Tercapai
2.2.2.(a)
Prevalensi anemia pada ibu hamil.
Prevalensi anemia pada ibu hamil.
Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).
Menurun menjadi 28%
22
dinkes
% 27,61 24,5 18 24 15,86 23,5 11,7 PM 11,57 22 10,5
Akan Tercapai/Membaik
2.2.2.(b)
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).
Meningkat menjadi 50%
60
dinkes
% 64,19 50 69,46 52 71,13 54 76,58 57 78.71 0 80.20
Tercapai
2.2.2.(c)
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).
Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun
88,8
dishanpan
Skor 87,3 87,36 89,61 87,72 87,1 88,08 86,7 88,44 94,4 88 94.2
Tercapai
Tidak ada masalah
2.3.1*
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
Rupiah/tenaga kerja 43.558.768,40 PM 45.008.038,06 PM 41.796.718,69 PM 46.505.048,68 - - - -
-
-
2.3.2
Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
2.4.1
Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
2.5.1*
Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
2.5.2*
Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.1.1*
Angka Kematian Ibu (AKI).
Angka Kematian Ibu (AKI).
Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).
Menurun menjadi 306
81
dinkes
100.000/KH 78,6 87 76,93 85,5 98,6 84 199 120 84,60 81 76,15
Tercapai
3.1.2*
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).
Meningkat menjadi 95%
100
bps
% 99,3 100 99,64 100 99,74 100 99,93 - - 0 99.5
Tercapai
3.1.2.(a)
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).
Meningkat menjadi 85 %
PM
bps
% 97,71 PM 98,08 PM 98,09 PM 97,9 PM 97.69 0 98.32
Tercapai
3.2.1*
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
10,43
dinkes
1.000/KH 9,48 10,47 9,63 10,45 8,99 10,45 8,95 10,45 8,2 10,43 9,28
Tercapai
3.2.2*
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
NA
dinkes
1.000/KH 6,27 NA 5,76 NA 5,64 NA 5,85 PM 4,8 PM 5,89
Tercapai
3.2.2.(a)
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).
Menurun menjadi 24
7,8
dinkes
1.000/KH 8,36 8,3 8,24 8,1 7,79 8 7,87 7,9 7,02 7,8 8,02
Tercapai
3.2.2.(b)
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).
Meningkat menjadi 95%
NA
dinkes
% 100 NA 100 NA 100 NA 74,29 - - NA 98,99
Tercapai
3.3.1
Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.3.1.(a)
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).
Menurun menjadi <0,5%
NA
dinkes
% 0,03 0,5 0,78 0,5 NA 0,5 NA PM NA NA NA
Tercapai
Mulai 2020 indikator sudah tidak ada, berubah menjadi Menurunnya Insiden HIV
3.3.2
Kejadian TB per 1000 orang
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.3.2.(a)
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).
Menurun menjadi 245
NA
dinkes
% 144,97 NA 210 NA 118 NA 115 PM NA NA NA
Tercapai
Indikator hanya bisa didapatkan dari survey secara nasional. Indikator daerah adalah angka penemuan kasus TBC Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 118% (penentuan target dari Kemenkes, dan Jawa Ten
3.3.3*
Kejadian Malaria per 1000 orang.
Kejadian Malaria per 1000 orang
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
0,05
dinkes
per 1.000 penduduk 0,02 0.06 0.012 0,06 0,01 0,06 0,024 PM 0,028 0,05 0,02
Tercapai
Indikator negatif
3.3.3.(a)
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).
Meningkat menjadi 300
35
dinkes
Kab/Kota 31 33 33 33 33 33 33 34 34 35 34
Akan Tercapai/Membaik
3.3.4
Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.3.4.(a)
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
40
dinkes
% 25,7 28.5 31.4 31,4 42,8 34,3 65,71 100 100 100 100
Tercapai
3.3.5*
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
NA
dinkes
orang filariasis: 7,9 juta orang; kusta: 1.422 orang NA Filariasis: 27 , Kusta: 1.261 NA Filariasis: 26 juta, Kusta: 931 NA Filariasis: 371, Kusta: 909 PM Filariasis: 16, Kusta: 270 NA 287/1285
Tercapai
Kasus Filariasis Kronis (ratusan orang saja, tdk mencapai jutaan) sebesar 287 kasus, sedangkan kasus kusta 1.285 kasus
3.3.5.(a)
Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta
Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
menurun
NA
dinkes
provinsi 1 NA 1 NA 1 NA 1 - - NA NA
Tercapai
Kewenangan pusat
3.3.5.(b)
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).
Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.
Meningkat menjadi 35.
NA
dinkes
Kab/Kota - - - NA 0 NA 0 - - 4 4
Tercapai
3.4.1
Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.4.1.(a)
Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun
Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun
Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ?18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).
Menurun menjadi 5,4%
NA
dinkes
% 9,1 NA 9,1 NA 9,1 NA 15 - - NA NA
Tercapai
Terjadi perubahan Indikator pada SKI 2023 , 1) Prevalensi Merokok pada Penduduk Umur 10-18 Tahun dalam 1 Bulan Terakhir untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,6%. 2). Prevalensi Merokok pada Penduduk U
3.4.1.(b)
Prevalensi tekanan darah tinggi.
Prevalensi tekanan darah tinggi.
Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).
Menurun menjadi 24,3%
NA
dinkes
kasus 37,6 NA 37,6 NA 37,6 NA 37,6 PM NA NA 32,9
Tercapai
3.4.1.(c)
Prevalensi obesitas pada penduduk umur kurang dari 18 tahun.
Prevalensi obesitas pada penduduk umur kurang dari 18 tahun.
Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).
Menurun
PM
dinkes
% 20,4 NA 20,4 NA 20,4 NA 20,4 - - NA 14,8
Tercapai
Sumber data SKI Tahun 2023
3.4.2*
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri)
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
NA
dinkes
Kematian per 100.000 - NA 0 NA 0 NA 0,00059 NA 0,00104 NA NA
Tercapai
Data Insidens kewenangan Pusat. Untuk Jumlah kasus bunuh diri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 125 kasus
3.4.2.(a)
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).
Meningkat menjadi 280
35 (100%)
dinkes
Kab/Kota 13 (37%) 14 (40%) 23 (65.71%) 24 (70%) 25 (71,4%) 28 (80%) 30 (85%) 35 35 35 35
Tercapai
3.5.1
Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.5.1.(a)
Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis
Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
meningkat
NA
bnn
orang 195 60 333 NA 73 NA 55 60 70 45 47
Tercapai
3.5.1.(b)
Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi
Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
meningkat
NA
bnn
orang 69 160 198 NA 239 NA 42 NA 27 45 28
Tidak Tercapai
3.5.1.(c)
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan
Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464).
Meningkat menjadi: Di dalam panti 210; di luar panti 4.319
NA
bnn
orang 40 15 36 NA 73 NA 551 NA 622 NA 187
Tidak Tercapai
3.5.1.(d)
Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu
Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu
Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu pada tahun 2019 menjadi 85 (2015: 75).
Meningkat menjadi 85
NA
bnn
Lembaga 17 5 15 NA 9 NA 8 9 12 5 8
Tercapai
3.5.1.(e)
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).
Menurun menjadi angka 0,02%
NA
bnn
% - - - - - - - - - NA NA
Tercapai
3.5.2*
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur lebih dari 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur lebih dari 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
NA
bps
liter per kapita NA PM 0,05 PM 0,06 PM 0,04 - - - -
-
-
3.6.1
Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas
Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
-
PM
polda
orang 4.113 PM 3.974 PM 2.540 PM 3.750 NA 4439 PM 4309
Tercapai
3.7.1*
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).
Meningkat menjadi 66%
PM
bkkbn
% 62,6 NA 73,69 NA 73,42 NA 60,3 64,76 65,05 63,34 65
Tercapai
3.7.1.(a)
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.
Meningkat menjadi 65%
PM
bps
% 66,86 PM 73,42 - - - - - - - -
-
-
3.7.1.(b)
Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).
Meningkat menjadi 23,5%
30
dp3akb
% 27,43 28 28,11 28,5 28,69 29 28,42 29,50 29,58 30 30,38
Tercapai
3.7.2*
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).
Menurun menjadi 38
NA
bkkbn
Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun) 31 30 32.07 NA 32,9 NA 15,1 22 19,1 21 19
Tercapai
3.7.2.(a)
Total Fertility Rate (TFR).
Total Fertility Rate (TFR).
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).
Menurun menjadi 2,28
2,18
bkkbn
Jumlah anak per WUS (15-49 tahun) 2,4 2.26 2.23 2,24 2,27 2,22 2,09 2,20 2,15 2,19 2,04
Tercapai
Merupakan indikator progress negatif
3.8.1
Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.8.1.(a)
Unmet need pelayanan kesehatan.
Unmet need pelayanan kesehatan.
Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).
Menurun menjadi 9,91%
PM
bps
% 4,84 PM 4,84 PM 5,83 PM 8,28 PM 6.61 0 5.43
Tercapai
3.8.2*
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
% 70,17 PM 76,9 PM 76,48 - - - - 0 70.73
Tercapai
3.8.2.(a)
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).
Meningkat menjadi minimal 95%
PM
bpjssehat
% 81,14 95 81,14 PM 82,43 PM 83,86 PM 89,08 PM 94,54
Tercapai
3.9.1
Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.9.2
Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.9.3
Angka kematian akibat keracunan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
3.9.3.(a)
Proporsi kematian akibat keracunan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
4.1.1*
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yg mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yg mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
NA
disdikbud
% NA - - - - - - 63,34 63.34 - -
-
-
4.1.1.(a)
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).
Meningkat menjadi 84,2%
100
disdikbud
% 100 100 98,4 100 98 100 97,95 100 97,89 100 97,89 sementara (data tahun 2023 masih proses diolah oleh pusdatin)
Tidak Tercapai
4.1.1.(b)
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).
Meningkat menjadi 81%
100
disdikbud
% 100 100 87,7 100 88,7 100 87,7 100 86,81 100 86,81 sementara (data tahun 2023 masih proses diolah oleh pusdatin)
Tidak Tercapai
4.1.1.(c)
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%).
Meningkat menjadi 84,6%
100
disdikbud
% 100 100 92,7 100 92,7 100 92,46 100 91,92 100 91,92 sementara (data tahun 2023 masih berproses diolah oleh pusdatin)
Tidak Tercapai
Capaian 2022
4.1.1.(d)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).
Meningkat menjadi 114,09%
PM
bps
% 108,18 PM 107,74 PM 106,32 PM 106,4 PM 106.19 0 105.01
Tercapai
4.1.1.(e)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.
Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).
Meningkat menjadi 106,94%
PM
bps
% 99,8 PM 91,7 PM 93,21 PM 94 PM 94.05 0 92.80
Tercapai
4.1.1.(f)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).
Meningkat menjadi 91,63%
PM
bps
% 84,15 PM 86,76 PM 86,83 PM 86,65 PM 86.83 - -
-
-
4.1.1.(g)
Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 15 tahun
Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 15 tahun
Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).
Meningkat menjadi 8,8 tahun
PM
bps
Tahun 7,35 PM 7,53 PM 7,69 PM 7,75 PM 8.38 PM 8,44
Tercapai
4.2.1
Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
4.2.2
Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
4.2.2.(a)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).
Meningkat menjadi 77,2%
PM
bps
% 49,77 PM 48,72 PM 50,24 PM 46,48 PM 46.48 PM 47,98
Tercapai
4.3.1
Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
4.3.1.(a)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).
Meningkat menjadi 91,63 %
SMA: 28,36; SMK: 49,46; SLB: 67,14
disdikbud
% 85,15 PM 86,76 PM 86,83 PM 86,65 PM 86,83 PM 87,84
Tercapai
4.3.1.(b)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi 36,73 % (2015: 29,9%).
Meningkat menjadi 36,73 %
PM
bps
% 18,22 PM 21,8 PM 22,62 PM 23,86 PM 23.95 PM 24,78
Tercapai
4.4.1*
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
% remaja (15-24 thn) dan % dewasa (15-59 thn) 83,33 % remaja (15-24 thn) dan 48,63 % dewasa (15-59 thn) PM R: 90,93 D: 58,75 PM R: 94,02 D: 65,78 PM R: 96,56 D: 71,15 PM 76.95 PM R: 97,88 % dan D: 81%
Tercapai
4.5.1*
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019
Meningkat
PM
bps
% [1] 97,75; [2] 79,31; [3] 59,31 PM (1) 99,60 (2) 105,45 PM (1) 100.71 (2) 98.90 PM (1)100,20 (2)100,89 PM 99.22 PM (1) SD/MI/Sederajat(1): 100,06 (2): SMP/MTS/Sederajat: 98,97 (3) SMA/MA/Sederajat:104,66 (4) PT: 122
Tercapai
4.6.1
Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
4.6.1.(a)
Persentase angka melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun.
Persentase angka melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun.
Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).
Meningkat menjadi 96,1%
PM
bps
% 93,45 PM 93,54 PM 93,62 PM 93,79 PM 94.26 0 94.34
Tercapai
4.6.1.(b)
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 dan umur 15-59 tahun.
Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.
Meningkat
PM
bps
% 99,88 (umur 15-24 thn) dan 97,73 (15-59 thn) PM (1)99,92 (2)97,82 PM (1)99,95 (2)97,97 PM (1)99,97 (2)98,19 PM 99.96 0 (1)99.95 (2)98.66
Tercapai
4.7.1
Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
5.1.1*
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).
bertambah sebanyak 16
PM
dp3akb
Jumlah Kebijakan 1 Pergub PM 2 PM 2 PM 2 0 2 0 5
Tercapai
1) Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; 2) Perda jateng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan; 3) Perda jateng Nomor 2 Tahun 2022 tentang
5.2.1*
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).
Menurun menjadi kurang dari 20,48%
NA
dp3akb
% NA - - - - - - 12,46 10,33 - -
-
-
5.2.1.(a)
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).
Menurun menjadi kurang dari 20,48%
PM
bps
% 8,20 PM 8,20 - - - - - - - -
-
-
5.2.2*
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
NA
bps
% NA - - - - - - - - - -
-
-
5.2.2.(a)
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).
Meningkat menjadi 70%
PM
bps
% 100 PM 100 - - - - - - - -
-
-
5.3.1*
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
bps
% 0,5 % (sebelum 15 thn) dan 11,04 % (sebelum 18 thn) PM 0,3 dan 10,19 PM 0,14 dan 10,5 PM 0,35 dan 9,75 PM 7.8 0 7.82
Tercapai
5.3.1.(a)
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).
Meningkat menjadi 21 tahun
PM
bkkbn
tahun 20,1 PM 22 - - - - - - - -
-
-
5.3.1.(b)
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).
Menurun menjadi 38 tahun
PM
bkkbn
Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun) 31 30 32,07 26 32,9 25 15,1 NA 19,1 21 19
Tercapai
5.3.1.(c)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).
Meningkat menjadi 91,63%
SMA: 28,36; SMK: 49,46; SLB: 67,14
bps
% 84,15 PM 86,76 PM 86,83 PM 86,65 Pm 86.83 0 87.84
Tercapai
5.3.2
Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
5.4.1
Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
5.5.1*
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).
meningkat
19,1
dprd
% 17,5 19,1 19,1 19,1 19,65 19,1 19,65 19,1 19,65 - -
-
-
5.5.2*
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
Meningkat
PM
bps
% 31,67 PM 33,10 PM 33,43 PM 30,91 PM 32.58 0 37.52
Tercapai
5.6.1*
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bkkbn
% NA - - - - - - - - - -
-
-
5.6.1.(a)
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)
Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).
Menurun menjadi 9,9%
10,75
dp3akb
% 13,06 12,75 13,2 12,25 12,9 11,75 14,29 12,89 11,63 12,76 8,60
Tercapai
5.6.1.(b)
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).
Meningkat menjadi 85%
PM
bkkbn
% 99,1 - - - - - - - - NA NA
Tercapai
5.6.2*
Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.1.1
Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.1.1.(a)
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).
Meningkat menjadi 100%
PM
dpubmck
% 78,16 PM 93,82 PM 94,07 PM 93,62 PM 93.32 0 93.76
Tercapai
6.1.1.(b)
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.
Meningkat menjadi 118,6 m3/detik
69,95
dpusdataru
m3/detik 60,89 NA 14,8 NA 14,8 - - NA 15,13 NA 15,36
Tercapai
6.1.1.(c)
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).
Meningkat menjadi 100%
-
dpubmck
% 78,16 PM 93,82 PM 94,07 PM 93,62 PM 93,32 0 93.76
Tercapai
6.2.1
Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.2.1.(a)
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
% 83,09 PM 81,22 PM 84,42 PM 85,81 PM 86.65 0 86.15
Tercapai
6.2.1.(b)
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).
Meningkat menjadi 100%
PM
dpubmck
% 65,01 PM 80,29 PM 83,24 PM 83,28 PM 84.37 0 85.2
Tercapai
6.2.1.(c)
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).
Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)
PM
dinkes
desa/kelurahan 7.467 PM 7,923 PM 8.523 PM 8.604 PM 8.562 PM 8562
Tercapai
6.2.1.(d)
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
7.668
dinkes
desa/kelurahan 3.668 4416 5836 5.416 6.818 6.166 7.162 PM 7499 7668 8562
Tercapai
6.2.1.(e)
Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.
Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.
35
dpubmck
kab/kota 8 8 8 3 3 PM - - - 35 35
Tercapai
6.2.1.(f)
Proporsi nrumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
-
dpubmck
% 0 (SPAL belum terpusat) PM 37,40 PM - PM - n/a n/a 2,52 2,52
Tercapai
6.3.1
Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.3.1.(a)
Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)
Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)
Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.
Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota
-
dpubmck
Kab/Kota 17 PM 17 PM 17 PM 17 PM 29 - -
-
-
6.3.1.(b)
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
-
dpubmck
% NA NA NA NA NA NA NA n/a n/a 9,91 9,91
Tercapai
6.3.2
Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.3.2.(a)
Kualitas air danau.
Indeks Kualitas Air
Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.
Meningkat
dlhk
% - NA NA NA NA NA NA 50,60 50,63 50.65 51.23
Tercapai
-
6.3.2.(b)
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.
Meningkat
-
dlhk
% NA NA NA NA NA NA NA - - - -
-
-
6.4.1
Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.4.1.(a)
Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.
Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.
Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.
ada
635
esdm
Lokasi 629 582 612 599 561 596 860 665 1064 1018 1211
Tercapai
6.4.1.(b)
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).
ada
-
dpusdataru
PM - PM Tidak Ada PM Tidak Ada PM Tidak Ada - Tidak ada PM NA NA
Tercapai
6.4.2
Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.5.1
Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.5.1.(a)
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
ada
PM
dlhk
RPDAST 21 PM 6 PM 6 PM 6 20 20 20 20
Tercapai
6.5.1.(b)
Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi
Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi
Updating dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi di 8 Wilayah Sungai dan Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.
8 WS
-
bmkg
stasiun 850 833 833 813 813 813 813 816 816 816 816
Tercapai
6.5.1.(c)
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.
8 WS
PM
dpusdataru
Wilayah Sungai 7 PM 7 PM 7 PM 7 7 7 PM 7
Tercapai
6.5.1.(d)
Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.5.1.(e)
Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS
Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS
Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakat (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha.
Luas areal perhutanan sosial sesuai alokasi di masing-masing provinsi (lihat peta PIAPS KemenLHK)
dlhk
ha - PM 6.872,76 PM 655,21 PM 43.981,45 0 80.839 15000 20024
Tercapai
Kegiatan RHL bersumber dari APBD, APBN, CSR, dan lain-lain
6.5.1.(f)
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai
10 WS (skala nasional)
PM
dpusdataru
Wilayah Sungai 2 PM 2 PM 2 PM 2 PM 2 NA 2
Tercapai
6.5.1.(g)
Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air
Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air
Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
ada
-
dpusdataru
Wilayah Sungai 4 PM 4 PM 4 PM 4 4 4 NA 2
Tercapai
6.5.1.(h)
Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan
Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan
Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019.
15 DAS Prioritas
-
dlhk
DAS 2 PM 2 PM 2 PM 2 2 2 2 2
Tercapai
Das Serayu dan Das Bengawan Solo
6.5.1.(i)
Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah
Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah
Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019.
15 DAS Prioritas
-
dlhk
DAS 2 PM 2 PM 2 PM 2 2 2 2 2
Tercapai
Das Serayu dan Das Bengawan Solo
6.5.2
Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.6.1
Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
6.6.1.(a)
Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.
Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya
Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2019.
15 danau prioritas
-
dlhk
Danau 1 PM 1 PM 1 PM 1 1 1 1 1
Tercapai
Danau Rawa Pening
6.6.1.(b)
Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%
Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%
Meningkatnya 15 danau yang pendangkalannya kurang dari 1% pada tahun 2019.
15 danau prioritas
-
dlhk
Danau 1 PM 1 PM 1 PM 1 1 1 1 1
Tercapai
Danau Rawa Pening
6.6.1.(c)
Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya
Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya
Meningkatnya danau yang menurun tingkat erosinya menjadi 15 danau pada tahun 2019.
15 danau prioritas
1
dlhk
Danau 1 PM 1 PM 1 PM 1 1 1 1 1
Tercapai
Danau Rawa Pening
6.6.1.(d)
Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.
Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.
Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019.
5,5 juta ha (skala nasional)
PM
dlhk
ha 1 11.000 11.000 PM - PM 20.700 NA 1.806,80 0 530
Tercapai
6.6.1.(e)
Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya
Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya
Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019.
15 DAS Prioritas
2
dlhk
DAS Prioritas 2 PM 2 PM 2 PM 2 2 2 2 2
Tercapai
Das Serayu dan Das Bengawan Solo
7.1.1*
Rasio elektrifikasi.
Rasio elektrifikasi
Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019 (2014: 81,5%).
Meningkat menjadi 96,6%
100
esdm
% 98,52 100 99,91 100 99,91 100 99,99 PM 99,99 PM 99,99
Tercapai
7.1.1.(a)
Konsumsi listrik per kapita.
Konsumsi listrik per kapita
Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019 (2014: 843 KWh).
Meningkat menjadi 1.200 KWh
921,69
esdm
KWh 708,04 744,65 799,37 780,36 788,22 825,37 828,34 872,24 878,90 921.69 1103,75
Tercapai
7.1.2
Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
7.1.2.(a)
Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga
Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga
Tercapainya jaringan gas 1,1 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2019 (2014: 200 ribu).
1,1 juta sambungan rumah tangga
NA
esdm
kWh NA - - - - - - - - - -
-
-
7.1.2.(b)
Rasio penggunaan gas rumah tangga.
Rasio penggunaan gas rumah tangga.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
esdm
% 80,13 PM 82,53 PM 85,63 PM 85,82 PM 90.01 0 88.89
Tercapai
7.2.1*
Bauran energi terbarukan.
Bauran energi terbarukan.
Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.
10-16%
15,96
esdm
% 10,8 11,10 11,69 11,60 11,89 12,94 13,38 14,85 15,76 15,96 15,98
Tercapai
7.3.1*
Intensitas energi primer
Intensitas energi primer
Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.
Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)
NA
esdm
SBM (Setara Barrel Minyak ) NA - - - - - - - - - -
-
-
8.1.1*
Laju pertumbuhan PDB per kapita.
Laju pertumbuhan PDRB per kapita.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
% 7,42 PM 7,16 PM -6,14 PM 2,49 PM 4.49 0 3.97
Tercapai
8.1.1.(a)
PDB per kapita.
PDRB per kapita.
Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).
Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta
45,35
bps
Juta Rupiah 36,78 37,44 39,22 39,25 38,60 41,15 27,143 PM 42.15 0 45.20
Tercapai
8.10.1.(a)
Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)
Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)
Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.
Menurun (mendekat)
NA
bi
Km NA - - - - - - - - - -
-
-
8.10.1.(b)
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.
meningkat
NA
bi
% 40,19 PM 41,53 PM 41,32 PM 46,03 PM 48,23 PM 49.09
Tercapai
8.10.2*
Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
8.10.1*
Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa
Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
NA
bi
Unit 16 kantor; 55 ATM PM 16 kantor, 54 ATM PM 18 kantor, 53 ATM PM 23 kantor, 50 ATM PM 23 kantor 52 ATM PM 23 kantor, 52 ATM
Tercapai
8.2.1*
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.
Meningkat
PM
bps
% 4,96 PM 4,23 PM -0,61 PM 1,59 PM 2.14 0 -3.42
Tercapai
8.3.1*
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
% 50,82 PM 47,41 PM 52,14 PM 50,57 PM 49.99 0 49.61
Tercapai
8.3.1.(a)
Persentase tenaga kerja formal.
Persentase tenaga kerja formal.
Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).
0.51
PM
bps
% 39,33 PM 42,01 PM 37,25 PM 39,62 PM 39.84 0 39.61
Tercapai
8.3.1.(b)
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
% 91,64 PM 92,93 PM 92,52 PM 91,89 PM 91.04 - -
-
-
8.3.1.(c)
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
8.4.1
Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
8.4.2
Konsumsi material domestik (domestic material consumption).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
8.5.1*
Upah rata-rata per jam pekerja.
Upah rata-rata per jam pekerja.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
Rp 11.428 PM 11.818 PM 12.707 PM 13.072 PM 12604 0 13381
Tercapai
8.5.2*
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
4
bps
% 4,47 4,43 4,44 4,33 6,48 4,23 5,95 PM 5.57 0 5.13
Tercapai
8.5.2.(a)
Tingkat setengah pengangguran
Tingkat setengah pengangguran
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
bps
% 5,19 PM 5,36 PM 8,60 PM 7,23 PM 5.39 0 6.07
Tercapai
8.6.1*
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.
Meningkat
PM
bps
% 21,23 PM 21,80 PM 24,01 PM 20,32 PM 20.44 0 19.39
Tercapai
8.7.1
Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).
Jumlah penarikan pekerja anak
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
8.8.1
Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.
-
-
-
Perusahaan - - - - - - - - - - -
-
-
8.8.1.(a)
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
8.8.2
Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.
Peningkatan kepatuhan atas hak pekerja
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
8.9.1*
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).
Meningkat menjadi 8%
3,25
disporapar
% 3,19 3,17 3,21 3,19 2,99 3,21 3,06 PM 3.39 3,25 3,4
Tercapai
update data 13 Feb 2024
8.9.1.(a)
Jumlah wisatawan mancanegara.
Jumlah wisatawan mancanegara
Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).
Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)
1.118.957
disporapar
orang 677.168 857.710 691.699 910.030 78.290 969.182 1793 675 144.691 743 464.719
Tercapai
8.9.1.(b)
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
62.748.973
disporapar
orang 48.943.607 46.645.745 57.900.863 49.631.037 22.629.085 53.204.510 21.332.409 11.529.754 46.465.437 17.294.632 56.485.087
Tercapai
8.9.1.(c)
Jumlah devisa sektor pariwisata.
Jumlah devisa sektor pariwisata.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
NA
bps
Triliun Rupiah (Kurs Rp12.000) NA - - - - - - - - - -
-
-
8.9.2*
Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja
Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
meningkat
NA
disporapar
% NA - - - - - - - - 59,72 102,49
Tercapai
9.1.1
Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
9.1.1.(a)
Kondisi mantap jalan nasional.
Kondisi mantap jalan nasional.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
meningkat
NA
dpubmck
% 89,6 98 91,5 97,92 97,92 90,86 92,04 91,00 92,10 92,35 90,32
Tidak Tercapai
9.1.1.(b)
Panjang pembangunan jalan tol.
Panjang pembangunan jalan tol di Jawa Tengah
Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).
1000 Km (skala nasional)
PM
dpubmck
km 302,21 PM 0 PM 0 PM 11 PM 5,31 0 8,184
Tercapai
9.1.1.(c)
Panjang jalur kereta api.
Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah
Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).
Bertambah 3.258 km
1.363,65
dishub
km 878,155 1034,03 1018,65 1093,73 1053,76 1093,73 1053,76 1093,73 1053,76 1093,73 1053,76
Tidak Tercapai
9.1.2
Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
9.1.2.(a)
Jumlah bandara.
Jumlah bandara
Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 pada tahun 2019 (2014: 210).
Meningkat
-
dishub
Unit 4 PM 4 PM 4 PM 6 PM 6 PM 6
Akan Tercapai/Membaik
9.1.2.(b)
Jumlah dermaga penyeberangan.
Jumlah dermaga penyeberangan
Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).
meningkat
NA
dishub
Unit 46 PM 46 PM 46 PM 51 PM 51 PM 51
Akan Tercapai/Membaik
9.1.2.(c)
Jumlah pelabuhan strategis.
Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Tengah
Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.
24 pelabuhan (skala nasional)
PM
dishub
lokasi 14 PM 14 PM 14 PM 14 PM 14 PM 14
Akan Tercapai/Membaik
9.2.1*
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
% 34,41 PM 34,44 PM 34,52 PM 33,41 PM 33,93 0 34.03
Tercapai
9.2.1.(a)
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).
Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB
3
bps
% 5,57 3 5.19 2,41 -3,74 2,58 2,62 PM 3.88 0 4.31
Tercapai
9.2.2*
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
Jumlah tenaga kerja pada sektor industri
-
-
disperindag
- - - - - - - - - - 0 20.94
Tercapai
9.3.1*
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
-
% NA - - - - - - na na - -
-
-
9.3.2*
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
-
% NA - - - - - - NA NA - -
-
-
9.4.1*
Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.
Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
NA
dlhk
% 10,38 NA 13,72 - - NA 8,47 NA 14.0 - -
-
-
9.4.1.(a)
Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.
Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.
Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019.
Menurun menjadi mendekati 26%
NA
dlhk
% 0,16 NA -0,17 NA 0,11 NA 0,58 0 0,4 - -
-
-
9.5.1*
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
NA
bappeda
rupiah NA - - - - - - - - - -
-
-
9.5.2
Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.1.1*
Koefisien Gini.
Koefisien Gini
Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).
Menurun menjadi 0,36
0,3
bappeda
indeks 0,357 0.35 0.358 0,34 0,359 0,33 0,368 PM 0.366 0 0.369
Tercapai
10.1.1.(a)
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).
Menurun menjadi 7-8%
7,48
bappeda
% 11,19 10,57-9,57 10,58 9,81-8,81 11,84 9,05 11,25 8.27 10.98 0 10.77
Tercapai
10.1.1.(b)
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
-
-
-
kabupaten - - - - - - - - - - -
-
-
10.1.1.(c)
Jumlah desa tertinggal.
Jumlah desa tertinggal.
Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.
Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)
NA
dukcapil
desa 1.444 PM 603 PM 266 PM 146 PM 66 - 25
Tidak Tercapai
Tidak ada target tahunan yang pasti untu Desa Tertinggal. tetapi Jawa Tengah masih ada 25 desa tertinggal
10.1.1.(d)
Jumlah Desa Mandiri
Jumlah Desa Mandiri
Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.
Meningkat paling sedikit 2.000 desa
100
dukcapil
desa (pendampingan) 72 100 117 100 140 100 199 210 406 406 Desa 825 Desa
Tercapai
10.1.1.(e)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
-
-
-
% - - - - - - - - - - -
-
-
10.1.1.(f)
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
-
-
-
% - - - - - - - - - - -
-
-
10.2.1*
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
NA
bps
% 19,35 PM 18,08 PM 18,5 PM 18,41 PM 16.14 0 15.29
Tercapai
10.3.1
Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.3.1.(a)
Indeks Kebebasan Sipil.
Indeks Kebebasan Sipil.
Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).
Meningkat menjadi 87
PM
bps
skor 76,21 PM 78,43 PM 73,68 - - - - 0 85,84
Tercapai
10.3.1.(b)
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.3.1.(c)
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.3.1.(d)
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
ada
NA
birohukum
Kebijakan/ Dokumen Tidak Ada PM Tidak ada PM Tidak Ada PM Tidak Ada PM Tidak ada PM Tidak ada
Tercapai
10.4.1
Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.4.1.(a)
Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.4.1.(b)
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).
Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta
PM
bpjstenagakerja
% 108,71 36 26 36 26,18 36 31,68 36 33,66 44 35,1
Tidak Tercapai
10.5.1
Financial Soundness Indicator.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.6.1
Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.7.1
Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.7.2
Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.7.2.(a)
Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
10.7.2.(b)
Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.1.1
Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.1.1.(a)
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019
3,7 juta rumah tangga
PM
disperakim
% 83,1 83,65 84,34 84,24 85,49 85,91 90,82 87,6 94,31 89,28 102,83
Tercapai
11.1.1.(b)
Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Perkotaan Metropolitan
-
Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.
12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)
-
-
Kawasan Perkotaan Metropolitan NA NA NA NA NA NA NA - - - -
-
-
11.1.1.(c)
Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.
-
Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019.
Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)
-
-
Kota Sedang & Kota Baru NA - - - - - - - - - -
-
-
11.2.1
Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.2.1.(a)
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.
Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).
Meningkat menjadi 32%
-
dishub
% 11,4 PM 12,3 PM 7,3 PM 4,7 PM 13,7 PM 16,55
Akan Tercapai/Membaik
sudah dilakukan revisi perhitungan realisasi
11.2.1.(b)
Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar
Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.
Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.
ada
NA
dishub
Kota Besar 2 PM 2 PM 2 PM 2 PM 2 PM 2
Akan Tercapai/Membaik
11.3.1
Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.3.1.(a)
Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.3.1.(b)
Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.3.2
Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.3.2.(a)
Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
Meningkat
100
bappeda
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tercapai
11.3.2.(b)
Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.
Ada
NA
-
Jumlah Lembaga NA NA NA NA NA NA NA - - - -
-
-
11.4.1
Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.4.1.(a)
Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.
ada
NA
disperakim
Kota Pusaka NA 0 N.A Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tercapai
11.5.1*
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
set_bpbd
jiwa - PM Meninggal: 39, hilang: 4 PM meninggal: 32, hilang: 3 PM meninggal: 34, hilang: 5 PM meninggal: 22, hilang: 2 PM MD : 8 Hilang : 1
Tercapai
11.5.1.(a)
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.
Menurun menjadi 30%
NA
set_bpbd
Indeks 146,47 PM 146,47 PM 132,99 PM 125,73 PM 115.38 PM 109,01
Tercapai
11.5.1.(b)
Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).
Meningkat menjadi 39 daerah
NA
set_bpbd
Kota Tangguh 1 PM 1 PM 2 PM 4 PM 5 PM 5
Tercapai
11.5.1.(c)
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
ada
7
set_bpbd
Sistem peringatan dini 2 3 15 3 1 5 10 3 3 44 44
Tercapai
11.5.2
Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.5.2.(a)
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
set_bpbd
ribu Rp 51.274.870.000 PM 86.030.205.000 PM 73.852.747.000 PM 109.807.105.500 PM 234.296.846.000 PM 6.276.980.000
Tercapai
11.6.1
Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.6.1.(a)
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).
Meningkat menjadi 80%
93
dlhk
%(sampah terangkut) 70 80 75 80 11 80 61,14 61,14 61,47 60 61.73
Tercapai
11.6.1.(b)
Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.
Meningkat/ada
35
dlhk
Kota hijau PM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tercapai
Kota Semarang dan Kota Surakarta
11.6.2
Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.7.1
Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.7.1.(a)
Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.
Meningkat/ada
PM
dlhk
Kota hijau PM PM 2 PM 2 13 2 1 2 2 2
Tercapai
11.7.2
Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
11.7.2.(a)
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
meningkat
NA
bps
% NA NA NA NA NA NA NA - - - -
-
-
12.1.1*
Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.2.1
Jejak material (material footprint).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.2.2
Konsumsi material domestik (domestic material consumption).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.3.1
Indeks kehilangan makanan global.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.4.1
Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing- masing.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.4.1.(a)
Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru
Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
dlhk
peserta Proper (perusahaan) 87 PM 101 PM 83 PM 121 147 147 147 150
Tercapai
12.4.2
Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.4.2.(a)
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
Jumlah limbah B3 yang terkelola
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).
Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)
PM
dlhk
ton/th (Limbah B3 yang terkelola) 327.057,77 PM 2.573.347,03 PM 3.969.098,47 PM 2.049.903,57 0 1.589.621 0 1.462.975,75
Tercapai
12.5.1
Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.5.1.(a)
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).
20 ton per hari (skala nasional)
PM
dlhk
Ton (sampah yang diangkut) 10 PM 26 PM 31 PM 53 0 7600 0 879595
Tercapai
12.6.1
Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.6.1.(a)
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.
Meningkat
25
disperindag
perusahaan 35 25 NA 25 NA 25 NA NA NA NA NA Perusahaan
Tercapai
12.7.1
Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.7.1.(a)
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
-
Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.
Meningkat
-
-
Produk Ramah Lingkungan NA NA NA NA NA NA NA - - - -
-
-
12.8.1
Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
12.8.1.(a)
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
-
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
-
-
Fasilitas Publik NA PM 2 PM NA PM NA - - - -
-
-
13.1.1*
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Provinsi
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
ada
-
set_bpbd
dokumen NA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dokumen ada ada
Tercapai
13.1.2*
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
set_bpbd
jiwa PM PM Meninggal: 39, hilang: 4 PM meninggal: 32, hilang: 3 PM meninggal: 34, hilang: 5 PM meninggal: 22, hilang: 2 PM MD : 8 Hilang : 1
Tercapai
13.2.1*
Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.
Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).
ada
dlhk
dokumen - - - - - - - - - 1 1
Tercapai
Dokumen Inventarisasi GRK
13.2.1.(a)
Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).
ada
PM
dlhk
dokumen ada PM Ada PM Ada PM Ada 0 Ada 1 1
Tercapai
13.3.1
Jumlah negara yang telah mengitegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
13.3.2
Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
14.1.1
Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
14.2.1
Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
14.2.1.(a)
Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
14.2.1.(b)
Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
14.3.1
Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
14.4.1*
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
14.5.1*
Jumlah luas kawasan konservasi perairan
Jumlah luas kawasan konservasi perairan
-
-
-
dkp
hektar Tidak melakukan perhitungan PM 113.637,59 PM 113.637,59 PM 113.637,59 PM 3.520,28 PM 4.286,34
Akan Tercapai/Membaik
Pada tahun 2023 Kawasan Konservasi (KK) yang telah ditetapkan sejumlah 4 KK, meliputi: KK Karang Jahe (Kab. Rembang), KK Karang Jeruk (Kab. Tegal), KK Pulau Panjang (Kab. Jepara), KK Ujungnegoro Roba
14.6.1
Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
14.6.1.(a)
Persentase kepatuhan pelaku usaha.
Persentase kepatuhan pelaku usaha.
Terkendalinya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019 (2015: 66 %).
Meningkat menjadi 87%
-
dkp
% 34,90 PM 65 70 70 75 75 75 75 72 72
Tercapai
14.7.1
Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.1.1
Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.1.1.(a)
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019
Meningkat
31,02
dlhk
% 30,99 31,02 31,02 31,02 31,16 30 31,17 30 31 30 31
Tercapai
15.1.2
Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.2.1
Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.2.1.(a)
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.
Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha).
Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)
-
bksda
Hektar 57 80 80,42 33,56 33,56 18 18,23 18,23 18,23 32,47 32,47
Tercapai
15.2.1.(b)
Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
-
Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015: 100.000 ha).
Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional)
-
-
Ha NA NA NA NA NA NA NA - - - -
-
-
15.2.1.(c)
Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.2.1.(d)
Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
35,38
perhutani
KPH 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tercapai
15.3.1
Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.3.1.(a)
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Provinsi Jawa Tengah
Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).
5,5 juta ha (skala nasional)
25
dlhk
% 5 - - - - - - - - 0.61 5.32
Tercapai
15.4.1
Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.4.2
Indeks tutupan hijau pegunungan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.5.1*
Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.6.1*
Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.7.1
Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.7.1.(a)
Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.7.1.(b)
Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.8.1
Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.8.1.(a)
Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.9.1
Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
15.9.1.(a)
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.1.1
Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.1.1.(a)
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
polda
% 36 PM 30 PM 33 PM 36 PM 52 PM 47
Tercapai
16.1.2
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.1.2.(a)
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
-
polda
Kematian/ 100.000 Penduduk - PM 0 PM 0 PM 0 PM 0 PM 0
Tercapai
16.1.3
Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.1.3.(a)
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
PM
bps
% 0,05 PM 0,04 PM 0,04 PM 0,03 PM 0,37 - -
-
-
16.1.4*
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.
Meningkat
PM
bps
% NA PM NA PM 74,56 PM NA PM NA (rilis 3 tahun sekali) - -
-
-
16.10.1
Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.10.1.(a)
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.10.1.(b)
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.10.2*
Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.
Jumlah PPID di OPD
Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat-nya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik.
ada
-
diskominfo
kab/kota 46,34 - - - - - - - - 0 50 (data tersebut tidak hanya dimilki kab/kota tetapi lembaga lain yg berada di kabkota)
Tercapai
data tersebut tidak hanya dimilki kab/kota tetapi lembaga lain yg berada di kabkota
16.10.2.(a)
Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat-nya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik.
ada
kip
% - PM 63,41 PM 70,1 PM 73,1 PM 85 PM 100
Tercapai
16.10.2.(b)
Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi
Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi
Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan.
85
PM
kip
% 65,9 0 80 PM 75,4 PM 69 NA 84 80 persen 80 persen
Tercapai
16.10.2.(c)
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.
Meningkat
NA
kip
PPID NA - - PM 14 PM 100 PM 100 PM 100
Tercapai
16.2.1
Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.2.1.(a)
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
-
dp3akb
% NA NA NA NA NA NA NA 12,46 10,33 - -
-
-
16.2.1.(b)
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
Prevalensi kekerasan terhadap anak
Menurunnya prevalensi kekerasanterhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).
Menurun
12,36
dp3akb
% 12,76 12,76 12,44 8,29 8,99 8,22 8,97 12,46 10,33 12,36 9,86
Tercapai
16.2.2
Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.2.3
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.2.3.(a)
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Menurun
-
bps
% NA NA NA NA NA NA NA - - NA NA
Tercapai
data tersebut kewenangan ada di pusat
16.3.1
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.3.1.(a)
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
polda
% 3,86 PM NA PM 9,19 - - - - - -
-
-
16.3.1.(b)
Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.
Litigasi 3.021 orang, non-litigasi 3.654 orang
-
birohukum
orang 1.180 190 190 48 48 200 200 200 200 200 95
Tercapai
16.3.1.(c)
Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.3.2
Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.3.2.(a)
Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.4.1
Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US$).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.4.2
Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.5.1
Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.5.1.(a)
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).
Meningkat menjadi 4,0
3,6
bps
Angka 3,66 (Nas) PM 3,70 PM 3,84 PM 3,88 PM 3,93 0 3,92
Tercapai
16.5.2
Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas- petugas, selama 12 bulan terakhir.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.6.1*
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
Proporsi belanja pemerintah terhadap APBD.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
-
% - - - - - - - - - - -
-
-
16.6.1.(a)
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).
Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%
100
bpkad
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tercapai
16.6.1.(b)
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).
Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%
85
biroorganisasi
% 80,18 80 81.56 82 80,25 81,00 80,72 84 81,13 85 81,92
Akan Tercapai/Membaik
Realisasi meningkat dari tahun sebelumnya dari 81,13 menadi 81,92
16.6.1.(c)
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).
Menjadi menjadi 80%
100
biropbj
% 100 100 96,93 30 32 65 67,25 85 92,15 90 92.53
Tercapai
16.6.1.(d)
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi)
Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).
Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%
80
biroorganisasi
% 74,75 75.5 76.99 77 84,93 78 78,97 79 80,31 80 83,13
Tercapai
Target tercapai
16.6.2
Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.6.2.(a)
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.
Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%
-
ombudsman
% 71 0 N.A 0 NA 100 100 PM 100 100 100
Tercapai
16.7.1
Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.7.1.(a)
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).
Meningkat
19,1
dprd
% 17,5 19,1 19,1 19,1 19,65 19,1 19,65 19,1 19,65 19,1 19,65
Tercapai
16.7.1.(b)
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)
Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
Meningkat
PM
bkd
% PM 0 12,50 PM 14,28 PM 14,28 PM 14,28 PM 14
Tercapai
16.7.2
Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.7.2.(a)
Indeks Lembaga Demokrasi.
Indeks Lembaga Demokrasi.
Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019 (2015: 66,87).
Meningkat menjadi 71
PM
bps
Indeks 75,42 PM 90,50 PM 77,60 PM 78,63 PM 83,25 - -
-
-
16.7.2.(b)
Indeks Kebebasan Sipil.
Indeks Kebebasan Sipil.
Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,30).
Meningkat menjadi 87
PM
bps
Indeks 76,21 PM 78,43 PM 73,68 PM 87,90 PM 88,83 0 85,84
Tercapai
16.7.2.(c)
Indeks Hak-hak Politik.
Indeks Hak-hak Politik.
Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019 (2015: 70,63).
Meningkat menjadi 68
PM
bps
Indeks 66,92 PM 67,91 PM 75,46 - - PM 82,75 - -
-
-
16.8.1
Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
16.9.1*
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).
Meningkat menjadi 85%
-
dukcapil
% 90 PM 89,47 PM 90,97 PM 89,92 PM 91.7 0 93,13
Tercapai
16.9.1.(a)
Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah
Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah
Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.
Meningkat menjadi 77,4%
PM
bps
% 92,08 PM 93,21 PM 95,13 PM 95,16 PM 95.55 PM 96,54
Tercapai
16.9.1.(b)
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).
Meningkat menjadi 85%
PM
dukcapil
% 100 PM 95,12 PM 96,26 PM 96,03 PM 96.63 100 98,92
Tidak Tercapai
Jumlah penduduk yang bersifat dinamis sehingga realisasi tidak akan bisa mencapai 100%. Upaya Mengatasi/Keterangan : Target pada Renstra 2024-2026 diturunkan, tidak sampai 100%.
17.1.1*
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
Total pendapatan pemerintah sebagai proprosi terhadap PDRB menurut sumbernya
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
31.505.807.166.000
bppd
Rp 24.701.017.599.994 25.965.581.322.000 25.872.676.240.133 27.243.838.043.000 25.411.767.481.899 26.798.308.421.000 26.633.000.085.963. 24129013356000 24167935634127 26222145305000 25369733556675
Tidak Tercapai
17.1.1.(a)
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.
Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).
Di atas 12%
PM
bppd
% 18,76 PM 8,77 PM 7,21 - - 8,8 8,63 0 0,824
Tercapai
17.1.2*
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
100
bppd
% 93 PM 42,81 PM 44,11 PM 46,15 PM 54,69 PM 54,17
Tidak Tercapai
17.10.1
Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.10.1.(a)
Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.11.1
Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.11.1.(a)
Pertumbuhan eksporproduk non migas
Pertumbuhan eksporproduk non migas
Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas 5% pada tahun 2019 (2015: -9,8%).
meningkat 5%
7.205
disperindag
Juta US $ 8.091,6 6.300 8.212,84 6.062,00 7.704,15 6.739 10.257,3 6.968 10.347,75 7.430 9.868,62
Tercapai
17.12.1
Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.13.1*
Tersedianya Dashboard Makroekonomi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.14.1
Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.15.1
Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.16.1
Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.17.1
Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.17.1.(a)
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).
ada
NA
bappeda
Dokumen berisi daftar proyek KPBU NA - - - - - - - - - -
-
-
17.17.1.(b)
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.
ada
NA
bappeda
Alokasi NA - - - - - - - - - -
-
-
17.18.1
Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.18.1.(a)
Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
meningkat
PM
bps
% 99,67 PM 97,19 PM 98,61 PM 92,03 - - 0 100
Tercapai
17.18.1.(b)
Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
meningkat
PM
bps
% 90,64 - - - - - - - - - -
-
-
17.18.1.(c)
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
meningkat
PM
bps
Metadata 32 PM 246 PM 282 PM 1093 PM 1131 - -
-
-
17.18.1.(d)
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
Persentase indikator SDGs Jateng terpilah yang relevan dengan target.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
meningkat
PM
bps
% (sektoral dan khusus) PM 68,34 PM 71 - - - - - -
-
-
17.18.2*
Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.18.2.(a)
Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.18.3
Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.18.3.(a)
Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.19.1
Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.19.1.(a)
Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.19.1.(b)
Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.19.1.(c)
Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.19.2
Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.19.2 (a)
Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.19.2.(b)
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
ada
NA
dukcapil
Data Registrasi ada PM ada PM ada PM ada 2 2 2 2
Tercapai
17.19.2.(c)
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.19.2.(d)
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.19.2.(e)
Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.2.1
Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.3.1
Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.3.2
Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.3.2.(a)
Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.4.1*
Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.5.1
Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.6.1
Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/ atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.6.1.(a)
Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.6.2
Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.6.2.(a)
Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.6.2.(b)
Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).
Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi
NA
diskominfo
% NA - - - - - - NA NA NA NA
Tercapai
data tersebut diperkirakan tersebar di provider (telkomsel, XL, Indosat dll)
17.6.2.(c)
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.
Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.
NA
diskominfo
% NA - - - - - - NA NA NA NA
Tercapai
17.7.1
Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.8.1*
Proporsi individu yang menggunakan internet.
Proporsi individu yang menggunakan internet.
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
Meningkat
PM
bps
% 38,51 PM 47,74 PM 54,72 PM 62,2 - - 0 70,00
Tercapai
17.8.1.(a)
Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.
100%
NA
diskominfo
% NA - - - - - - NA NA NA NA
Tercapai
17.9.1
Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-
17.9.1.(a)
Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
-